Berhasilkah Megahagho?

Dalam menulis catatan evaluatif ini, saya tidak menafikan fakta fakta tersebut diatas karena tentu saja keretakan hubungan tersebut berperngaruh terhadap kinerja birokrasi serta jalannya pemerintahan selama 5 tahun. 

Namun, dalam evaluasi ini kinerja pemerintahan Kabupaten Sangihe harus dilihat sebagai hasil kinerja bersama duo Megahagho. Secara de Jure mereka 'satu paket" hasil demokrasi yang sah meskipun de facto nya Jabes lebih dominan dan menjadi penguasa tunggal apalagi sejak meninggalnya Helmud pada Juni 2021.

Catatan bagian pertama ini saya fokuskan untuk melihat kinerja kepemimpinan Megahagho dibidang Sosial Ekonomi. Seberapa Maju Pembangunan bidang sosial ekonomi Sangihe di bawah kepemimpinan duo Megahagho? (atau di bawah Kepemimpinan Jabes Ezar Gaghana?)

Dalam mengukur perkembangan kemajuan Sosial Ekonomi, Badan Pusat Statistik menggunakan beberapa indikator makro, berikut ulasan tiap indikator tersebut.

Tingkat Pengangguran Terbuka

Pemerintahan Megahagho memulai pemerintahannya dengan angka tingkat Pengangguran terbuka pada tahun 2017 berada pada posisi 5,11% dalam setahun angka ini berhasil di tekan menjadi 3,54% pada tahun 2018. 

Jika dilihat dari trend angka partisipasi kerja beberapa tahun terakhir, terlihat ada korelasi antara penurunan atau kenaikan angka pengangguran terbuka dengan jumlah dana transfer pusat ke daerah. 

Hal ini disebabkan salah satunya karena untuk Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, belanja pemerintah masih terbilang merupakan komponen yang sangat significant dalam mendongkrak denyut nadi perekonomian daerah. Ini terbukti dalam postur PDRB menurut pengeluaran Kabupaten Kepulauan Sangihe tahun 2017 -2021 masih terbilang tinggi dibandingkan dengan indikator pengeluaran dalam PDRB lain seperti Konsumsi Rumah Tangga yang pada tahun 2018 tercatat sebesar 1.996.445,14; Sementara untuk belanja pemerintah ditahun yang sama terakumulasi dari Konsumsi Pemerintah dan PMTB senilai 2.728.885. 

Ini menegaskan bahwa dana transfer yang menjadi belanja Pemerintah menjadi satu determinant penting pencapaian indeks sosial ekonomi daerah termasuk didalamnya angka pengangguran terbuka dan angka kemiskinan. Contoh korelasi riil dari hal ini dapat dilihat ketika tahun 2019 dan 2020 Kabupaten Sangihe mendapatkan kucuran Dana Alokasi Khusus (DAK) reguler fisik terbesar di Provinsi Sulwasi Utara (tahun 2019 sebesar 170, 195, 996,892; dan tahun 2020 sebesar 156,167,564,123) pada dua tahun berturut turut, angka kemiskinan berhasil turun dari angka 11,82% pada tahun 2018 menjadi 11,15% di tahun 2019 dan 11,14% ditahun 2020. 

Hal ini menunjukan bahwa Dana DAK fisik ini memiliki daya ungkit (leverage) yang cukup significant terhadap serapan tenaga kerja di Sangihe mengingat jumlah tenaga kerja pada bidang konstruksi terbilang cukup besar.   

Meski demikian, memahami angka angka indikator ini tidak cukup dengan model logika linier karena sering angka angka statistic menyajikan anomali yang memaksa kita mendalami realitas dibalik angka tersebut.