Penafsiran Penggolongan dan Klasifikasi Hukum

Nama : Wiwin Aprilia

NIM   : 181011500194

Kelas : 07PPKM002

Hakikat dan penafsiran hukum meliputi:

1. Penafsiran tata bahasa (gramatikal).
   Pada penafsiran gramatikal ketentuan yang terdapat di peraturan perundang-undangan ditafsirkan dengan berpedoman pada arti perkataan menurut tatabahasa atau menurut kebiasaan.
2. Penafsiran sahih (autentik/resmi).
   Penafsiran autentik adalah penafsiran yang dilakukan berdasarkan pengertian yang ditentukan oleh pembentuk undang-undang.
3. Penafsiran historis.
   Penafsiran historis dilakukan berdasarkan:
   • Sejarah hukumnya, yaitu berdasarkan sejarah terjadinya hukum tersebut.
   • Sejarah undang-undangnya, yaitu dengan menyelidiki maksud pembentuk undang-undang pada saat membentuk undang-undang tersebut.
4. Penafsiran sistematis.
   Penafsiran sistematis dilakukan dengan meninjau susunan yang berhubungan dengan pasal-pasal lainnya, baik dalam undang-undang yang sama maupun dengan undang-undang yang lain.
5. Penafsiran nasional.
   Penafsiran nasional merupakan penafsiran yang didasarkan pada kesesuaian dengan sistem hukum yang berlaku.
6. Penafsiran teleologis (sosiologis).
   Penafsiran sosiologis merupakan penafsiran yang dilakukan dengan memperhatikan maksud dan tujuan dari undang-undang tersebut. Penafsiran sosiologis dilakukan karena terdapat perubahan di masyarakat, sedangkan bunyi undang-undang tidak berubah.
7. Penafsiran ekstensif.
   Penafsiran ekstentif dilakukan dengan memperluas arti kata-kata yang terdapat dalam suatu peraturan perundang-undangan.
8. Penafsiran restriktif.
   Penafsiran restriktif dilakukan dengan mempersempit arti kata-kata yang terdapat dalam suatu peraturan perundang-undangan.
9. Penafsiran analogis.
   Penafsiran analogis dilakukan dengan memberikan suatu kiasan atau ibarat pada kata-kata sesuai dengan asas hukumnya,
10. Penafsiran a contrario (menurut peringkaran).
    Penafsiran a contrario adalah penafsiran yang didasarkan pada perlawanan antara masalah yang dihadapi dengan masalah yang diatur dalam undang-undang

2. Penggolongan hukum menurut Achmad Sanusi (1977), bahwa hukum dapat digolongkan menurut hal-hal berikut;

1. Sumber-sumber dan bentuk sumber keberlakuannya;

2. Kepentingan yang diatur atau dilindunginya;

3. Hubungan aturan-aturan hukum itu satu sama lain;

4. Pertaliannya dengan hubungan-hubungan hukum; dan

5. Hal kerjanya berikut pelaksana sanksinya

3.Penggolongan ditinjau dari sumber-sumbernya, hukum dapat kita golongkan ke dalam klasifikasi.

• Undang-undang

Undang-undang meliputi semua bentuk peraturan perundang-undangan (dalam pengertian materiil, bukan hanya dalam arti formal).

• Kebiasaan

Perbuatan manusia atau lembaga yang dilakukan secara berulang-ulang mengenai hal yang sama. Jika kebiasaan diterima masyarakat luas dan merasa wajib, maka kebiasaan itu dipandang sebagai hukum tidak tertulis.

• Keputusan hakim (yurispudensi)

Keputusan hakim terdahulu terhadap suatu perkara yang tidak diatur dalam undang-undang dan dijadikan pedoman oleh hakim lainnya

• Traktat

Perjanjian antara dua negara atau lebih mengenai masalah-masalah tertentu yang menjadi kepentingan negara yang bersangkutan.

Traktat akan mengikat semua orang di negara-negara yang membuat traktat. Perjanjian yang dilakukan dua negara disebut bilateral. Perjanjian lebih dari dua negara disebut traktat multilateral.

• Doktrin atau pendapat ahli

Pendapat para sarjana hukum terkemuka yang memilih pengaruh dalam pengambilan keputusan bagi hakim. Doktrin sering digunakan dalam proses yurispudensi.

6. Mengingat sumber hukum itu ada yang berbentuk naskah (tertulis) dan ada yang tidak berbentuk naskah (tidak tertulis).

4.Di tinjau dari sudut kepentingan yang diaturnya, hukum dapat digolongkan ke dalam hukum privat dan hukum publik.

1. Hukum privat adalah hukum yang mengaturkepentingan-kepentingan orang perseorangan dan juga kepentingan-kepentingan negara dalam kedudukannya bukan sebagai penguasa.

2. Hukum publik adalah hukum yang mengatur/melindungi kepentingan-kepentingan negara sebagai penguasa.

Hukum Privat meliputi;

1.Hukum Perdata,

2. Hukum Dagang dan

2.Hukum Privat  Internasional

 Hukum Publik meliputi;

1 Hukum Tata Negara,

2  Hukum Tata Usaha Negara,

3.HukummAntar Negara,

4. Hukum Pidana,

5.Hukum Acara Pidana,

6.kumNegarara Perdata

7. Hukum (Acara) Pengadilan Tata Usaha Negara an

Awal abad 19 merupakan saat mulai terjadinya perkembangan lapangan-lapangan hukum baru di banyak negara yang menganut sistem welfare state (negara kesejahteraan).

Perkembangan itu memunculkan lapangan-lapangan hukum baru yang belum dikodifikasikan, di antaranya:

1). Hukum Agraria,

2). Hukum Asuransi,

3). Hukum Perbankan,

4). Hukum Adat,

5). Hukum Internasional dan

6). Hukum Perburuhan yang kemudian bernama hukum ketenagakerjaan.

Bidang-bidang hukum baru pada abad ke 20 berefek pada perkembangan hukum yang lebih pesat sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan melahirkan bermacam-macam bidang hukum yang makin spesifik, seperti jenis-jenis hukum tersebut adalah;

1. Hukum korporasi.

2. Hukum Investasi.

3. Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual.

4. Hukum Persaingan usaha.

5. Hukum Perlindungan Konsumen.

6. Hukum Kontrak.

7. Hukum Tentang Perempuan.

8. Hukum tentang Anak.

9. Hukum tentang E-Commerce (Hukum E-Banking dan E-Business.

10. Hukum Pasar Modal.

11. Hukum Pasar Uang; dan lain-lain.

Kategori atau golongan hukum adalah mencakup pengertian-pengertian dasar hukum mengenai subjek hukum, hubungan hukum dan objek hukum, dan juga akibat hukum.

Sedangkan Pengertian hukum : merupakan konsep-konsep yang digunakan untukmenyampaikan "kehendak" dari aturan hukum. Termasuk didalamnya antara lain: asas

hukum, fakta hukum dan sebagainya.