Dengan langkah tegap sejumlah pengurus Partai Gerindra Jakarta mengunjungi kantor DPD PDI Perjuangan di Tebet Raya Jakarta Selatan. Mereka membawa satu misi: mencari dukungan untuk mengusung Sjafrie Sjamsoeddin sebagai calon gubernur DKI Jakarta. Tidak lupa, Gerindra pun mempersilakan kader PDIP Djarot Saiful Hidayat untuk menjadi pendampingnya. Dalam konteks politik, langkah Gerindra termasuk tidak etis dan maksa. Jika pun akhirnya terjadi koalisi di antara dua partai pemilik kursi terbesar di DPRD Jakarta, pondasinya sudah rapuh sejak awal sehingga berpotensi pecah di kemudian hari.
DPD Gerindra DKI Jakarta sepertinya tidak belajar dari kasus sebelumnya. Pada pilkada 2012 lalu, Gerindra berkoalisi dengan PDIP untuk mengusung Basuki Tjahaya Purnama (Ahok) yang saat itu masih anggota Fraksi Partai Golkar DPR RI. Setelah resmi menjadi calon wakil gubernur berpasangan dengan kader PDIP Joko Widodo, Ahok keluar dari Golkar dan masuk ke Gerindra.
Hanya bertahan sekitar dua tahun, Ahok yang saat itu sudah dipastikan menjadi Gubenur karena Jokowi terpilih menjadi Presiden, mulai ribut dengan Gerindra. Ahok kemudian benar-benar keluar dari Gerindra menggunakan momentum pembahasan UU Pilkada yang diwacanakan hendak mengembalikan pemilihan kepala daerah kepada DPRD. Saat itu partai besutan Prabowo Subianto diisukan mendukung penghapusan pilkada langsung, sementara Ahok menolak wacana tersebut.
Kini, menghadapi pilkada DKI 2017, Gerindra kembali mengusung calon non kader. Gerindra tega ‘membuang’ Sandiaga Uno- kader potensialnya yang juga mengincar kursi DKI 1, hanya demi menuntaskan misi balas dendamnya kepada Ahok. Gerindra melupakan tujuan mendirikan partai yakni menyiapkan kader-kadernya sebagai calon pemimpin bangsa. Sangat naif ketika Gerindra memilih Sjafrie Sjamsoeddin dengan alasan elektabilitas karena keduanya sama-sama belum memiliki elektabilitas yang memadai.
Sikap Gerindra semakin aneh ketika mengajak PDIP membangun koalisi untuk menghadapi pilkada DKI setelah pihaknya menetapkan calon gubernur yang akan diusung.
Pertama, Gerindra bukan partai yang dapat mengusung pasangan calon sendiri karena hanya memiliki 15 kursi di DPRD dari 21 kursi yang dibutuhkan. Sementara PDIP dengan 28 kursi yang dimiliki dapat mengusung pasangan calon tanpa perlu berkoalisi. Secara etika, mestinya Gerindra datang dengan menyodorkan calon wakil gubernur, bukan calon gubernur.
Kedua, calon gubernur yang dibawa bukan calon dengan elektabilitas tinggi sebagaimana Prabowo Subianto saat Pilpres 2014 lalu sehingga partai sebesar Golkar pun rela menjadi pendukungnya hanya dengan iming-iming jabatan Menteri Besar untuk ketua umumnya. Sampai hari ini elektabilitas Sjafrie masih jauh di bawah calon petahana.
Bahkan dibanding dengan kader PDIP seperti Djarot sekali pun, elektabilitas Sjafrie masih di bawah. Belum lagi dugaan berbagai pelanggaran HAM di masa lalu. Jangankan membangun citra untuk menaikkan elektabilitas, sekedar untuk menangkis serangan dari para penggiat HAM saja bakal kedodoran.
Ketiga, kader-kader Gerindra di level nasional masih belum ‘akur’ dengan penggede PDIP. Meski hal itu bukan ganjalan utama, namun tetap saja akan berimbas ke bawah. Apakah mungkin Megawati mau sepanggung dengan Prabowo untuk menjadi juru kampanye bagi pasangan hasil koalisi Gerindra-PDIP setelah keduanya terlibat perseteruan terbuka terkait Perjanjian Batutulis menjelang pilpres kemarin?
Dari gambaran di atas, koalisi maksa ala Gerindra berpotensi layu sebelum berkembang. Koalisi itu hanya mungkin terlaksana jika:
- Gerindra menyodorkan wakil gubernur.
- Gerindra mampu meyakinkan PDIP untuk menarik Partai Demokrat atau Golkar ke dalam koalisi. Hal ini penting untuk meminimalisir jumlah calon peserta pilkada DKI.
- Prabowo melakukan pertemuan langsung dengan Megawati.
- Hasil survei internal PDIP menunjukkan elektabilitas Ahok hanya bubble hasil rekayasa lembaga survei. Artinya Ahok masih mungkin dikalahkan oleh calon dengan kualitas “sedang-sedang saja”.
Internal PDIP Menolak
Tawaran koalisi Gerindra sudah langsung ditolak oleh kader-kader PDIP yang menginginkan agar partainya mengusung calon sendiri sebagai jalan untuk melampiaskan kemarahan setelah ‘dihina’ sedemikian rupa oleh kubu Ahok. Komentar-komentar buzzer Ahok di media sosial dan kolom-kolom komentar media online, membuat banyak kader PDIP ingin membuktikan mereka masih cukup kuat dan militan.
Cyber army Ahok yang mendominasi media sosial dan kolom komentar media daring, kebanyakan bukan warga DKI sehingga belum bisa menjadi tolok-ukur elektabilitasnya. Hal itu berbeda dengan gelaran pilpres di mana melibatkan pemilih dari seluruh daerah. Terlebih lagi hasil survei yang telah dirilis beberapa kali berasal dari lembaga survei yang memiliki kedekatan hubungan dengan Ahok, seperti Cyrus Network, sehingga sangat mungkin bias.
Penghinaan temanahok ketika menciptakan meme seolah Ahok hendak ditarik oleh banteng penyihir, tidak mungkin akan dilupakan begitu saja. Dalih gambar itu tidak ada kaitannya dengan PDIP, tidak akan mengurangi kemarahan warga Banteng moncong putih, karena gambar itu muncul saat temanahok memaksa agar Ahok menggunakan jalur independen di tengah kedekatan Ahok dengan PDIP.
Kader PDIP khawatir jika koalisi yang dibangun dengan Gerindra akan mempengaruhi rivalitas di tingkat nasional. Ingat, Prabowo masih sangat mungkin kembali menantang Jokowi pada Pilres 2019. Jika itu terjadi, maka akan membuat hubungan kedua partai kembali memanas. Hubungan baik kedua kader partai yang terjalin manakala koalisi di level Jakarta terbentuk, akan kembali pecah. Situasi akan semakin runyam manakala pada Pilkada 2017 pasangan hasil koalisi Gerindra-PDIP berhasil menguasai Balai Kota. Ibaratnya, menang pun berpotensi bentrok apalagi kalah.
Untuk menghindari hal itu, PDIP harus menolak tawaran koalisi maksa ala Gerindra, kecuali jika diberi hak untuk menentukan calon gubernur, dan Gerindra cukup mengajukan calon wakil gubernur. PDIP harus memastikan proses pengkaderan yang sudah dilakukan selama ini dapat terus berjalan. Jika sampai PDIP mengorbankan kadernya hanya untuk meraih kemenangan sesaat, maka PDIP tidak ada bedanya dengan partai-partai baru.
PDI juga harus berani mengesampingkan nama Yusril Ihza Mahendra yang saat ini masih mengikuti proses penjaringan. Selain untuk memberikan kesempatan kepada kadernya, para petinggi PDIP juga harus menyadari adanya perbedaan mendasar baik secara ideologi maupun pandangan politik antara Yusril dengan PDIP. PDIP memiliki ideologi Pancasila berbasis Marhaenisme, sedang Yusril berideologi Pancasila berbasis Islam (keharusan menggunakan Pancasila sebagai ideologi dasar semua partai politik di Indonesia membuat rancu, sehingga partai-partai berbasis Islam seperti PBB, PPP dan PKS menambahkan Islam sebagai Ideologinya di samping Pancasila).
Selain itu Yusril terlalu “klimis dan agamis” di mata pemilih PDIP yang kebanyakan kaum Marhaen dan abangan. Hal ini akan menjadi persoalan serius dalam komunikasi politik. Meski Yusril bisa saja mengenakan kaos Mickey Mouse dan makan di warteg saat bertemu warga PDIP, namun tubuhnya tetap memancarkan aura elitis sehingga tidak mungkin bisa menyatu.
Dan yang paling utama lagi, bukan hal mustahil Yusril menjadikan kursi gubernur DKI sebagai batu loncatan untuk ke istana, mengikuti jejak Joko Widodo. Sayangnya, ketika hal itu terjadi, Yusril akan bertemu Jokowi yang merupakan kader PDIP.
PDI harus tampil menjadi lokomotif pentingnya mengusung kader sendiri saat memiliki peluang seperti dalam Pilkada DKI. Partai politik yang hanya mengejar kemenangan dalam kontestasi demokrasi- sehingga lebih senang memilih calon di luar kadernya yang memiliki elektabilitas tinggi, merupakan bukti kegagalan partai politik menciptakan calon-calon pemimpin bangsa.
Bukankah tujuan paling dasar pendirian sebuah partai politik adalah merebut kekuasaan? Bagaimana mungkin bisa mewujudkan tujuan dasarnya jika partai tidak memiliki kader berbobot yang disukai rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi?
Setiap partai politik harus mampu melahirkan kader berbobot sesuai ideologinya. Jika partai politik dalam hajat perebutan jabatan politik seperti pilkada, mendukung kader partai lain, atau tokoh di luar partai semata-mata dengan pertimbangan elektabilitas, jangan harap cita-cita partai akan tercapai. Lebih rancu lagi jika yang didukung memiliki ideologi politik yang berbeda.
Partai politik sebagai lembaga pengkaderan calon pemimpin bangsa, mestinya tidak ikut arus layaknya organisasi kemasyarakatan yang dibentuk hanya untuk mengejar keuntungan pribadi/kelompoknya sehingga dengan mudah mendukung siapa pun yang memberikan profit. Memberikan dukungan kepada calon di luar kader dengan kalkulasi akan mendapat limpahan suara pada gelaran politik berikutnya, hanya mungkin dilakukan oleh partai amatir atau partai gurem yang masih kebingungan mencari basis pendukung.
Pernyataan Direktur Eksekutif Poltracking Institute Hanta Yuda, jika PDI-P mengusung Ahok sebagai calon gubernur dan akhirnya menang, maka para pemilih Ahok hampir pasti akan memilih PDI-P di Pemilu Legislatif 2019 seperti dikutip dari kompas.com hanya ilusi. Hanta Yuda menafikan logika bahwa politik bergerak dinamis dan tidak ada ikatan politik yang bersifat permanen.
Jika hari ini partai Y mendukung calon X, belum tentu dua tahun mendatang hubungan politik partai Y dengan X yang sudah berkuasa akan tetap sama. Bisa jadi di tahun pertama sudah terjadi gesekan- sebagaimana Ahok dengan Gerindra, sehingga investasi yang diberikan partai Y kepada X pada event sebelumnya, menjadi sia-sia. Janji politik adalah cek kosong yang seringkali tidak bisa ditunaikan di kemudian hari.
Salam @yb
