8. Standar Pembiayaan untuk transparansi dalam pengelolaan dan untuk memastikan alokasi dana yang tepat dan penggunaan yang efisien untuk mendukung kegiatan pendidikan di sekolah.
Guna memastikan tiap sekolah menerapkan standar pendidikan nasional maka diberikanlah Akreditasi C, B, dan A. Sekolah akreditasi A berarti sudah punya fasilitas dan sarana-prasarana sesuai SNP yang mumpuni untuk mendukung pembelajaran.Â
Untuk memenuhi SNP, sekolah swasta mungkin mudah saja menarik uang puluhan juta ke orangtua siswa untuk membangun fasilitas yang diperlukan, tapi sekolah negeri? Mau minta sumbangan ke orang tua bisa-bisa kepala sekolahnya masuk bui karena sekolah negeri dilarang minta pungutan.
Lalu mengapa pemerintah membuat sekolah baru alih-alih mengupayakan semua SMA dan SMK termaksimalkan standar nasional pendidikannya?
Stratifikasi Pendidikan
Masih mencungkil dari kompascom, SMA Taruna Nusantara, SMA Pradita Dirgantara, dan SMAN Bali Mandara akan dijadikan tiga dari 20 sekolah yang sudah ada untuk dijadikan unggulan nasional. Di sekolah ini siswanya disiapkan untuk jadi mahasiswa di kampus top luar negeri.
Rencananya sampai 2029 akan dibangun 20 sekolah unggulan baru (Garuda) di mana siswanya akan dapat beasiswa dari pemerintah. Mereka juga harus tinggal di asrama dan belajar menggunakan kurikulum nasional dan internasional.
SMA Taruna Nusantara dikelola oleh Yayasan Pengembangan Potensi Sumber Daya Pertahanan Kemenhan. Sedangkan SMA Pradita Dirgantara ada di bawah Yayasan Ardhya Garini TNI AU. Dua sekolah itu swasta yang berarti selain siswanya lolos bermacam tes, orangtuanya juga berduit.
Uang pangkal SMA Taruna Nusatara, menurut kompascom, besarnya Rp50 juta. Lalu SMA Pradita Dirgantara mensyaratkan siswanya punya MacBook yang spesifikasinya ditentukan sekolah. Harga MacBook seri terendah saja Rp15 juta. Kalau boleh membandingkan, mahasiwa ekonomi menengah yang tidak makan gengsi biasanya pakai laptop seharga Rp7 juta-Rp8 juta saja.
Pertanyaan besarnya, mengapa bukan sekolah negeri yang dijadikan sekolah unggulan nasional?
Sekolah swasta boleh menarik uang dari orang tua siswa sementara sekolah dilarang dengan alasan sudah diberikan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari APBN. Banyak sekolah negeri yang kepala sekolahnya kena sanksi lantaran mengumpulkan uang guna membayar honor pelatih ekstrakurikuler di sekolahnya.
Apabila biaya untuk SMA swasta yang dijadikan unggulan nasional ikut ditanggung negara, bagaimana nasib SMA negeri di desa-desa yang sering kembang-kempis menggelar belajar-mengajar karena terbatasnya fasilitas dan sarana-prasarana?
