Ketiga, demokrasi elektoral yaitu How to vote well: one man one vote, emotional vs rational, abundant of information vs lack of knowledge.
Keempat, politik uang dan korupsi seperti adanya politik transaksional: Candidacy Buying (mahar politik), Vote Buying (membeli suara).
Kelima, Â disinformasi dan hoaks seperti adanya berita bohong, informasi keliru yang sengaja direkayasa untuk membohongi masyarakat.
Keenam, perlambatan ekonomi  di mana politik nasional memanas di tengah perlambatan ekonomi akibat krisis global dan persaingan geopolitik-geoekonomi.
Pada panel kedua, tampil Ketua KPU Kabupaten Belu bersama Ketua Bawaslu Kabupaten Belu memberi pencerahan politik kepada para peserta seminar yang terdiri dari para pastor, biarawan-biarawati, dan para pimpinan Ormas Katolik seperti Pemuda Katolik, ISKA, WKRI dan PMKRI.
Ketua KPU Kabupaten Belu, Mikhael Nahak, SH menggambarkan dengan lengkap tahapan-tahapan Pemilu serentak baik Pemilihan Legislatif, Presiden dan Wakil Presiden, dan DPD; maupun Pilkada berupa Pilbup dan Pilgub.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Kabupaten Belu, Andreas Parera, S.Fil menyampaikan tentang fungsi pengawasan Bawaslu dalam pemilihan umum serentak tahun 2024.
Pada akhir seminar, Uskup Keuskupan Atambua, Mgr. Dr. Dominikus Saku, menarik beberapa kesimpulan untuk menjadi pegangan sekaligus tugas yang harus disosialisasikan kepada seluruh masyarakat di mana setiap peserta dan hadirin berada.Â
Menurut Uskup Domi, menjalankan tugas politik dengan baik dan berusaha menjauhi segala praktek yang bertentangan dengan pelaksanaan pemilu serentak 2024 akan semakin mewujudkan tugas dan tanggungjawab politik kita sebagai warna negara yang baik sesuai moto: "Pro Ecclesia et Patria". Dan di atas semuanya itu "Jadilah umat Katolik 100% dan warga negara Indonesia 100%" sebagaimana slogan umat Katolik Indonesia yang digaungkan oleh Pahlawan Nasional kita, Uskup Agung Soegiyopranoto SJ.***
Atambua: 21.06.2023
