Banyak buku yang membahas mengenai sosiologi hukum, salah satunya buku yang ditulis Dr. Muhammad Ridwan Lubis, S.H., M.Hum. dan Dr. Cut Nurita, S.H., M.H. Sosiologi Hukum di sini diposisikan sebagai cabang ilmu yang menjelaskan fenomena hukum dari perspektif sosiologis, menekankan hubungan antara hukum dan dinamika sosial. Penulis menjelaskan bagaimana hukum berfungsi sebagai sarana pengendalian sosial, rekayasa sosial, serta faktor integrasi dalam masyarakat.
Melalui 12 bab yang mencakup berbagai topik penting seperti sejarah kelahiran sosiologi hukum, pengertian dan fungsi hukum, peran hukum sebagai alat pengendalian sosial, pluralisme hukum, serta hubungan antara hukum dan pembangunan. Untuk itu berikut ini merupakan penjelasan materi-materi yang dijelaskan penulis dalam buku.
Pada Bab 1 terdapat penjelasan sejarah lahirnya sosiologi hukum, sifat hakikat dan sistem hukum menjadi fokus penelitian para sosiolog. Hukum dipandang penting sebagai lembaga kemasyarakatan yang mencakup nilai, kaidah, dan perilaku manusia. Ada beberapa mazhab yang mempengaruhi perkembangan sosiologi hukum, seperti Formalisme (Austin, Kelsen), Kebudayaan dan Sejarah (Von Savigny, Maine), Utilitarianisme dan Sociological Jurisprudence (Bentham, Jhering, Ehrlich, Pound), serta Sociological Jurisprudence dan Legal Realisme (Holmes, Llewellyn, Frank)
Pada bab selanjutnya menjelaskan ruang lingkup Sosiologi Hukum yang memandang hukum sebagai bagian dari sistem sosial yang dipengaruhi oleh masyarakat. Kajian ini membantu memahami hukum dalam konteks sosial dengan fokus pada masyarakat, lembaga, dan interaksi. Hukum diciptakan untuk masyarakat, yang menjalankannya dan menerima dampaknya. Sosiologi juga menganggap lembaga sosial penting dalam mengawasi pelaksanaan hukum, serta melihat interaksi sebagai pola perilaku sosial yang berarti. Setiap tindakan memiliki dampak sosial dan hukum.
Dalam bab 3 ini penulis menuliskan bahwasannya Sosiologi hukum menjelaskan asas hukum sebagai latar belakang pembentukan hukum konkret. Konsep hukum dan konstruksi hukum sangat penting dalam kehidupan masyarakat, seperti konsep hak yang tidak terjadi secara tiba-tiba dalam waktu yang singkat, melainkan mengalami proses berpikir yang panjang untuk mencapainya.
Dalam penjelasan fungsi hukum pada bab 4 penulis menuliskan fungsi hukum meliputi kontrol sosial, pembangunan masyarakat, dan integrasi hukum. Hukum mengatur perilaku yang dianggap melanggar aturan, membangun ketertiban dalam pembangunan, menata pergaulan hidup, serta menyelesaikan sengketa dalam masyarakat. Semua fungsi ini penting untuk menciptakan kesejahteraan dan keadilan dalam masyarakat.
Selanjutnya pada bab 5 pembahasan mengenai pluralistis hukum dimana Hukum di Indonesia mencakup keberagaman atau biasa disebut pluralistis hukum, yaitu antara hukum tradisional dan modern. Hukum tradisional meliputi hukum adat dan living law, sedangkan hukum modern lebih terkait dengan hukum negara. Pembuatan hukum negara biasanya mengacu pada hukum adat yang berlaku di masyarakat. Kedua sistem hukum ini diciptakan oleh masyarakat dan negara, serta saling berdampingan dalam kehidupan sosial.
Selanjutnya mengenai struktur sosial dan hukum yang dijelaskan pada bab 6. Dalam tatanan sosial, diperlukan mekanisme pengendalian sosial agar kepatuhan hukum tercipta. Hukum menjadi teladan penting dalam menjaga keteraturan. Keseragaman aturan pada berbagai kelompok sosial sangat diperlukan untuk mencapai keteraturan dalam masyarakat.
Di bab 7 terdapat budaya hukum dan penegakan hukum. Budaya hukum adalah nilai-nilai yang mendasari hukum, yang harus ditaati atau dihindari. Ada tiga persoalan utama yang disebutkan penulis terkait kultur budaya hukum, yaitu hukum sebagai sistem nilai, kesadaran hukum masyarakat, dan peran budaya hukum dalam pembentukan kesadaran hukum. Penegakan hukum bertujuan menciptakan kedamaian dengan nilai-nilai yang sesuai, aturan yang jelas, fasilitas pelaksanaan yang memadai, serta kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum. Kesadaran hukum sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang aman dan teratur.
Pada bab 8 penulis menjelaskan mengenai perubahan sosial dan hukum. Perubahan sosial melibatkan transformasi dalam lembaga kemasyarakatan yang mempengaruhi nilai, sikap, dan perilaku di masyarakat. Untuk perubahan pada hukum baru akan terjadi apabila, adanya keadaan baru dan kesadaran akan perlunya perubahan. Hukum bisa digunakan sebagai alat oleh pelopor perubahan yang mendapatkan kepercayaan sebagai pemimpin lembaga masyarakat.
Terdapat penjelasan mengenai hubungan hukum dan pembangunan pada bab 9. Dalam pembangunan, hukum penting untuk menangani persoalan biaya, tanah, persepsi masyarakat, infrastruktur, dan lainnya. Peranan hukum dalam pembangunan antara lain adalah menciptakan lembaga-lembaga hukum baru, mengamankan dan memberikan kepastian hukum terhadap hasil dan proses pekerjaan, mengembangkan prinsip keadilan dalam pembangunan, memberikan legitimasi terhadap perubahan, merombak lembaga hukum lama menjadi lembaga hukum baru, menyelesaikan perselisihan dan membatasi kekuasaan pemerintah.
