Selain itu, penggunaan tilang manual juga menyebabkan peningkatan waktu dan biaya yang terkait dengan proses tilang. Dalam sistem e-tilang, proses administrasi dapat dilakukan dengan cepat dan efisien karena semua data tercatat secara elektronik. Namun, dengan kembalinya tilang manual, diperlukan upaya yang lebih besar dan waktu yang lebih lama untuk mencatat pelanggaran, mengeluarkan surat tilang, dan mengurus administrasi terkait.
Hal ini berarti proses tilang menjadi lebih lambat dan memerlukan lebih banyak sumber daya, baik dari segi personel maupun finansial. Dampak ini dapat mengganggu efisiensi penegakan hukum lalu lintas dan menimbulkan beban yang lebih besar bagi aparat penegak hukum dan masyarakat.
Dengan peningkatan potensi penyalahgunaan jabatan dan pungli, serta peningkatan waktu dan biaya yang terkait dengan tilang manual, keputusan ini menimbulkan keraguan tentang efektivitas dan keberlanjutan penegakan hukum lalu lintas.
Selain itu, dampak negatif ini juga dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem penegakan hukum secara keseluruhan. Keberhasilan dan integritas e-tilang harus menjadi prioritas dalam upaya meningkatkan efisiensi dan keadilan dalam penegakan hukum lalu lintas.
Perlu ada upaya yang serius untuk memperbaiki dan mengembangkan e-tilang agar menjadi sistem yang lebih efektif dan dapat diandalkan. Perbaikan teknis, peningkatan keamanan data, dan penguatan pengawasan terhadap pelaksanaan e-tilang merupakan langkah yang penting untuk memulihkan kepercayaan masyarakat dan memastikan penegakan hukum yang adil dan transparan.
Untuk mengatasi kendala dan kelemahan yang terkait dengan e-tilang, perlu dicari solusi alternatif yang dapat meningkatkan efektivitas sistem dan memulihkan kepercayaan masyarakat. Berikut ini beberapa solusi yang dapat diterapkan untuk memperbaiki e-tilang.
Peningkatan Infrastruktur Teknologi: Penting untuk menginvestasikan sumber daya yang cukup dalam memperkuat infrastruktur teknologi yang mendukung e-tilang. Perbaikan perangkat keras, keandalan jaringan, dan pemeliharaan rutin dapat mengurangi kendala teknis yang sering terjadi. Selain itu, penggunaan teknologi yang lebih canggih, seperti pengenalan wajah atau sensor kendaraan pintar, dapat meningkatkan kecepatan dan akurasi dalam mengidentifikasi pelanggaran.
Perlindungan Privasi dan Keamanan Data: Untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap e-tilang, penting untuk meningkatkan perlindungan privasi dan keamanan data yang terkait dengan sistem tersebut. Transparansi dalam penggunaan data, pengaturan yang ketat terkait dengan akses dan penggunaan data, serta langkah-langkah keamanan yang kuat akan memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa informasi pribadi mereka tidak akan disalahgunakan atau diakses oleh pihak yang tidak berwenang.
Kampanye Edukasi dan Informasi: Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang manfaat dan tujuan utama e-tilang sangat penting. Melalui kampanye edukasi yang efektif, masyarakat perlu diberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana e-tilang dapat meningkatkan keadilan, efisiensi, dan keselamatan lalu lintas. Informasi yang jelas tentang mekanisme e-tilang, hak-hak individu, dan proses banding juga harus diakses dengan mudah oleh masyarakat.
Penguatan Pengawasan dan Akuntabilitas: Penting untuk memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan e-tilang dan menegakkan akuntabilitas bagi mereka yang terlibat dalam penegakan hukum lalu lintas. Mekanisme pengawasan yang ketat, seperti audit independen dan evaluasi rutin, dapat membantu mengidentifikasi dan menangani praktik penyalahgunaan kekuasaan atau korupsi. Langkah-langkah disiplin dan sanksi yang tegas harus diterapkan untuk memastikan integritas sistem.
Perbaikan Aspek Hukum dan Regulasi: Kejelasan dan kepastian dalam aspek hukum dan regulasi yang mengatur e-tilang sangat penting. Diperlukan upaya untuk memperbaiki kerangka hukum yang mengatur e-tilang agar sesuai dengan perkembangan teknologi dan memberikan perlindungan yang memadai bagi hak-hak individu. Keterlibatan para ahli hukum, penegak hukum, dan pemangku kepentingan lainnya dapat membantu menyusun peraturan yang efektif dan menjembatani kesenjangan yang ada.
Dengan menerapkan solusi-solusi ini, diharapkan efektivitas e-tilang dapat ditingkatkan dan kepercayaan masyarakat dapat dipulihkan. Perbaikan dan penyempurnaan e-tilang harus menjadi komitmen bersama antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat. Hanya dengan menjalin kolaborasi yang baik dan mengadopsi pendekatan yang holistik, kita dapat mencapai sistem penegakan hukum lalu lintas yang adil, efisien, dan dapat diandalkan. Sehingga Indonesia menjadi lebih baik.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H