Dalam praktik politik ketatanegaraan demokratik, istilah oposisi lazimnya digunakan dalam konteks relasi kekuasaan antara pemerintah dan parlemen, eksekutif dan legislatif.
Oposisi adalah kubu di dalam parlemen yang kalah Pemilu dan memilih untuk menjadi "sparing partner" politik bagi kubu pemenang Pemilu yang mendapat mandat berkuasa atau memerintah.
Ringkasnya, oposisi itu lazimnya memang ada di dalam parlemen. Tetapi fungsi dan peran-peran oposisional bisa dilakukan oleh siapapun warga negara yang berada di luar parlemen.
Dalam tradisi demokrasi, setiap warga negara berhak memilih sikap berbeda bahkan terhadap penguasa, dan berhak pula memperjuangkan pilihannya yang berbeda itu secara konstitusional. Inilah hakikat fungsi dan peran oposisional yang dimaksud.
Lalu mengapa Anies dan Ganjar perlu mengambil fungsi dan peran oposisional setelah Pilpres selesai? Sedikitnya ada dua alasan penting yang saya yakin, Anies dan Ganjar telah lebih dulu menyadarinya.
Pertama, ada puluhan juta rakyat yang menitipkan aspirasi dengan memilih keduanya pada Pilpres lalu. Baik yang memilih Anies maupun Ganjar menginginkan perubahan-perubahan kebijakan yang signifikan dalam banyak sisi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Mulai dari isu pendidikan, kesenjangan sosial, ketenagakerjaan, kemudahan berusaha, pemberantasan korupsi, hingga penegakan hukum.
Tentu saja, Prabowo-Gibran juga memiliki program terkait agenda-agenda tersebut. Tetapi fokus dan prioritasnya jelas berbeda. Prabowo-Gibran bertumpu pada garis dasar keberlanjutan, Anies-Muhaimin perubahan, dan Ganjar-Mahfud perubahan (selektif) dengan sejumlah catatan dan pengecualian.
Aspirasi hampir 50 jutaan pemilih Anies dan Ganjar itu tentu tidak boleh dianggap remeh temeh. Deretan aspirasi itu wajib diperjuangkan oleh Anies dan Ganjar melalui berbagai cara politik yang legal dan dimungkinkan, yakni jalan diskursus politik kebijakan.
Perjuangan itu bisa disinergikan dengan kekuatan elemen-elemen masyarakat sipil dan kalangan cendekiawan yang satu frekwensi dalam melihat problematika, tantangan dan kebutuhan dinamis negara bangsa kedepan.
Kedua, mencermati gejala dan perilaku elit politik yang berkembang akhir-akhir ini ada kecenderungan kuat bahwa semua elit partai ingin bergabung dalam koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran.
Kecuali PDIP dan PKS, semua elit partai termasuk yang mengusung Anies (Nasdem dan PKB) dan Ganjar (PPP) sudah menyatakan bakal bergabung kedalam pemerintahan baru.
