Begini Cara KPK Cegah Korupsi dan Suburkan Gotong Royong

Satu poin penting yang patut diketahui terkait maksud dan tujuan pendirian KPK ialah bahwa lembaga ini diamanati untuk menjadi pemicu dan pemberdaya terhadap lembaga-lembaga sejenis yang sudah ada sebelumnya. Keberadaan KPK diharapkan menciptakan sebuah mekanisme pemicu (trigger mechanism) yang dianggap jauh lebih efektif daripada cuma menangkapi dan memenjarakan mereka yang sudah terbukti secara meyakinkan sebagai koruptor.

Kekeluargaan dan Gotong Royong = Bibit KKN?

Tulis Elizabeth Pisani, konon korupsi, kolusi dan nepotisme di Indonesia begitu mengakar dan susah sekali diberantas (bahkan lebih susah dari memberantas komunisme setahu saya), karena ada satu konsep yang sudah diyakini masyarakat Indonesia bahwa mereka semua adalah sebuah keluarga besar. Dan sebagai keluarga besar, haruslah saling tolong menolong. Di mana-mana, setiap saat rasa kebersamaan ini haruslah dipupuk karena gotong royong kan bagian jati diri bangsa, alasan kita.

Masalahnya cakupan perkara tolong menolong ini dibawa juga sampai ke urusan-urusan yang secara moral dan etika salah. Tetapi karena dilakukan bersama-sama sebagai sebuah keluarga, jadi lebih merasa 'ringan' karena toh ini kan dilakukan bukan demi kepentingan pribadi. Karena itulah, orang Indonesia vokal soal korupsi yang merugikan mereka dan menutup kelima indra begitu suatu tindak korupsi itu menguntungkan diri pribadi dan kelompoknya yang ia anggap keluarga besar itu. Cekaknya begini. "Kalau korupsi terus dibagi-bagi, okelah. Yang dosa itu, Anda korupsi, saya tidak kebagian. Tapi kalau ketangkep tangan ya saya jangan diseret-seret, kan situ yang mulai," batin orang Indonesia. Jadilah efek bola salju itu terus membesar. Sampai seperti sekarang.

Lalu kepada Saut Situmorang sang wakil pimpinan KPK, saya tanyakan,'Bagaimana agar orang Indonesia bisa tetap mempertahankan nilai luhur gotong royong itu dan di saat yang sama, memberantas KKN?"

Menurut Saut, kita perlu bijak dan cermat dalam mencermati kasus per kasus untuk menentukan apakah termasuk dalam tindak KKN atau tidak. Pernah ia ditegur oleh seorang temannya semasa SD yang sekarang ini bekerja di NASA. "Kamu selalu koar-koar melawan KKN di Indonesia, tetapi tahu tidak di Amerika ini, KKN juga banyak tahu!" Celetuk teman Saut itu,"Lihat saja Donald Trump di sini. Ia ajak keluarganya masuk ke posisi-posisi penting negara."

Kita semua pasti mengira bahwa negara-negara maju di Barat dikenal bersih dan minim tindak KKN.  Bisa jadi itu benar, tetapi untuk menentukan apakah sesuatu kasus merupakan tindak KKN atau tidak, diperlukan definisi yang lebih ketat daripada sekadar mengajak anggota keluarga dekat untuk masuk ke dalam tempat kerja.

Saut menggarisbawahi bahwa untuk menentukan apakah suatu tindakan termasuk KKN diperlukan pemahaman selanjutnya apakah tindakan tersebut bertujuan untuk menciptakan sebuah nilai positif bersama. "Apakah kerjasama itu dilakukan untuk mencapai tujuan agar kita lebih jujur dan adil dan benar serta menghindarkan dari konflik kepentingan. Memang agak sulit jika anggota keluarga Donald Trump sendiri menjabat di posisi strategis kenegaraan tetapi secara keseluruhan terdapat pengendalian melalui sebuah sistem. Ada standar dan prosedur yang sudah ditetapkan."

Saut menyatakan KKN terjadi saat sistem pengendalian, prosedur dan standar tidak ada, atau tidak dijalankan sebagaimana mestinya. "Jadi, kejujuran, kebenaran dan keadilannya itu mendorong secara keseluruhan tegaknya nilai-nilai integritas," ujarnya tegas. Intinya, KKN terjadi saat seseorang mengambil sesuatu yang bukan haknya dan melanggar sistem yang sudah ditetapkan.

Untuk melestarikan nilai luhur gotong royong sekaligus membasmi KKN, KPK menurut Saut juga melakukan pendekatan-pendekatan preventif yang bersifat lebih kekeluargaan. Selama ini kita hanya menyaksikan KPK sangat menonjol dalam perannya sebagai badan pemberangus KKN. KPK bercitra sangar dan ganas karena menyeret dan menangkapi para tersangka KKN dan menyeretnya ke meja hijau dengan disertai bukti-bukti kuat.

Saut menjelaskan salah satu langkah kekeluargaan KPK yang baru-baru ini dilakukan ialah upaya untuk mencegah tindak KKN di lingkungan partai politik dengan mendatangi parpol-parpol yang terdaftar di Indonesia dalam rangka sosialisasi pencegahan tindak KKN. Di sektor swasta, kita juga mungkin jarang mendengar bahwa KPK mulai masuk untuk menyebarkan konsep integritas dalam berbisnis.

Cegah KKN lewat Sinema

Dialog dengan Saut di atas berlangsung di sela Pemutaran Film dan Ngobrol Santai. Dalam acara ini, diputar 3 film pendek yakni "Tinuk", "Pengen HP" dan Mengadu Nasib di Negeri Orang". Ketiganya merupakan karya yang menyabet gelar film terbaik dalam Festival Film Antikorupsi tahun 2015 yang digelar KPK.