"Apa kondisi ini harus dibiarkan? Tidak. Kita harus melakukan perubahan," ujar Anies Baswedan ketika mengungkapkan visi misinya.
Anies juga mengungkapkan, aturan hukum harus ditegakkan di Indonesia. Penegakan hukum saat ini berlaku sesuai dengan kepentingan penguasa.
"Yang terjadi banyak aturan ditekuk sesuai kepentingan yang sedang memegang kekuasaan, apakah ini diteruskan? Tidak," kata dia dalam debat capres perdana di kantor KPU.
Kelompok rentan perlu mendapat pelayanan prioritas dari penyelenggara pemerintahan: Anies juga menyatakan dirinya sudah pernah menerapkan hal serupa dengan Ganjar saat menjadi Gubernur DKI Jakarta. Aplikasi itu bernama Jakarta Kini (JAKI) yang dibentuk sebagai sarana pelaporan bagi keluhan masyarakat.
"Dulu di Jakarta kami buat namanya JAKI. JAKI adalah sebuah super apps yang membuat setiap pelayanannya ada ukurannya," ujar Anies.
Dengan basis aplikasi, Anies menilai masyarakat akan bisa melakukan pengawasan terhadap keluhan yang dia laporkan. Anies mencontohkan soal pohon tumbang, maka masyarakat yang melaporkan masalah itu bisa mengetahui berapa lama laporannya akan dituntaskan petugas.
Dalam kesempatan lain, Anies juga mengatakan kelompok rentan harus mendapatkan keamanan dan perlindungan ekstra dari pemerintah. "Empat kelompok ini ni harus ada perhatian dan fasilitas ekstra karena mereka rentan atas masalah," kata Anies Baswedan saat ditanya menciptakan ruang aman bagi perempuan dan anak Bandar Lampung,
Guna memberikan ruang aman, Anies menyebut telah melakukannya selama menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. "Saya bukan akan, tapi ini apa yang dikerjakan di Jakarta. Kami membuat 19 pos pengaduan dan ada nomor hotline untuk siapa saja bisa menghubungi apabila alami ancaman dan kekerasan," tutup Anies.
Permasalahan pelayanan di pemerintahan bukan hal yang baru dan terus menerus berulang. Penggunaan super app di Jakata cukup baik dan responsive: Mengkritik soal menyelenggarakan pemerintahan yang sering tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Indonesia. Indonesia adalah negara hukum bukan negara kekuasaan. Hukum itu harusnya tegak untuk semua orang, bukan tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Ribuan milenial dan generasi Z yang mengkritik pemerintah justru mereka sering dihadapi dengan kekerasan.
