Awalnya sistem zonasi dirancang untuk menghilangkan kesenjangan kualitas pendidikan di masyarakat. Akan tetapi masyarakat malah  merasa banyak dirugikan dengan adanya sistem zonasi. Anak - anak  tidak bisa leluasa memilih sekolah favorit karena tempat tinggal mereka jauh dari sekolah favorit, meskipun mereka pandai. Siswa kesulitan lintas kabupaten/kota dalam memilih sekolah  karena pagu penerimaan siswa dari luar kota dibatasi jumlahnya. Adanya beberapa kecurangan saat pointing lokasi tempat tinggal siswa ke sekolah yang dituju. Sehingga sering kita melihat berita di televisi kericuhan saat PPDB. Ada orang tua yang marah - marah karena anaknya tidak diterima di sekolah yang satu zona dengan tempat tinggalnya. Sampai - sampai orang tua membawa meteran ke sekolah dan ingin mengukur jarak sebenarnya dari sekolah ke rumahnya. .Â
Bagaimana memperbaiki dampak negatif dari sistem zonasi?
Untuk memperbaiki dampak negatif dari sistem zonasi, pemerintah perlu merancang kebijakan sistem zonasi yang lebih inklusif atau mengganti sistem zonasi dengan pendekatan lain seperti menggunakan tes penerimaan peserta didik, tes wawancara, atau nilai Ujian Nasional  seperti dulu.Â
Kesimpulan
Sistem zonasi memberikan kemudahan bagi sebagian masyarakat namun ada pula sebagian besar masyarakat yang merasa terdiskriminasi dan tidak mendapatkan keadilan pendidikan. Oleh karena itu sudah saatnya PPDB dengan sistem zonasi dievaluasi kembali dan direformasi sehingga tujuan pemerataan kualitas pendidikan benar - benar bisa diwujudkan tanpa ada ketimpangan di masyarakat. Jadi sudah saatnya kita mendukung perubahan kebijakan pendidikan di Indonesia.Â
Â
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H