Membaca Pencalonan Gibran dari Sisi Pendidikan Politik dan Konsolidasi Demokrasi

Peluang Gibran Rakabuming mendampingi Prabowo sebagai bakal Cawapres nampaknya makin menguat dan tak terbendung. Berbagai media bahkan sudah seperti meyakini bahwa pasangan calon (Paslon) Prabowo-Gibran tinggal soal waktu untuk diumumkan secara resmi.

Dan baru saja, Rapimnas Golkar resmi menyepakati dan mengusulkan Prabowo-Gibran sebagai bakal Capres-Cawapres 2024.

Jika akhirnya kemudian benar Paslon hybrid tua-muda ini maju ke arena kontestasi Pilpres 2024, maka ini akan menjadi tonggak pertama dalam sejarah elektoral Indonesia sekaligus dalam sejarah Indonesia merdeka. Bahwa anak Presiden yang masih menjabat menjadi bakal Cawapres untuk periode kekuasaan berikutnya. Dahsyat !

Ya, dahsyat! Karena Megawati saja, anak seorang proklamator butuh waktu berpuluh tahun untuk bisa menjadi Cawapres dan kemudian Presiden. Itupun harus dilalui dengan fase "berdarah-darah" di era orde baru.

Lalu bagaimana hal ini dilihat dari sudut pandang pendidikan politik dan konsolidasi demokrasi?

Pendidikan politik tak sehat

Sekali lagi terlepas dari sosok Gibran sendiri, saya melihat ada problematika serius dalam kontestasi politik elektoral 2024 ini, khususnya dilihat dari perspektif pendidikan politik dan kepentingan menjaga demokrasi yang sudah terkonsolidasi cukup baik.

Problematika ini dipicu oleh manuver-manuver politik yang telah mengantarkan Gibran ke posisi bakal Cawapres, yang dilakukan oleh banyak aktor. 

Mulai dari Jokowi dan Prabowo, dua aktor utama drama politik ini, lima hakim konstitusi yang mengabulkan permohonan yudicial review terkait usia Capres-Cawapres, dan sudah barang tentu elit-elit partai di poros KIM dan relawan-relawan yang mengorkestrasinya.

Dari sisi pendidikan politik ada beberapa aspek tak sehat, bahkan keblinger sedang dipertontonkan kepada publik. Terutama kalangan generasi muda yang secara elektoral menjadi target segmen pemilih melalui sosok Gibran yang masih belia yang dimajukan sebagai bakal Cawapres.

Dalam konteks ini, kalangan anak muda seakan diajari untuk menerima dan/atau mencontoh cara-cara instan dalam memperjuangkan target-target capaian di jalan kehidupan politik. 

Padahal cara-cara instan, dalam bidang karir apapun pada umumnya ditempuh dengan mengabaikan berbagai rambu yang seharusnya dipatuhi. Misalnya peraturan perundangan, standar-standar manajemen, etika, ketentuan penjenjangan karir, dll.

Selain soal cara instan, demi posisi bakal Cawapres, Gibran seolah juga "dipaksa" para aktor untuk mengabaikan aspek adab politik. 

Ia dengan tega meninggalkan PDIP, partai yang telah memberinya kesempatan maju dan terpilih menjadi Walikota Solo, justru pada saat partainya sedang sangat membutuhkan sosoknya sebagai kader.

Memang soal itu lebih merupakan urusan pribadi Gibran dengan PDIP. Tetapi apa yang dilakukan Gibran ini menjadi tontonan publik, diserap dan dikonsumsi oleh masyarakat khususnya kalangan generasi muda. 

Dalam perspektif pendidikan politik ini jelas merupakan perilaku tak elok, nir-adab. Gibran "dipaksa" jadi kacang lupa kulit. Amnesia pada purwadaksi darimana ia mengawali karir politiknya.

Satu hal lagi adalah terkait cara Gibran memanjat tangga capaian karir politiknya. Sebagiamana publik tahu, Gibran sebetulnya adalah bidak catur kekuasaan yang dimanfaatkan oleh Prabowo dan Gerindra karena ia anak Presiden Jokowi. 

Prabowo sadar betul bahwa Jokowi memiliki basis pemilih yang besar. Untuk memastikan besaran peluang memenangi Pilpres 2024 salah satu pilihan strategi yang diyakininya adalah dengan mengikat pemilih Jokowi melalui sosok Gibran.

Sialnya kesadaran dan ambisi Prabowo itu nampaknya justru menemukan titik sambung dengan kepentingan Jokowi sendiri, yakni melanggengkan kekuasaan atau setidaknya pengaruh determinan terhadap kekuasaan pasca dirinya pensiun nanti. 

Sekaligus juga (akhirnya) dengan titik sambung ambisi Gibran yang kemudian tumbuh perlahan tapi pasti setelah masuk dalam radar survei, diorkestrasi para relawan, dimeriahkan media, dan dipacu lebih kencang lagi oleh putusan MK yang kontroversial itu.

Jadi, sempurnalah sudah peluang Gibran memanjat tangga bakal Cawapres karena posisinya sebagai anak Presiden.

Merusak capaian konsolidasi demokrasi

Dalam sudut pandangn politik elektoral, pihak yang paling dirugikan dengan dipilihnya Gibran menjadi bakal Cawapres Prabowo tentu saja PDIP. 

Partai inilah yang telah mengasuh Gibran, memberinya kesempatan maju sebagai Waikota, membelanya ketika ada pihak-pihak yang nyinyir selama menjabat Walikota hingga ia menjadi besar, bermetamorfisis dari anak muda biasa di daerah menjadi tokoh belia nasional.

Dalam posisi demikian sudah barang pasti Gibran menjadi aset PDIP yang sangat strategis keberadaannya di tubuh partai untuk kepentingan memenangi kontestasi Pemilu 2024. Dengan menjadi bakal Cawapres Prabowo, PDIP jelas kehilangan aset elektoral yang berharga.

Itu sebabnya menjadi wajar jika elit-elit PDIP kecewa berat, bahkan ada yang dengan terang-terangan mengungkit-ngungkit perjalanan karir, bukan saja Gibran, tetapi juga Jokowi. 

Saya menduga sekaligus khawatir, isu ini bakal menjadi instrumen baru kampanye negatif yang bisa mengotori hajat elektoral dalam beberapa pekan ke depan.

Namun dalam persepektif demokrasi secara umum, jika benar akhirnya Gibran dipilih Prabowo untuk mendampinginya sebagai bakal Cawapres, maka yang terganggu sebetulnya bukan hanya PDIP. 

Tetapi juga capaian konsolidasi demokrasi yang selama dua dekade setengah ini diperjuangkan bersama oleh seluruh elemen masyarakat.

Sekali lagi, bukan karena sosok Gibrannya. Melainkan karena proses Gibran memanjat posisi bakal Cawapres yang ditingkahi dengan manuver-manuver politik tak sehat, menunggangi prinsip-prinsip luhur demokrasi dengan cara-cara instan, nir-adab, aji mumpung, bahkan menggunakan kekuatan otoritas lembaga hukum secara telanjang.  

Kita faham demokrasi dibangun dengan berbagai instrumen. Mulai dari sisi kelembagaan melalui berbagai piranti hukum dan perundang-undangan, penguatan infrastruktur dan suprastruktur politik, hingga pendidikan politik masyarakat.

Semua itu ditempuh dengan cara-cara taat azas dan keadaban yang bermuara pada konstitusi dan ideologi bangsa, dilakukan dengan menjunjung tinggi adab dan etika serta tenggang rasa antar kekuatan-kekuatan politik dalam masyarakat. 

Dan tak kalah penting juga diselenggarakan dengan menghormati dan memegang teguh prinsip-prinsip luhur demokrasi yang berintegritas.

Demokrasi memang memberi kesempatan terbuka dan setara kepada siapapun warga negara yang memiliki talenta dan tentu saja modalitas memadai untuk menjadi pemimpin, di legislatif maupun eksekutif.

Tetapi demokrasi yang harus dibangun dan ditumbuhkan oleh bangsa ini mestinya adalah demokrasi yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebaikan (virtue), integritas, etika dan keadaban, serta berdampak konstruktif pada proses pendidikan dan pendewasan politik masyarakat. 

Bukan demokrasi jalan pintas dan serba instan yang ditempuh dengan cara-cara menegasikan segala jenis virtue, serta menghempaskan dengan telak segala rambu dan kaidah ke tong sampah.