lagi punya hak untuk membahas anggaran terperinci sampai satuan tiga. Tapi kondisi ini sangat
bertentangan dengan putusan MK tersebut.
Â
Dengan adanya kebijakan ini maka efisiensi anggaran juga tentu tidak dapat tercapai. Dalihnya
mengefisiensi anggaran dengan banyak kebijakan seperti pengurangan subsidi BBM dan Tenaga
Listrik, namun bersamaan hal itu anggaran justru diporsir dalam jumlah yang sangat besar
kepada kepentingan anggota-anggota DPR lewat dana aspirasi.
Â
Potensi Korupsi sangat bisa terjadi dalam penerapan dana aspirasi ini, bayangkan saja sebelum
dana aspirasi ini bergulir, begitu banyak anggota DPR yang terkena kasus korupsi seperti
penerapan dana Bantuan Sosial. Berkaca dengan hal itu maka dana ini harus diwaspadai. Maka