Mohon tunggu...
Yesi Ningrum
Yesi Ningrum Mohon Tunggu... -

Selanjutnya

Tutup

Pendidikan Pilihan

Sejarah Kebudayaan Islam di Kuwait

11 Mei 2019   10:38 Diperbarui: 11 Mei 2019   12:49 1295
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Sedangkan perdana menteri menjadi pengendali kabinet dan pemerintahan tersebut diambil alih oleh putra mahkota atau pangeran dalam unsur monarki. Tahun 2003 terdapat desakan yang menjadikan perdana menteri terpisah dari struktur monarki, meskipun posisi tersebut masih ditunjuk oleh Emir dinasti As-Sabah. 

Awal kemerdekaan Kuwait ini, monarki dipimpin oleh Syeikh Abdullah As-Salim As-Sabah dari generasi salim yang berkuasa tahun 1965. Generasi ini merupakan generasi yang menjadi pelopor lahirnya konstitusi 1962 dan menjadi dasar prinsip demokrasi. 

Dinasti ini membentuk badan legislatif, eksekutif, dan sistem peradilan yang independen. Setelah itu posisi ini diduduki oleh Al-Jabir As-Sabah. 

Konteks politik nasional ini terbagi menjadi tiga kekuatan utama antara lain, kelompok oposisi islam, gerakan popular yang terdiri dari Kuwait Democratic Forum, National Democratic Alliance, Progressive Kuwaiti Movement. 

Sementara itu, kelompok-kelompok idependen ini terdiri dari aktivis, baik intelektual maupun pemuda dan suku yang memiliki pandangan kritis terhadap pemerintah.[6] Meskipun begitu, mereka memiliki tujuan yang sama dalam hal reformasi politik.

Politik islam ini menjadi kajian kontemporer yang sangat menarik untuk dikaji. Karena islam bukan hanya sekedar agama namun juga dipandang sebagai sebuah ideologi politik. Tidak hanya seperti itu, islam sering dipandang sebagai ideologi, nilai, maupun doktrin yang menjadi pondasi bagi gerakan sosial, jadi tidak hanya sebagai agama saja. 

Karena hal inilah negara Kuwait tertarik menggunakan islam untuk melegitimasikan kebijakannya, baik dalam kancah politik, hukum maupun ekonomi.   

[5] Fakhry Ghafur, dkk, Resume Penelitian Problematika Kekuatan Politik Islam di Arab Saudia, Kuwait, dan Uni Emirat Arab, Jurnal Penelitian Politik, Volume 15, No. 1 (Juni 2018): hlm 105.

[6] Ibid, hlm 105-106.

 D. Nasionalisme Kuwait    

Nasionalisme di Kuwait ini dipicu dengan adanya perjanjian antara Inggris dan Perancis. Mereka membuat perjanjian sykes picot terjadi pada tahun 1916. Perjanjian tersebut merujuk pada nama Marks sykes dan Francois Georges-Picot. 

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
Mohon tunggu...

Lihat Konten Pendidikan Selengkapnya
Lihat Pendidikan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun