Pilkada dengan pasangan calon tunggal, terutama karena ketersanderaan partai-partai oleh perilaku politik kartel tentu tidak sehat dalam tradisi demokrasi, setidaknya karena empat alasan berikut ini.
Pertama, masyarakat tidak diberikan pilihan kecuali figur pasangan calon hasil kesepakatan elit yang sangat mungkin berlangsung dalam proses yang sarat dengan transaksi-transaksi gelap politik.
Kedua, calon tunggal dalam perhelatan bernama Pilkada cenderung menjadi pseudo-elektoral. Pemilihan yang semu. Karena paket pasangan calon yang ditawarkan kepada masyarakat hanya satu. Contradictio in terminis. Memilih itu artinya mengambil satu diantara minimal dua pasangan calon yang tersedia.
Ketiga, calon tunggal Pilkada mengisyaratkan bahwa partai-partai politik gagal menjalankan fungsinya sebagai sarana rekruitmen politik kepemimpinan sekaligus sarana artikulasi kepentingan kelompok-kelompok di dalam masyarakat yang dapat dipastikan tidak mungkin bersifat homogen.
Keempat, dominasi kelompok apalagi yang berbasis keluarga atau kekerabatan yang terlampau kuat dan dibiarkan berlangsung tanpa perlawanan potensial berdampak pada menyempitnya ruang publik untuk melahirkan pemimpin-pemimpin otentik di daerah, pemimpin yang memiliki integritas dan kapasitas unggul. Â Â
Mencegah Kotak Kosong
Lantas bagaimana mencegah kotak kosong hadir sebagai "peserta" dalam perhalatan Pilkada? Ada dua langkah strategis yang bisa dilakukan.
Pertama, desak partai-partai politik untuk memiliki keberanian dan keseriusan menawarkan sebanyak mungkin figur-figur terbaik di daerahnya. Jangan egois, jangan hanya memikirkan kepentingan "keselamatan" partainya sendiri-sendiri, tetapi juga memikirkan keselamatan rakyat di daerahnya dari potensi terpilihnya pemimpin yang tidak cakap dan tidak pantas.
Kedua, tebarkan "virus ancaman" sedini mungkin melalui pendidikan politik dan peningkatan kesadaran kritis elektoral, sejak sekarang jika perlu. Bahwa jika akhirnya kotak kosong lolos menjadi "peserta" Pilkada, kotak kosong inilah yang kelak akan dipilih oleh masyarakat. Biar para elit partai sadar, bahwa pemilih adalah pemilik sejati kedaulatan.
Siapa yang harus bergerak melakukan kedua langkah itu? Tentu saja masyarakat, setidaknya para pemilih cerdas dan kritis di setiap daerah yang potensial bakal disuguhi lawakan calon tunggal! Â
Artikel terkait:Â https://www.kompasiana.com/www.tisna_1965.com/6684e6f7ed64155c277a1c62/politik-kartel-dalam-proses-kandidasi-pilgub-banten
