[caption caption="(Foto: Okezone)"][/caption]Dua atau tiga bulan terakhir, berita soal dugaan korupsi Ahok dalam kasus RS Sumber Waras mengorek curiga publik. Meskipun masih dugaan, siapa nyana Ahok yang sesumbar mencitrakan dirinya bersih 100 persen dan tokoh pemberantas korupsi, pudar dan ingar-bingar terseret kasus Sumber Waras yang tengah menggulungnya kepusaran hukum. Rakyat tak tahu apa itu status hukum Ahok. Entah dia masih saksi atau nyaris tersangka.
Boro-boro rakyat memahami “Presumption of Innocence atau asas praduga tak bersalah." Rakyat memahami setiap peristiwa hukum di negeri ini dengan logika mentah. Makanya meski orang masih berstatus saksi atau tersangka, sudah dikonstruksi bersalah oleh publik sebelum palu hakim diketuk. Seperti mereka yang akhirnya terbukti korup, sebelumnya dihakimi publik. Rakyat acapkali kadung menghakimi koruptor, sebelum palu hakim memvonis. Penghakiman publik acap kali acap kali menyalip proses peradilan, karena begitu murkanya pada korupsi dengan berbagai modusnya.
Ahok tercoreng?
Menjelang Pligub DKI,Ahok tak mau citranya moreng. Pencitraan soal sosoknya yang bersih pun terancam luntur. Temuan hasil audit BPK soal kinerja keuangan Ahok yang bobrok di lingkup pemprov DKI pun ikut menguatkan sangkaan publik pada Ahok yang selama ini dikira bersih.
Dus di tengah lunturnya kepercayaan publik pada KPK yang baru, digadang-gadang, dugaan Ahok terlibat dalam korupsi Sumber Waras pun bakal terkeram di KPK. Meskipun begitu, skandal Sumber Waras ini masih saja menghangat di ruang-ruang publik.
Tabiat Ahok yang temperamen dan meledak-ledak, sontak diam sejak ia dipecundangi BPK dan terseret dalam dugaan korupsi SW. Ahok seperti kehilangan momentum membersihkan diri, tak ada peristiwa-peristiwa politik menarik yang diharap bisa mengalihkan konsentrasi warga Jakarta dan media pada persoalan hukum Ahok.
Lalu tiba-tiba diawal 2016, peristiwa naas tabrakan di Kali Jodoh itu terjadi. Seorang pengendara Fortuner selepas mengecap selangkangan di lokasi Prostitusi Kali Jodoh menabrak empat orang hingga tewas di kawasan papalele cinta itu. Peristiwa ini kemudian dikenal dengan “tragedi maut Fortuner,” dan selanjutnya mengangkat industri ngangkang dan ragam bisnis prostitusi itu ke ruang Publik.
Seturut emosi warga Jakarta yang meletus soal tragedi maut Fortuner di Kali Jodoh, Ahok angkat suara menggusur atau meminjam eufemisme Ahok Penertiban. Alih-alih belajar dari penggusuran Kampung Pulo, kini Ahok sudah siap menggandeng Polda Metro Jaya dan Pangdam Jaya. Lain hal jika Ahok memilih jalan persuasif, belum apa-apa ia sudah merencanakan tindakan represif.
Seakan-akan watak represif sudah melekat pada Ahok sebagai cara-cara mengambil keputusan. Meski kadang-kadang dibilang kejam dan fasis. Ahok terus angkat suara di media, tanpa henti mengambil sikap vis a vis dengan warga atau preman Kali Jodoh. Lagi-lagi kali ini Ahok membuat persoalan yang mestinya bisa persuasif menjadi cenderung represif. Menghadapkan Pemprov dengan Warga Kali Jodoh. Perhatian media mainstream dan sosial media kemudian beralih ke Kali Jadoh. Bravo Ko Ahok. Berhasil mengalihkan perhatian publik dan media, dari Sumber Waras ke Kali Jodoh.
Pasca Kali Jodoh
Pernah di NTT pada era Gubernur Piet A Tallo, ada suatu cerita jokes yang bikin ngangkang, ups..maksudnya ngakak. Di Kupang-NTT ada pusat kegiatan prostitusi terkenal; namanya KD, atau Karang Dempel. Pekerja di KD ini suatu ketika pernah diwawancara wartawan media lokal. Begini isi wawancaranya :
Wartawan : “Kenapa anda memilih sebagai PSK?”
PSK : “Ya, gimana ya mas, kan salah satu program Tiga Batu Tungku gubernur Piet A Tallo itu mulailah dari apa yang kau miliki.”
Wartawan : “Maksud anda?”
PSK : “Maksudnya, saya hanya ikut program pemerintah, kebetulan yang saya miliki adalah cuma daging ini, ya saya mulai semuanya dari sini (maaf, sambil si PSK memegang bagian organ vitalnya.”
Pesan moral yang ingin saya sampaikan adalah, negara harus selalu hadir dalam memahami persoalan-persoalan rakyat. Negara harus hadir sedekat mungkin mendengar isi hati rakyatnya. Pasca digusur, solusi apa yang diberikan pemprov? Apakah mereka akan diberi pekerjaan yang layak? Atau sebatas digusur, lalu menimbulkan masalah sosial baru? Jika tak pikirkan, pasca penggusuran Kali Jodoh, aktivitas prostitusi akan liar dan sulit dikontrol pemerintah. Para PKS ini akan menyuruk ke ruang-ruang sosial yang sulit di deteksi.
Lain hal bila pemerintah sudah menyiapkan kesempatan kerja dan berbagai keterampilan paca penggusuran. Pikiran ini tidak menjurus pada “legalisasi prostitusi,” tetapi idealnya, pemerintah harus menyiapkan perangkat kebijakan dan aturan agar bisnis seks ini tidak lagi masif dan terorganisir. Misalnya, mengkriminalisasi para pembeli seks. Dengan cara ini pemerintah Swedia dalam waktu 5 tahun, telah mengurangi jumlah wanita yang terjebak dalam prostitusi.
Di Swedia, prostitusi dianggap sebagai kekerasan pria terhadap wanita dan anak-anak. Prostitusi secara resmi dianggap sebagai bentuk eksploitasi terhadap wanita dan anak-anak serta menjadi masalah sosial yang besar. Kesetaraan gender tidak akan pernah tercapai selama pria membeli, menjual, dan mengeksploitasi wanita dan anak-anak dengan melacurkan mereka.
Ada empat strategi Swedia memberantas prostitusi, pertama : memperlakukan prostitusi sebagai bentuk kekerasan terhadap wanita. Kedua Pria yang mengeksploitasi wanita dengan membeli seks dikriminalisasikan. Ketiga : Wanita pekerja seks komersial diperlakukan sebagai korban yang membutuhkan bantuan. Keempat : Masyarakat diedukasi untuk melawan bias sejarah yang telah lama berpikir bahwa prostitusi itu hal yang wajar.
Di ibukotanya, Stockholm, jumlah wanita di prostitusi jalanan telah berkurang sebanyak lebih dari 60%. Bukan hanya itu, jumlah germo telah berkurang sebanyak 80%. Bahkan ada beberapa kota besar yang sudah menghapuskan profesi pelacur di lingkungannya. Selain itu, rumah bordil besar dan panti pijat plus-plus juga sudah tidak ada. Padahal tempat-tempat seperti itu sudah mengakar selama lebih dari 30 tahun saat prostitusi di Swedia masih legal. Kalau tidak dengan mempersiapkan perangkat pendukung seperti ini, saya yakin satu hari menjelang Kiamat, Prostitusi tak pernah bisa diberantas (Baca : Cara Swedia Mengatasi Masalah Prostitusi Wanita)
Tentu maksud saya, Ahok harus lebih memahami persoalan ini sebelum melakukan penggusuran. Bukan asal gusur atau asal bacot di media soal gusur-menggusur. Hanya bisa mengolah emosi publik dan mengalihkan perhatian publik dari satu isu ke isu lainnya. Sebagai pemimpin provinsi ibu kota negara dengan segala kompleksitas masalah, tentunya perbendaharaan keilmuan sosial lebih dalam, untuk memahami dan mencari solusi dari masalah-masalah sosial di ibukota.
Ahok, memetik insentif politik
Kalaulah Ahok berniat menertibkan kali Jodoh, mestinya jauh hari ia sudah mempersiapkan kebijakan pasca penggusuran. Bukan ujuk-ujuk setelah riuh di media, baru Ahok ikut memanfaatkan emosi warga Jakarta. Tentu mempersiapkan segala hal untuk menjawab efek turunan pasca penggusuran Kali Jodoh. Kenapa Ahok baru melakukan penggusuran ketika wacana pilgub DKI mulai didengungkan? Seturut dengan Ahok menggusur Kali Jodoh, rupa-rupanya tak disangka ia sedang seiring dengan Front Pembelas Islam (FPI). Ormas yang selama ini vis a vis dengan Ahok kini mulai bergandengan dalam masalah Kali Jodoh.
Meski dalam beberapa aksi FPI tak bisa dikatakan representatif aspirasi ummat Islam, namun lagu-laganya, Ahok sedang berusaha mengambil hati kelompok Islam simbol yang diwakili FPI. Kedekatan Ahok dengan kelompok Islam simbol seperti FPI ini, dalam rangka menepis anggapan, agar ia tak dikira diametral dengan Islam.
Persandingan Ahok dan FPI, secara kasat mata akan dilihat sebagai keintiman Ahok dan kelompok Islam gerakan, dari kejauhan. Tentu bila kela Ahok berhasil menggusur pusat prostitusi Kali Jodoh; meskipun secara represif, tindakan Ahok ini akan diamini para tokoh Islam sebagai keberhasilan Ahok dalam menegakan Amar Ma’rif Nahyi Munkar. Ia akan diapresiasi dan mendapatkan nilai terbaik diantara para gubenrnur DKI yang pernah ada. Meski Sutioso sendiri pernah melakukan hal yang sama.
Tentu tanggapan positif warga Jakarta itu, menjadi insentif politik bagi Ahok. Dengan modal ancungan jempol itu, ia kelak bebas melengang dan mendapat dukungan politik dari kalangan Islam. Paling tidak, Ahok mengambil manfaat politik, meskipun kita disulut pertanyaan, kenapa penggusuran Kali Jodoh baru dilakukan Ahok sekarang? Apakah karena persiapan program pasca penggusuran yang memakan waktu? Atau Ahok sedang menunggu momentum yang tepat agar penggusuran Kali Jodoh mendapat dukungan warga Jakarta?
Apapun itu, kita berharap Ahok bisa memperlakukan warga Kali Jodoh sebagai manusia. Bukan sebagai benda mati yang bisa digusur kapan saja demi pembangunan. Catatan untuk Ahok, manusia adalah subjek pembangunan, karenanya pembangunan dan manusia per se bukanlah dua aspek yang dikomotik.
Pembangunan untuk manusia, karenanya pembangunan selalu mengintegrasikan manusia sebagai entitas pokok dari pembangunan. Tanpa itu, pembangunan akan hadir sebagai konsep mati tanpa orientasi kemanusiaan. Dan dengan itu, demi pembangunan orang boleh mematikan manusia demi pembangunan. Itu yang terjadi pada masa lalu negeri ini. Camkan itu Ahok !