Hal ini dapat meningkatkan efisiensi kerja dan mempercepat pengambilan keputusan karena tidak terpusat pada satu kementerian saja.Â
Dengan pembagian tugas yang proporsional, diharapkan tidak ada kementerian yang kelebihan atau kekurangan beban kerja.
Terakhir, banyaknya kementerian memungkinkan berbagai kepentingan dan sektor dalam masyarakat dapat terwakili secara lebih baik di tingkat pemerintahan.Â
Hal ini penting bagi negara besar dan beragam seperti Indonesia agar tidak ada satu pun kepentingan yang terabaikan.
Lebih Banyak, Lebih Boros
Sekarang kita coba meraba potensi masalah dari penambahan jumlah kementerian. Dengan makin banyaknya jumlah kementerian, negara juga berpotensi mengalami lebih banyak masalah.Â
Pertama, biaya operasional menjadi lebih tinggi karena harus menyediakan anggaran untuk gaji pegawai, fasilitas kantor, dan kebutuhan operasional di setiap kementerian.Â
Konsekuensinya, pengeluaran negara pun akan lebih besar. Kedua, semakin banyak kementerian akan semakin mempersulit koordinasi antar-kementerian.Â
Diperlukan upaya yang lebih rumit untuk memastikan tidak ada tumpang tindih atau bahkan pertentangan kepentingan dalam pelaksanaan kebijakan dan program masing-masing kementerian.
Ketiga, fragmentasi kebijakan dapat terjadi karena setiap kementerian memiliki prioritas dan kepentingan yang berbeda-beda.Â
Akibatnya, kebijakan pemerintah secara keseluruhan bisa menjadi tidak utuh dan terpecah-pecah karena disusun berdasarkan kepentingan masing-masing kementerian.
Terakhir, dengan banyaknya kementerian berarti lini birokrasi juga akan semakin rumit dan ruwet bagi masyarakat dan pihak asing.Â