KIM Plus, Pilkada Jakarta, dan Pengerdilan Demokrasi

Oleh karena itu fenomena calon tunggal ini harus dicegah. Ada empat strategi yang bisa dilakukan oleh masyarakat.

Pertama menyadarkan partai-partai politik perihal tanggungjawab moral dan kewajiban politiknya menyediakan kandidat-kandidat pemimpin lokal sesuai aspirasi yang berkembang, sekecil apapun gaung aspirasi itu.

Kedua, mendesak partai-partai politik yang saat ini berada diatas angin untuk menghentikan nafsu purbanya memenangi kontestasi dengan menyiasati proses kandidasi hingga melahirkan calon tunggal.

Ketiga, dalam konteks Pilgub di beberapa provinsi besar yang tadi sebutkan, mendorong PDIP dan beberapa partai yang masih bisa diharapkan dan belum terikat "kontrak" dengan KIM Plus seperti PKS, PKS dan Nasdem di Jakarta; Golkar di Banten, serta PKB dan Nasdem di Jatim misalnya, untuk berani mengambil langkah dan kebijakan yang mandiri dengan memajukan pasangan alternatif dari pasangan Cagub-Cawagub yang sekarang sudah disiapkan oleh KIM Plus.

Keempat, jika ketiga strategi itu potensial gagal dan kemudian terbukti gagal pada akhirnya, masyarakat sipil, tokoh masyarakat independen, dan kalangan intelektual publik saya kira harus turun gunung lebih masif memberikan penyadaran kritis kepada masyarakat dengan mengampanyekan Kotak Kosong dan berduyung-duyun menggunakan hak pilihnya untuk pemenangan Kotak Kosong.

Dalam situasi partai-partai mengalami insecuritas dan defisit keberanian moral-politik menjaga demokrasi yang sesungguhnya, membantu mengampanyekan Kotak Kosong adalah bentuk partisipasi politik yang bermakna (meaningful participation). Tidak perlu menang. Tetapi jika Kotak Kosong menang tentu akan lebih baik karena ini bisa menjadi warning yang sangat penting bagi elit-elit partai politik.

Keberhasilan, apalagi kemenangan Kotak Kosong akan menjadi pesan penting bagi para elit partai dan kekuasaan bahwa rakyat sebagai pemilik sejati kedaulatan sesungguhnya ingin didengar suaranya, muak dengan sikap monolitik mereka, dan bahkan bisa mengambil keputusan yang berbeda dengan kesepakatan para elit.

Artikel terkait: Mencegah Kotak Kosong Ikut Pilkada