Kasus-kasus fraud yang dimanipulatif, salah satunya dengan kebijakan, menurut kacamata awam fraud adalah bagian dari permainan, dilakukan oleh mereka yang berkemampuan intelektual tinggi, pejabat atau eksekutif, sehingga skenario merekalah yang memainkan kita. Bahkan jika nyata-nyata bisa membentuk opini atau memang demikian adanya, tetap saja dapat secara legal dijalankan.
Dalam banyak kasus berkaitan dengan dana pembangunan, klarifikasi keterlambatan penyaluran dana dari pusat, atau koordinasi yang tidak jalan, proses administrasi yang berlarut-larut seolah-olah dianggap sebagai kewajaran, namun sebenarnya telah menjadi rahasia umum bahwa proses "memainkan" dana  sedang dilakukan.
Dengan tidak bermaksud mencari salah benar, agaknya berbagai fakta kasus pembangunan yang sedang terjadi, haruslah menjadi pembelajaran bagi semua pihak. Karena seiring waktu, beragam kesempatan dalam kesempitan, peluang yang muncul menjadikan para petualang kejahatan dana pembangunan mengembangkan dan merencanakan beragam modus operandi dalam tindak kejahatannya.
Pemerintah harus mengkaji ulang berdasarkan masukan dan pertimbangan, terutama tentang substansi urgensi, apakah tepat  kebijakan Menaker diberlakukan saat kondisi ekoni krisis selama pandemi. Atau ini justru menjadi pukulan bagi kelas buruh dan pekerja, ibarat sudah jatuh, ditimpa tangga.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
