Karena RUU omnibuslaw ini menyangkut masa depan buruh dan nasib penggunaan lahan milik masyarakat yang akan terkena dampak dari UU ini, maka DPR seharusnya dapat meluangkan waktu sebanyak mungkin, agar pembahasan RUU omnibuslaw ini, seminimal mungkin menghindari terjadinya gejolak di masyarakat..
Kami tentunya menyayangkan, matinya sensitifitas DPR dan pemerintah, terhadap masalah rakyat dan buruh, dan justru lembaga ini telah mempertontonkan arogansi kekuasan dengan mengabaikan kritik rakyat dan buruh..
Dalam hal penolakan Fraksi Partai Demokrat, terkait Pengesahan RUU Omnibuslaw ini, maka Partai Demokrat meyakinkan kepada publik, bahwa hak anggota Fraksi Partai Demokrat sebagaimana tertuang dalam Pasal 171 UU No. 13 Tahun 2019 Tentang MD3, ayat 1 huruf 1 a dan b, yang mempertegas, hak "persetujuan" atau "penolakan" dari tiap tiap Fraksi maupun anggota DPR RI di parlemen, baik secara lisan maupun tertulis yang disampaikan kepada pimpinan rapat paripurna, terkait pembicaraan tingkat II yang merupakan pengambilan keputusan oleh DPR dan Pemerintah tentang persetujuan atau penolakan sebuah rancangan Undang Undang..
Oleh karena itu, kami Fraksi Partai Demokrat, mengutuk dengan keras dan bahkan mengajukan tuntutan pidana kepada pihak pihak yang menyebarkan tulisan/narasi Hoaks melalui media sosial, terkait "tuduhan yang sangat tidak bertanggung jawab" bahwa Bapak SBY dan Partai Demokrat berada di belakang aksi demonstrasi kaum buruh dan pelajar/mahasiswa yang terjadi disejumlah daerah..
Adalah merupakan Hak dan Kewajiban Fraksi Partai Demokrat DPR RI untuk menyatakan penolakan terhadap pengesahan RUU Omnibuslaw Cipta Kerja, berdasarkan UU MD3 No. 13 Tahun 2019, yang tentunya harus dihormati oleh setiap Partai politik, maupun elemen pendukung/partisan partai politik yang berkepentingan dengan UU ini..
Partai Demokrat memandang bahwa UU omnibuslaw ini memberikan keleluasaan kepada TKA asing untuk masuk bekerja di Industri Industri strategis di Indonesia, dengan membuat pengecualian terhadap ijin masuk TKA Asing sebagaimana diatur dalam Pasal 89 Bagian Kedua Tentang Ketenagakerjaan, dengan mengubah secara sengaja ketentuan pasal 42, dimana memberikan peluang bagi masuknya TKA asing kedalam negeri tanpa memiliki ijin pengesahan dari pemerintah.. Tidak ada yang bisa menjamin, apakah celah bagi TKA ini akan dilaksanakan secara patuh ataukah juatru menjadi peluang bagi TKA asing untuk menginvasi pasar tenaga kerja di Indonesia, sedangkan pada sisi yang lain, tenaga kerja lokal justru banyak mengalami pemutusan hubungan kerja, terutama semakin meningkat dimasa masa pandemi Global.
Fakta-fakta di masyarakat dan laporan yang begitu sering bermunculan menyangkut kesenjangan penyerapan tenaga kerja asing ini, harusnya lebih diperhatikan oleh Pemerintah dan DPR sebagai pembuat undang undang.. Bahkan UU omnibuslaw ini memberikan keleluasan bagi para TKA dengan hanya mengajukan bukti dokumen terlampir dari negara asalnya dengan dalil kunjungan bisnis, diperbolehkan untuk masuk, tanpa bisa dipastikan apakah mereka datang untuk sekedar kunjungan ataukah benar benar bekerja di kawasan industri di Indonesia..
Selain itu, kekhawatiran bagi masyarakat desa di daerah daerah, terkait relaksasi ijin pengambilalihan lahan untuk kepentingan investasi (industri, perkebunan, dll) justru semakin meresahkan rakyat di daerah.. Tanah rakyat dapat diambil paksa untuk kepentingan investasi dan proyek proyek pemerintah. Sebagaimana diterangkan dalam Pasal 121 UU Omnibuslaw Cipta Kerja, dimana lahan milik masyarakat dapat diambil alih, dengan cara yang sangat sederhana yaitu (pengusaha atau instansi pemerintah) mengajukan perubahan status tanah untuk meminta ijin penetapan lokasi usaha/investasi/proyek pemerintah di kawasan yang diinginkan.
Sekalipun Masyarakat menolak untuk menyetujui pengambilalihan lokasi lahan, maka Pemerintah (dalam hal ini Gubernur), dapat menetapkan pengambilalihan lokasi lahan milik masyarakat (Pihak Yang berhak), dengan syarat, cukup bagi Gubernur melayangkan surat undangan agar pemilik lahan menghadiri konsultasi publik selama 3 kali secara patut, sekalipun menolak dan tidak mau menghadirinya, maka pengajuan pengambilalihan lahan tersebut dianggap sah - menjadi milik pengusaha/swasta/instansi pemerintah yang memerlukan lahan.
Bahkan masyarakat pemilik lahan tidak memiliki alasan untuk menolak ganti rugi lahan yang di tetapkan oleh Pengusaha swasta juncto pemerintah, sebab, uang ganti rugi lahan yang tidak di terima oleh pemilik lahan, akan diserahkan menjadi titipan dana yang disimpan di pengadilan negeri setempat.
Dengan mencermati isi pasal per pasal UU omnibuslaw CILAKA, Maka lengkap sudahlah penderitaan rakyat di pedesaan yang selama ini menyimpan aset tanahnya, kedalam bentuk kegiatan perkebunan rakyat, yang sewaktu waktu dapat di ambil paksa untuk kepentingan investasi dan pembangunan Pemerintah, dengan proses pengambil alihan yang dapat dipaksakan tanpa ruang untuk menolaknya.
