Komitmen itu juga datang dari sebuah impian, yang menjadi cita-citanya kemudian, sehingga menimbulkan semangat juang (fighting spirit). Termasuk keinginan untuk beranjak dari kemiskinan. Beranjak dari kemelaratan, menuju kejayaan.
Ketiga, Kejujuran (honesty) terhadap diri sendiri, terhadap orang lain, termasuk terhadap sumpah jabatannya. Kejujuran mestinya dapat dijadikan sebagai sebuah kebiasaan (habit), sehingga tidak membuat seorang Pemimpin menjadi terkurung dalam berbagai taktik tipu muslihat atau mungkin jebakan batman yang dibuatnya sendiri atau lingkungannya.
Tentu, jujur itu belum tentu dapat dilakukan dalam segala hal. Ada hal-hal tertentu yang mungkin membatasi, dari beberapa aspek kepentingan Negara maupun Pemerintahan. Namun, jika kejujuran terhadap kebijakan yang dibuat, tidak menyengsarakan rakyat, itupun sudah baik. Kejujuran itu sangat ditentukan oleh tingkat kesadaran dan komitmen itu tadi, sehingga dapat terlihat selaras dengan perwujudannya. Kejujuran itu sering diukur dari segi keselarasan antara perkataan dan perbuatan.
Keempat; Ikhlas (Sincere). Perihal ikhlas atau tulus ini terkait dengan keluhuran seseorang berbuat atau mengerjakan sesuatu, tanpa pernah berharap imbal jasa di kemudian hari. Inilah yang paling berat bagi seorang Pemimpin atau Pejabat Negara, karena sebagai seorang Pemimpin atau Pejabat, melekat kekuasaan atau kewenangan (authority).
Kewenangan yang paling menggiurkan atau menggoda adalah dalam hal menentukan anggaran. Karakter dan sifat manusia, bisa sangat mempengaruhi sikap manusia, jika memiliki kekuasaan yang tinggi. Disinilah sebenarnya tingkat kerawanan bagi setiap Pejabat, jika imannya tidak kuat.
Yang jadi pertanyaan, sudah 17 tahun (sejak tahun 2005, Jokowi Walikota Solo, hingga sekarang tahun 2022, Presiden) memegang anggaran dari ratusan milyar hingga ribuan triliun, mengapa Jokowi tidak tergiur memanfaatkan kewenangannya untuk korupsi? Padahal kesempatan itu sangat terbuka peluangnya. Disinilah letaknya, kejujuran dan keikhlasan serta komitmen itu menguasai dirinya, hingga menjadi habit dan standar platformnya dalam bertindak.
Bahkan beberapa pemberian kepadanya sebagai Pejabat, diserahkan kepada KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), baik yang diterimanya dari luar Negeri maupun dalam Negeri. Apakah Pemimpin Negara yang lain ada yang demikian?
Kelima; Sudah selesai dengan dirinya sendiri (done with himself). Perihal ini menggambarkan, bahwa dirinya tidak lagi ingin memperkaya diri sendiri. Dia sudah selesai dengan ambisi pribadinya, untuk menjadi orang terkaya, misalnya. Jokowi tidak silau lagi dengan harta benda yang pada umumnya diagung-agungkan banyak Pejabat atau Penguasa, sehingga membuat mereka menjadi seorang koruptor.
Sebab, jika Presiden Jokowi masih belum selesai dengan dirinya, maka segala sesuatu sebenarnya sangat mudah dia ciptakan. Seperti zaman Presiden Soeharto, yang membuat berbagai Keppres, Inpres, dan berbagai pras-pres lainnya, hingga tekanan terhadap para Menterinya, untuk memuluskan bisnis anak-anaknya di zaman Orde Baru.
Namun, sekali lagi, Jokowi membuktikan, kekuasaan itu tidak identik dengan kerakusannya. Dia tidak bergeming dengan kekuasaan yang nyaris mutlak di tangannya. Dia memegang teguh terhadap komitmen dan kesadarannya yang tinggi, bahwa anggaran itu adalah uang rakyat. Bukan uangnya.
Selalu Dekat Dengan Rakyat
