Mohon tunggu...
Syarif Dhanurendra
Syarif Dhanurendra Mohon Tunggu... Jurnalis - www.caksyarif.my.id

Pura-pura jadi Penulis

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan Pilihan

Presiden Jokowi Rombak Kabinet dan Motif Politiknya

16 Juni 2022   16:15 Diperbarui: 16 Juni 2022   16:26 389
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Suasana saat presiden Jokowi makan siang bersama ketua parpol di Istana Merdeka, Rabu (15/6/2022). Foto: Muchlis Jr/Biro Pers Sekretariat Presiden 

Terpaut dengan perkara konflik agraria, Sekjen Konsorsium Pembaruan Agraria( KPA), Dewi Kartika memperhitungkan Menteri Hadi Tjahjanto tidak hendak lebih baik dari menteri lebih dahulu.

Dewi malah mengaku was-was dengan terpilihnya mantan panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) ini dalam penyelesaian konflik agraria. Terlebih Presiden Jokowi telah membetulkan kalau tugas utama Menteri Hadi merupakan urusan lahan serta tanah yang berkaitan dengan Ibu Kota Nusantara ataupun IKN.

Saat ini dengan pendekatan ataupun latar belakang orang dari militer ini, pasti ini jadi wajib kita sikapi secara betul-betul hati-hati.

Kata Dewi, sedangkan pendekatan militeristik dalam penindakan konflik agraria termasuk mudahnya petani, warga adat dikriminalkan itu kan sebab pendekatannya legalistik, hukum positif semata.

Dalam laporannya, KPA mencatat terjalin 207 konflik agraria sepanjang 2021. Sedangkan itu, proyek strategi nasional di dasar pemerintahan Jokowi menyumbang 38 konflik. Angka ini bertambah sebesar 123% dari tahun lebih dahulu.

Motif Politik di Balik Reshuffle

Dari catatan menteri serta wakil menteri yang baru dilantik, didominasi orang partai politik. Periset dari lembaga kajian CSIS, Arya Fernandes, berkata, perombakan menteri kali ini lebih dimotivasi melindungi stabilitas politik hingga akhir masa jabatan Jokowi selaku presiden.

Terdapat kecenderungan pula Pak Jokowi menjauhi terdapatnya risiko- risiko politik internal paling utama di internal partai koalisi, sehingga setelah itu tidak melaksanakan reshuffle kepada partai- partai.

Sebab ke depan hendak terdapat kebijakan- kebijakan strategis, misalnya RKUHP, setelah itu reformasi zona keuangan serta isu- isu yang lain, (termasuk) IKN.

Pelantikan Zulkifli Hasan terjalin di tengah sengkarut isu minyak goreng yang belum seluruhnya terurai, sehabis sebagian bulan belum lama terjalin kelangkaan serta peningkatan harga.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan melaporkan perkara minyak goreng hendak jadi prioritasnya. Nanti lekas menuntaskan ketersediaan minyak goreng di mana juga serta harga yang terjangkau. Itu yang sangat berarti.

Sedangkan itu, Menteri ATR/ BPN Hadi Tjahjanto hendak mengalami puluhan konflik agraria yang terjalin cuma pada 2021. Dia berjanji hendak menuntaskan tugas yang diberikan Presiden Joko Widodo.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun