Saat ini jabatan Wakil Penglima TNI masih kosong meski pernah diwacanakan mantan Panglima TNI Moeldoko (kini menjabat Kepala Kantor Staf Kepresidenan) dan tertera dalam Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi TNI.
Di masa Gus Dur rotasi dan mutasi pejabat militer dilakukan secara berulang yang sangat mungkin dimaksudkan untuk menghindari terjadinya pengelompokan kekuatan di dalam tubuh militer atas dasar angkatan dan senioritas. Langkah ini sekaligus menutup ruang terjadinya kudeta militer.
Pencopotan Pangkostrad dan menggantinya dengan Letjen Ryamizard Ryacudu, 1 Agustus 2000, juga bisa dibaca demikian mengingat saat itu Agus Wirahadikusumah sudah semakin kuat dengan dukungan Menteri Sekretaris Negara Bondan Gunawan.
Gus Dur sempat akan mengganti Panglima TNI dan Kapolri sekaligus saat melakukan mutasi besar-besar di bulan September dan Oktober 2000. Namun upayanya tidak berhasil. Bahkan belakangan terjadi dualisme kepemimpinan di tubuh Polri.
Gus Dur akhirnya dipaksa lengser oleh MPR pimpinan Amien Rais. Namun wajah TNI sudah berubah total. TNI tidak lagi menjadi kekuatan penentu setelah hilangnya Fraksi ABRI di Senayan dan pasca Gus Dur melakukan perombakan secara dramatis.
Mengapa Aung San Suu Kyi tidak berani melakukan hal seperti itu pada saat menggenggam kekuasaan? Mengapa justru membeo pada kehendak militer?
Tidak ada alasan pembenar bagi Suu Kyi untuk takut pada kekuatan militer karena sebelumnya juga sudah melakukan perlawanan terhadap junta militer hingga dipaksa menjalani tahanan rumah selama puluhan tahun.
Jika masih ada kesempatan menggenggam kembali kekuasaan di negaranya, Daw Suu harus belajar pada cara Gus Dur meruntuhkan dominasi militer.
Salam @yb
