Presiden Jokowi Rombak Kabinet dan Motif Politik di Balik Reshuffle. Langkah Presiden Joko Widodo mengubah menteri perdagangan serta menteri ATR/ BPN dinilai beberapa golongan dimaksudkan demi kestabilan politik, alih- alih melindungi harga minyak goreng senantiasa terjangkau dan menuntaskan konflik agraria.
Namun, Presiden Jokowi meyakini menteri perdagangan yang baru dilantik Zulkifli Hasan serta Menteri Agraria Tata Ruang- BPN, Hadi Tjahjanto, sanggup menuntaskan perkara tersebut dalam sisa masa pemerintahannya.
Buat kali ketiga dalam masa jabatannya yang kedua, Presiden Joko Widodo melaksanakan pergantian menteri.
Rabu kemarin (15/ 06), Presiden melantik Ketua Umum Amanat Nasional( PAN) Zulkifli Hasan selaku menteri perdagangan yang baru dan mantan Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Hadi Tjahjanto selaku menteri ATR/ BPN.
Pada waktu bertepatan, presiden pula melantik Sekjen Partai Bulan Bintang, Afriansyah Noor, selaku wakil menteri tenaga kerja; Sekjen Partai Solidaritas Indonesia, Raja Juli Anton, selaku Wamen ATR/ BPN; serta mantan bupati Jayawijaya, Wempi Wetipo, selaku wakil menteri dalam negara.
Tetapi, analis kebijakan publik, Trubus Rahadiansyah, memperhitungkan latar balik menteri serta wakil menteri yang baru dilantik ini mayoritas tidak terpaut pada bidangnya.
Sementara itu, kata ia, diperlukan orang handal yang dapat menanggulangi peningkatan minyak goreng hingga penyelesaian konflik agraria.
kata Trubus, di mari publik pula hendak memandang pada posisi yang tidak memandang terdapat kemanfaatan yang lebih. Maksudnya, misal harga minyak goreng terpaut dengan kebutuhan sembako itu, berpihak pada rakyat itu susah. Dengan performa- performa orang yang duduk itu.
Dikala ini, lanjut Trubus, ialah masa yang genting terpaut dengan pemulihan perekonomian Indonesia sehabis melewati masa pagebluk. Dengan waktu 2 tahun sisa pemerintahan Jokowi, dia meragukan Kabinet Indonesia Maju hendak membuat terobosan.
Kata Trubus, menteri-menteri di kabinet ini banyak yang orientasi ke (pemilu serta pilpres) 2024. Tidak berorientasi pada gimana menaikkan kinerjanya, ataupun melaksanakan inovasi-inovasi... Kesimpulannya, dari sisi kebijakan publik, kebijakan yang dikeluarkan tidak sinkron ataupun tidak silih support dengan kehendak publik.
Terpaut dengan perkara konflik agraria, Sekjen Konsorsium Pembaruan Agraria( KPA), Dewi Kartika memperhitungkan Menteri Hadi Tjahjanto tidak hendak lebih baik dari menteri lebih dahulu.
Dewi malah mengaku was-was dengan terpilihnya mantan panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) ini dalam penyelesaian konflik agraria. Terlebih Presiden Jokowi telah membetulkan kalau tugas utama Menteri Hadi merupakan urusan lahan serta tanah yang berkaitan dengan Ibu Kota Nusantara ataupun IKN.
Saat ini dengan pendekatan ataupun latar belakang orang dari militer ini, pasti ini jadi wajib kita sikapi secara betul-betul hati-hati.
Kata Dewi, sedangkan pendekatan militeristik dalam penindakan konflik agraria termasuk mudahnya petani, warga adat dikriminalkan itu kan sebab pendekatannya legalistik, hukum positif semata.
Dalam laporannya, KPA mencatat terjalin 207 konflik agraria sepanjang 2021. Sedangkan itu, proyek strategi nasional di dasar pemerintahan Jokowi menyumbang 38 konflik. Angka ini bertambah sebesar 123% dari tahun lebih dahulu.
Motif Politik di Balik Reshuffle
Dari catatan menteri serta wakil menteri yang baru dilantik, didominasi orang partai politik. Periset dari lembaga kajian CSIS, Arya Fernandes, berkata, perombakan menteri kali ini lebih dimotivasi melindungi stabilitas politik hingga akhir masa jabatan Jokowi selaku presiden.
Terdapat kecenderungan pula Pak Jokowi menjauhi terdapatnya risiko- risiko politik internal paling utama di internal partai koalisi, sehingga setelah itu tidak melaksanakan reshuffle kepada partai- partai.
Sebab ke depan hendak terdapat kebijakan- kebijakan strategis, misalnya RKUHP, setelah itu reformasi zona keuangan serta isu- isu yang lain, (termasuk) IKN.
Pelantikan Zulkifli Hasan terjalin di tengah sengkarut isu minyak goreng yang belum seluruhnya terurai, sehabis sebagian bulan belum lama terjalin kelangkaan serta peningkatan harga.
Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan melaporkan perkara minyak goreng hendak jadi prioritasnya. Nanti lekas menuntaskan ketersediaan minyak goreng di mana juga serta harga yang terjangkau. Itu yang sangat berarti.
Sedangkan itu, Menteri ATR/ BPN Hadi Tjahjanto hendak mengalami puluhan konflik agraria yang terjalin cuma pada 2021. Dia berjanji hendak menuntaskan tugas yang diberikan Presiden Joko Widodo.
Dengan sinergi hendak bekerja sama dengan lembaga terpaut, dalam perihal menyukseskan 3 permasalahan tersebut dalam waktu dekat, kita hendak sampaikan sasaran berapa hari itu telah dapat terealisasi.
Tugas menteri baru
Presiden Joko Widodo menugaskan menteri perdagangan yang baru ia lantik, Zulkifli Hasan, buat melindungi kebutuhan pangan di dalam negara, sebaliknya menteri agraria serta tata ruang (ATR) Hadi Tjahjanto diperintahkan menuntaskan konflik agraria paling utama yang berkaitan dengan ibu kota Nusantara (IKN).
Jokowi berkata Zulkifli Hasan, yang ialah Ketua Umum PAN, mempunyai pengalaman serta rekam jejak panjang yangakan sangat bagus buat menteri perdagangan.
Kata Jokowi sebagaimana dilaporkan dari Istana Kepresidenan, Saat ini ini urusan pangan, yang berkaitan dengan rakyat membutuhkan pengalaman lapangan, kerja- kerja yang terjun ke lapangan buat memandang langsung perkara yang berkaitan dengan kebutuhan rakyat.
Bagi Jokowi, tugas Zulkifli Hasan yang sangat berarti merupakan buat melindungi kebutuhan pokok di dalam negara.
Pelantikan Zulkifli terjalin di tengah sengkarut isu minyak goreng yang belum seluruhnya terurai, sehabis sebagian bulan belum lama terjalin kelangkaan serta peningkatan harga.
Sebaliknya terpaut pelantikan mantan Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Marsekal (Purnawirawan) Hadi Tjahjanto, Jokowi melaporkan tugas besarnya merupakan menuntaskan sengketa lahan serta urusan sertifikat.
Jokowi memaparkan bahwa Hadi dahulu selaku mantan panglima, memahami teritori. Kita pula ketahui Pak Hadi jika ke lapangan bekerjanya sangat detil. Urusan yang berkaitan dengan sengketa tanah serta sengketa lahan wajib sebanyak- banyaknya dituntaskan.
Kala ditanya wartawan apakah tugas utama Hadi terpaut dengan proyek IKN, Jokowi membetulkan serta berkata bahwa termasuk urusan lahan serta tanah yang berkaitan dengan IKN.
Lebih dahulu, Presiden Jokowi melantik 2 menteri serta 4 wakil menteri baru Kabinet Indonesia Maju di Istana Negeri, Jakarta, Rabu( 15/ 6).
Ini ialah kali ketiga Jokowi merombak kabinetnya selama periode kedua masa jabatannya yang hendak berakhir pada 2024 mendatang.
Kepada pers, Sekretaris Kabinet Pramono Anung berkata perombakan kabinet ini dicoba buat penyegaran di badan kabinet.
Kata Pramono, dengan pengalaman presiden yang telah 2 periode, presiden lumayan menguasai perkara yang terdapat, termasuk urusan minyak curah, pangan, tenaga, sehingga itu lah yang jadi prioritas serta terdapat penyegaran di badan kabinet.
Jamuan Makan Siang Pemimpin Partai
Saat sebelum pelantikan diselenggarakan, Jokowi menjamu beberapa pemimpin partai politik buat makan siang bersama.
Sebagian tokoh politik yang nampak muncul ialah Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Partai Gerindra sekalian Menteri Pertahanan Prabowo Soebianto, dan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh.
Presiden pula mengundang Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa( PKB) Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, serta Zulkifli Hasan selaku Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN).
Bagi Pramono, jamuan makan siang dicoba sebab terdapat satu Ketua Umum baru yang secara resmi dikukuhkan. Jamuan makan siang itu juga dicoba di ruang privat presiden yang belum sempat digunakan buat menjamu siapa juga.
Pramono mengatakan bahwa ini ruang privat presiden yang diucap presidential lounge, hingga yang awal diundang merupakan Ketua Umum partai.
Sedangkan itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto berkata kalau konsolidasi politik itu dibutuhkan buat mengalami tantangan perekonomian global ke depan, paling utama di bidang tenaga serta pangan.
Kata Airlangga, tantangannya pasti di bermacam zona itu berat serta ini cuma isa ditangani apabila secara politik normal.
Dengan suasana politik yang normal, pemerintah dapat mengambil langkah yang dipandu oleh ayah presiden, baik Covid, pemulihan ekonomi, ataupun mengalami tantangan tenaga serta pangan ke depan.
Zulkifli Hasan hendak mengawali tugas barunya selaku Menteri Perdagangan di tengah sengkarut isu minyak goreng.
Dalam penjelasan pers usai dilantik, Zulhas melaporkan hendak berupaya menuntaskan perkara minyak goreng secara kilat.
Kata Zulhas, jika berlama-lama kan kasihan rakyatnya. Ia kira itu [persoalan minyak goreng] prioritas.
Tetapi Zulhas memohon peluang buat menekuni tugas barunya, serta berjanji hendak belajar kilat.
Zulhas mengawali karir politiknya selaku anggota DPR pada 2004. Pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 2009- 2014, Zulhas berprofesi selaku Menteri Kehutanan serta Area Hidup.
Tetapi, namanya sempat terseret dalam permasalahan suap terpaut pengajuan perbaikan alih guna hutan di Riau yang terjalin pada 2014. Pada 2020 kemudian, sehabis masa jabatannya berakhir, Zulhas sempat ditilik oleh Komisi Pemberantasan Korupsi( KPK) selaku saksi dalam permasalahan tersebut.
Bagi KPK, Zulhas menyerahkan Pesan Keputusan Menteri Kehutanan tentang Jadikan Kawasan Hutan Jadi Bukan Kawasan kepada Gubernur Riau dikala itu, Annas Maamun pada 9 Agustus 2014.
Setelah itu pada 2015, Ombudsman Republik Indonesia pula sempat menciptakan terdapatnya penyimpangan prosedur pada Pesan Keputusan yang diterbitkan Zulhas terpaut pergantian jadikan kawasan bukan hutan jadi kawasan hutan di Kepulauan Riau.
Zulhas pula sempat jadi Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat( MPR) pada 2014- 2019. Ia didapuk selaku Ketua Umum PAN semenjak 2015 serta masih hendak berprofesi posisi ini sampai 2025 mendatang.
Belum lama, PAN bersama Partai Kalangan Karya (Golkar) serta Partai Persatuan Pembangunan (PPP) membentuk Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang ditenggarai selaku kekuatan politik baru menjelang Pemilu 2024.
Kala mendatangi perayaan milad Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada dini akhir Mei kemudian, Zulhas pula pernah mengajak PKS buat bergabung dengan koalisi tersebut.
Hadi Tjahjanto- Menteri ATR/ BPN
Terpaut tugas barunya, Hadi berkata tugas pertamanya merupakan menuntaskan perkara sertifikat warga.
Papar Hadi, di kala ini telah terelisasi 81 juta, sasaran yang mau kita capai 126 juta.
Tidak hanya itu, Hadi berkata pula hendak menuntaskan sengketa tanah yang banyak tumpang tindih antara kepunyaan institusi dengan warga.
Tugas prioritas yang lain merupakan buat menuntaskan perkara lahan di IKN.
Hadi ialah mantan Panglima Tentara Nasional Indonesia (Tentara Nasional Indonesia (TNI)) yang purna tugas pada November 2021.
Saat sebelum berprofesi selaku panglima, Hadi mempunyai rekam jejak Sekretaris Militer Presiden dan Kepala Staf Angkatan Hawa (KSAU). Berbeda dengan Zulhas, Hadi lebih dahulu tidak sempat mempunyai pengalaman selaku birokrat.
Tiga (3) Wakil Menteri
Raja Juli Antoni sudah dilantik selaku Wakil Menteri ATR/ BPN, mengambil alih sesama politisi PSI, Surya Tjandra yang lebih dahulu mengisi posisi tersebut.
Bagi Raja, tugas barunya hendak fokus pada reformasi agraria, termasuk menuntaskan perkara mafia tanah, cocok dengan yang diperintahkan presiden.
Kata Raja, Pak Hadi merupakan komandannya, serta ia bagian dari prajurit di ATR/ BPN bersama sahabat di lapangan bekerja keras mewujudkan visi- misi Pak Jokowi soal reformasi agraria.
Pun Raja juga mengucapkan bahwa proses yang sederhana, transparan, serta melayani itu jadi pesan Pak Jokowi yang hendak dieksekusi pak menteri serta Raja hendak menolong itu.
Raja mempunyai rekam jejak di dunia politik. Ia lebih dahulu sempat jadi calon legislatif dari PDIP di Kabupaten Sumedang, Subang, serta Majelengka pada Pemilihan Legislatif 2009.
Raja Juli Antoni sudah dilantik selaku Wakil Menteri ATR/ BPN, mengambil alih sesama politisi PSI, Surya Tjandra yang lebih dahulu mengisi posisi tersebut.
Ia pula sempat jadi calon Ketua Umum PP Muhammadiyah periode 2005- 2010 tetapi mengundurkan diri lantaran mau fokus melaksanakan tugasnya selaku Sekjen PSI.
Sedangkan itu, perombakan kali ini memperkenalkan posisi baru, ialah wakil menteri dalam negara yang dijabat oleh John Wempi Wetipo.
Jokowi kesimpulannya mengisi jabatan wamendagri, sehabis pada Januari 2022 ia meneken Peraturan Presiden yang membolehkan terdapatnya posisi ini.
Sebaliknya satu wakil menteri yang lain yang dilantik yakni Afriansyah Noor selaku Wakil Menteri Ketenagakerjaan yang ialah Sekretaris Jenderal Partai Bulan Bintang (PBB).
