Merancang Konsep Gotong Royong yang Ideal dalam Jaminan Kesehatan Nasional

Kemudian kalau mau mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan lagi, mereka harus dibebaskan dari kebiasaan mabuk-mabukan atau kecanduan narkoba terlebih dahulu. Hal ini juga bisa menjadi upaya  untuk menekan maraknya mabuk-mabukan dan pemakaian narkoba di Indonesia.

8. Kalau tidak memenuhi persyaratan harus ditunda jaminan pelayanan kesehatannya

Kalau tidak memenuhi persyaratan harus ditunda jaminan pelayanan kesehatannya, misalnya:

• Kalau terlambat membayar iuran harus dikenai sangsi sementara penghentian jaminan pelayanan kesehatan sampai yang bersangkutan melunasinya.
• Bagi yang sakit akibat mabuk-mabukan atau sedang kecanduan  narkoba juga dikenai sangsi  penghentian sementara pelayanan kesehatannya, dan mereka harus membayar sendiri untuk kesembuhan penyakitnya. Hal ini dimaksudkan untuk menyadarkan masyarakat agar tidak terus terjebak dalam tindakan mabuk-mabukan atau terjerat dalam narkoba karena merasa sudah mengikuti BPJS.  Dengan demikian, negara bisa menghentikan perilaku rakyat yang salah  tersebut karena ybs. takut pelayanan fasilitas kesehatannya tidak bisa dimanfaatkan lagi.

9. Setiap peserta BPJS yang taat aturan  tidak boleh dipersulit haknya

Setiap peserta BPJS yang taat aturan  tidak  boleh dipersulit haknya, maksudnya kalau ada yang bermasalah justru harus segera diberikan solusinya. Bukan justru dilempar ke sana ke mari sampai membuat keluarga pasien putus asa, dan  akhirnya pilih membayar lagi biaya perawatan kesehatannya. Ini sangat mengecewakan !

10. Harus ada layanan pengaduan yang bersifat lokal

Harus ada layanan pengaduan yang bersifat lokal, baik melalui telepon atau secara langsung untuk menghindari adanya hal yang tidak menyenangkan, atau  untuk mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi.

Jadi tidak semua hal yang sudah dilakukan secara gotong-royong itu berarti sudah baik. Kalau penerapan gotong royongnya itu sudah tepat, maka akan  memberikan manfaat yang luar biasa. Sebaliknya kalau pelaksanaannya kurang tepat, itu justru bisa mendatangkan permasalahan baru. Sebagaimana konsep gotong-royong Jaminan Kesehatan Nasional  yang selama ini sudah dilakukan, sepertinya harus diperbaiki sehingga mencerminkan Konsep Gotong-royong yang ideal. Dengan demikian,  manfaat dari Jaminan Kesehatan Nasional ini  benar-benar bisa optimal dan ekses negatifnya bisa dikurangi.

Kalau nantinya sistem gotong-royong dalam Jaminan Kesehatan Nasional ini sudah menerapkan konsep gotong-royong yang ideal tersebut, tentunya pelayanannya akan memuaskan pesertanya. Maka, hal ini akan mendorong masyarakat untuk bergotong royong dengan senang hati dan ikhlas, serta  tidak membuat kecemburuan sosial.

Akhirnya masyarakat juga melihat bahwa menjadi peserta BPJS benar-benar menguntungkan,  dan tidak lagi merasa dibohongi. Sehingga ini akan menjadi daya tarik bagi  mereka yang belum menjadi peserta BPJS untuk mendaftarkan diri menjadi peserta BPJS. Kemudian kalau semua sudah menjadi peserta BPJS dan rakyat juga peduli untuk menjaga kesehatannya, serta pengelolaan BPJS sudah  profesional; maka BPJS tidak akan pernah merugi lagi. Kalaupun terpaksa  merugi juga, negara tidak terlalu besar menanggung tambahan kekurangan bayar atas kesehatan rakyat ini. Bukan kemudian setiap BPJS merugi, lalu  pemerintah menaikkan iurannya. Kalau demikian dimana tanggung jawab pemerintah terhadap kesehatan rakyatnya ? Semoga hal ini bisa mencerahkan kita semua !