"Kekuasaan seorang Presiden sekalipun ada batasnya. Karena kekuasaan yang langgeng hanya kekuasaan rakyat. Dan di atas segalanya adalah Kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa." --Ir.SoekarnoÂ
Materi Sinau Politik Can Nun yang paling menarik dan relevan dengan situasi termutakhir paska turunnya ribuan kades ke Senayan adalah, Sinau Bareng "Kebangsaan dan Kenegarawanan" di Masjid At Taufiq Lenteng Agung Jakarta bareng PDIP April 2022.
Cak Nun bilang, bila sebuah organisasi politik sebesar dan semapan PDIP membutuhkan pemikiran baru akan peran dirinya di masa mendatang, maka kiranya yang paling pas dan relate adalah bahwa saatnya kini PDIP sudah bukan Perjuangan lagi tetapi Pengayoman.
Dalam pandangan Cak Nun, PDIP sudah jaya, sudah lega hatinya, dan sudah menang berkali-kali sebagai partai politik. Fase membangun dan memperjuangkan eksistensi diri boleh dikata sudah terlewati, dan sekarang saatnya menjawab: what's next?". Â Menurut Cak Nun, jawabannya adalah pengayoman. Semua rakyat Indonesia diayomi oleh PDIPÂ .
"PDIP sudah sampai pada puncak kewajiban untuk rububiyah, untuk mengayomi semua yang lain. Jadi wis ojo petita-petiti neh. Ojo nantang-nantang neh kepada siapa saja karena sudah pasti menang. Nah, sekarang saatnya mengayomi."
Meskipun harus bertarung kembali dalam Pilpres 2024 dengan dua kandidat capres kuat--Ganjar dan Puan, tetap harus berada dalam lintasan politik, menjaga demokrasi prosedural.
Makna Kades Bagi Politik
Apa konteks materi sinau kebangsaan dan kenegarawanan kita dengan kehadiran ribuan para kades dari seluruh Indonesia yang meminta perpanjangan masa jabatan dari 6 tahun menjadi 9 tahun, tanpa periodesasi?.
Ada tali temali yang panjang membentang antara permohonan para kades sebagai pemegang kekuatan hirarki pemerintahan paling bawah di desa dengan polah tingkah politik elite di atas yang sedang bersiap "ngelus jago" tapi belum ketahuan jago mana yang mau dielus dan ditarungkan.
Ini politik tingkat tinggi para elite, tapi mau tak mau harus menggunakan "jasa"para kades untuk keberhasilannya. Bagaimana bisa?. Jika menggunakan "tangan"lain, apalagi sampai harus didahului revisi UU maka akan menjadi kekonyolan dan blunder politik.
Dengan memilih para kades "cerdas" jaman now, kompensasinyapun jadi sangat gampang. Siapa saja yang sudah bersedia hadir ke Jakarta memenuhi undangan, secara otomatis akan mendapat "doorprize" tambahan masa jabatan selama 3 tahun kedepan.
Dan untuk periode 9 tahun berikutnya, ia harus berjuang sendiri. Paling tidak waktu 3 tahun itu menjadi ancang-ancang bersiap untuk 9 tahun jabatan berikutnya, atau 27 tahun jika kuat 3 periode. Nah, inilah awal mula bibit oligarki tingkat desa ditanam benih-benihnya.
