Membaca Pencalonan Gibran dari Sisi Pendidikan Politik dan Konsolidasi Demokrasi

Merusak capaian konsolidasi demokrasi

Dalam sudut pandangn politik elektoral, pihak yang paling dirugikan dengan dipilihnya Gibran menjadi bakal Cawapres Prabowo tentu saja PDIP. 

Partai inilah yang telah mengasuh Gibran, memberinya kesempatan maju sebagai Waikota, membelanya ketika ada pihak-pihak yang nyinyir selama menjabat Walikota hingga ia menjadi besar, bermetamorfisis dari anak muda biasa di daerah menjadi tokoh belia nasional.

Dalam posisi demikian sudah barang pasti Gibran menjadi aset PDIP yang sangat strategis keberadaannya di tubuh partai untuk kepentingan memenangi kontestasi Pemilu 2024. Dengan menjadi bakal Cawapres Prabowo, PDIP jelas kehilangan aset elektoral yang berharga.

Itu sebabnya menjadi wajar jika elit-elit PDIP kecewa berat, bahkan ada yang dengan terang-terangan mengungkit-ngungkit perjalanan karir, bukan saja Gibran, tetapi juga Jokowi. 

Saya menduga sekaligus khawatir, isu ini bakal menjadi instrumen baru kampanye negatif yang bisa mengotori hajat elektoral dalam beberapa pekan ke depan.

Namun dalam persepektif demokrasi secara umum, jika benar akhirnya Gibran dipilih Prabowo untuk mendampinginya sebagai bakal Cawapres, maka yang terganggu sebetulnya bukan hanya PDIP. 

Tetapi juga capaian konsolidasi demokrasi yang selama dua dekade setengah ini diperjuangkan bersama oleh seluruh elemen masyarakat.

Sekali lagi, bukan karena sosok Gibrannya. Melainkan karena proses Gibran memanjat posisi bakal Cawapres yang ditingkahi dengan manuver-manuver politik tak sehat, menunggangi prinsip-prinsip luhur demokrasi dengan cara-cara instan, nir-adab, aji mumpung, bahkan menggunakan kekuatan otoritas lembaga hukum secara telanjang.  

Kita faham demokrasi dibangun dengan berbagai instrumen. Mulai dari sisi kelembagaan melalui berbagai piranti hukum dan perundang-undangan, penguatan infrastruktur dan suprastruktur politik, hingga pendidikan politik masyarakat.

Semua itu ditempuh dengan cara-cara taat azas dan keadaban yang bermuara pada konstitusi dan ideologi bangsa, dilakukan dengan menjunjung tinggi adab dan etika serta tenggang rasa antar kekuatan-kekuatan politik dalam masyarakat.