Hasil Depat Capres Indonesia yang Pertama

Calon presiden nomor urut satu, Anies Baswedan, menyampaikan visi misi dalam debat calon presiden perdana di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta Pusat pada Selasa, 12 Desember 2023. Dia menyampaikan visi dan misinya dalam bidang penegakan hukum.

Dalam penjelasan Anies, dia menyinggung calon wakil presiden nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka. Menurut Anies, saat ini Indonesia bisa memiliki seorang milenial yang bisa menjadi cawapres. Namun, keistimewaan tersebut tidak berlaku bagi kebanyakan orang-orang muda di Indonesia.

Hari ini ada satu orang milenial bisa menjadi calon wakil presiden, tetapi ada ribuan di dunia generasi Z, yang peduli pada anak bangsa, yang peduli pada mereka yang termarjinalkan," ucap dia. Namun, kata Anies, banyak anak muda lainnya ini justru sering dihadapi dengan kekerasan ketika mereka mengungkapkan pendapat ketika mereka mengkritik pemerintah.

Selain itu, Anies menyebutkan belakangan ini penguasa sering membelokkan aturan hukum demi kepentingannya sendiri. "Kami menyaksikan betapa pada hari-hari ini ketika kita menyelenggarakan pemerintahan sering tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang kita pegang," ujar dia.

Padahal, menurut Anies, hukum seharusnya menjadi rujukan utama untuk memastikan hadir rasa keadilan, memberikan kebermanfaatan, dan memberikan kepastian kepada semua

"Tapi apa yang terjadi? Banyak aturan ditekuk sesuai dengan kepentingan yang sedang memegang kekuasaan," kata Anies.

Anies berujar Indonesia adalah negara hukum, di mana seharusnya kekuasaan diatur oleh hukum. Namun, yang terjadi adalah sebaliknya, yaitu kekuasaan yang mengatur hukum. Hal tersebut, kata Anies, membuat Indonesia menjadi bukan negara hukum, tapi negara kekuasaan.

Indonesia adalah negara hukum bukan negara kekuasaan: Calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan menyinggung soal negara kekuasaan pada debat pertama Pilpres 2024.

Ia menyebut, negara hukum adalah negara yang menempatkan hukum sebagai rujukan memastikan rasa keadilan dan memberikan memberikan kepastian kepada semua.

"Ini harus dipegang teguh oleh pemegang kekuasaan, baik yang di puncak maupun seluruh jajaran," ujar Anies dalam Debat Capres yang digelar di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat,

Tapi, kata Anies, saat ini banyak aturan ditekuk sesuai dengan kepentingan yang sedang memegang kekuasaan.

"Apakah ini akan diteruskan? tidak! ini harus diubah, ini harus dikembalikan," katanya. Anies kemudian menyebut saat ini bisa disaksikan tatanan ketika menyelenggarakan pemerintahan, sering tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang telah disepakati. "Karena itulah kami melihat perubahan ini kita harus kembalikan, negara ini adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan," ucapnya.

"Dalam negara hukum, kekuasaan diatur oleh hukum. Dalam negara kekuasaan, hukum diatur oleh penguasa, dan kita tidak menginginkan itu terjadi," tutur Anies. Diketahui, debat perdana Pemilu Presiden 2024 yang digelar Selasa, 12 Desember 2023, adalah debat khusus capres. Tema debat perdana adalah hukum, hak asasi manusia, pemerintahan, pemberantasan Korupsi, dan penguatan demokrasi. Debat perdana capres tersebut akan digelar di gedung KPU RI pada pukul 19.00 WIB.

Hukum itu harusnya tegak untuk semua orang, bukan tajam ke bawah dan tumpul ke atas: Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menilai ada permasalahan hukum yang saat ini terjadi di Indonesia. Ia berpendapat harus ada perubahan dalam penegakan hukum.

Ia kemudian mengibaratkan penegakan hukum seperti kepalan tangan yang bengkok. "Pada saat ini kalau kita lihat hukum itu harusnya tegak begini, inilah hukum, dalam kenyataannya dia bengkok. Dia tajam ke bawah, tumpul ke atas," kata Anies dalam debat capres di kantor KPU, Jakarta.

"Dan kondisi ini tidak boleh didiamkan, tidak boleh dibiarkan, harus diubah. Karena itu kita mendorong perubahan, mengembalikan hukum tegak pada semuanya," sambungnya.

Ia kemudian menyinggung bahwa seringkali terjadi protes atau kritikan terhadap pemerintah justru dihadapi dengan kekerasan. Mantan Gubernur Jakarta itu kembali menegaskan bahwa hal tersebut harus diubah.

"Bila kita saksikan hari ini ada satu orang milenial bisa jadi cawapres, tetapi ada ribuan milenial, gen Z yang peduli pada anak-anak bangsa, yang peduli pada mereka yang termarginalkan, ketika mereka mengutarakan pendapat, ketika mereka mengkritik pemerintah justru mereka sering menghadapi kekerasan, benturan, dan gas air mata. Apakah kondisi ini dibiarkan? tidak Kita harus lakukan perubahan," pungkasnya.

Ribuan milenial dan generasi Z yang mengkritik pemerintah justru mereka sering dihadapi dengan kekerasan Capres nomor urut 1, Anies Baswedan, menyinggung soal 1 orang milenial yang bisa menjadi cawapres. Hal itu diungkapkan Anies dalam debat capres.

Seperti yang diketahui, milenial yang jadi cawapres di Pemilu 2024 adalah Gibran Rakabuming Raka. Namun, kata dia, kenyataan yang terjadi saat ini, banyak anak muda yang dibungkam. Padahal, para anak muda itu peduli dengan anak bangsa dan kaum termarjinalkan.

"Bila kita saksikan hari ini ada 1 orang milenial bisa menjadi cawapers, tetapi ada ribuan milenial, generasi Z yang peduli pada anak bangsa yang termarjinalkan ketika mengungkapkan pendapat, ketika mengkritik pemerintah justru mereka sering dihadapi dengan kekerasan, dihadapi dengan benturan, dan bahkan gas air mata," tutur Anies dalam debat capres.

Menurut dia, hal itu tidak dapat dibiarkan.

"Apa kondisi ini harus dibiarkan? Tidak. Kita harus melakukan perubahan," ujar Anies Baswedan ketika mengungkapkan visi misinya.

Anies juga mengungkapkan, aturan hukum harus ditegakkan di Indonesia. Penegakan hukum saat ini berlaku sesuai dengan kepentingan penguasa.

"Yang terjadi banyak aturan ditekuk sesuai kepentingan yang sedang memegang kekuasaan, apakah ini diteruskan? Tidak," kata dia dalam debat capres perdana di kantor KPU.

Kelompok rentan perlu mendapat pelayanan prioritas dari penyelenggara pemerintahan: Anies juga menyatakan dirinya sudah pernah menerapkan hal serupa dengan Ganjar saat menjadi Gubernur DKI Jakarta. Aplikasi itu bernama Jakarta Kini (JAKI) yang dibentuk sebagai sarana pelaporan bagi keluhan masyarakat.

"Dulu di Jakarta kami buat namanya JAKI. JAKI adalah sebuah super apps yang membuat setiap pelayanannya ada ukurannya," ujar Anies.

Dengan basis aplikasi, Anies menilai masyarakat akan bisa melakukan pengawasan terhadap keluhan yang dia laporkan. Anies mencontohkan soal pohon tumbang, maka masyarakat yang melaporkan masalah itu bisa mengetahui berapa lama laporannya akan dituntaskan petugas.

Dalam kesempatan lain, Anies juga mengatakan kelompok rentan harus mendapatkan keamanan dan perlindungan ekstra dari pemerintah. "Empat kelompok ini ni harus ada perhatian dan fasilitas ekstra karena mereka rentan atas masalah," kata Anies Baswedan saat ditanya menciptakan ruang aman bagi perempuan dan anak Bandar Lampung,

Guna memberikan ruang aman, Anies menyebut telah melakukannya selama menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. "Saya bukan akan, tapi ini apa yang dikerjakan di Jakarta. Kami membuat 19 pos pengaduan dan ada nomor hotline untuk siapa saja bisa menghubungi apabila alami ancaman dan kekerasan," tutup Anies.

Permasalahan pelayanan di pemerintahan bukan hal yang baru dan terus menerus berulang. Penggunaan super app di Jakata cukup baik dan responsive: Mengkritik soal menyelenggarakan pemerintahan yang sering tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Indonesia. Indonesia adalah negara hukum bukan negara kekuasaan. Hukum itu harusnya tegak untuk semua orang, bukan tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Ribuan milenial dan generasi Z yang mengkritik pemerintah justru mereka sering dihadapi dengan kekerasan.