Di sekolah anak-anak saya, BOS Daerah diberikan oleh Pemkab Magelang dengan besaran Rp11.000 per anak per tahun. Dana itu tahun ini digunakan untuk renovasi ringan seperti mengecat kantin dan pembersihan musala.Â
Kalau melihat "banyaknya" dana yang diberikan pemerintah ke satu sekolah negeri, kita akan berasumsi, "Sudah dapat dana BOS, kok, masih gak cukup? Buat apa saja duitnya?"
Sekolah tidak akan kekurangan uang untuk membiayai operasional dan kegiatannya kalau di sekolah itu minim kegiatan yang membuatnya tidak pernah menjuarai perlombaan apa pun. Jadi para siswa selesai belajar, ya, pulang, sebab tidak ada ekstrakurikuler atau persiapan lomba yang bisa diikutinya.
Prestasi Sekolah
Jadi pembiayaan sekolah erat kaitannya dengan prestasi. Sekolah yang tidak punya ekstrakurikuler tidak butuh dana besar karena tidak perlu membayar pelatih dan membeli peralatan yang dibutuhkan. Kalaupun ada ekskul, maksimal hanya Pramuka, Seni Tari, Tilawah, dan ekskul lain yang masih bisa diampu para guru.
Bila ekstrakurikuler yang ada di suatu sekolah hanya tiga, sudah pasti dana BOS cukup untuk membiayainya. Namun di sekolah-terutama eks unggulan-yang punya 10 ekskul tentu sulit bila menghilangkan ekstrakurikuler yang sudah berjalan hanya karena kekurangan biaya. Sebab dari ekstrakurikuler itulah nama sekolah terdongkrak bila berhasil menjuarai kompetisi tertentu.
Sebelum kompetisi dimulai, mereka perlu dana untuk transportasi ke tempat lomba, uang makan guru pendamping tiap latihan, membayar pelatih yang kompeten (bila perlu), membeli peralatan dan perlengkapan, serta menyediakan seragam bagi lomba beregu.
Kalau menang lomba, tiap prestasi yang diraih dari ekstrakurikuler juga jadi daya tarik supaya orang tua mau menyekolahkan anaknya disitu alih-alih di sekolah swasta.
Makin banyak peserta didik yang mendaftar di satu sekolah negeri, makin besar juga kemungkinan sekolah itu meraih prestasi dari kemampuan peserta didiknya. Kemudian sekolah pun akan dikenal sebagai gudang para siswa prestasi.
Kemudian ada ANBK (Asesment Nasional Berbasis Komputer) yang bila sekolah mau melaksanakannya secara mandiri, mereka butuh 15 unit komputer/laptop beserta akses internet yang mumpuni. Pengadaan komputer dan akses internet itu butuh biaya tidak sedikit, kan?
Disinilah peran komite sekolah. Komite boleh melakukan penggalangan dana seperti yang diatur dalam Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Komite Sekolah.
Hasil penggalangan dana komite sekolah boleh digunakan untuk menutup kekurangan biaya pendidikan dan pengembangan sarana-prasarana. Dana yang digalang komite juga boleh dipakai untuk pembiayaan program/kegiatan terkait peningkatan mutu sekolah yang tidak dianggarkan.
