Kami berharap, Indonesia memiliki skema yang jelas dan lebih berdaulat dalam mengelola sumber sumber keuangan Pemerintah, tidak dengan jalan "metodologi" membuat "justifikasi dummy" yang pada awalnya membutakan kita semua, bahkan membuat parlemen ini seolah olah tinggal menjadi "tukang stempel saja", setuju atau tidak setuju, dan tidak membuka ruang perdebatan kritis, mengapa itu dilakukan, padahal ada opsi lainnya yang lebih rasional dan masuk akal, tetapi kebijakan yang menjebak itu selalu saja di ambil, untuk membuat tekanan di DPR "sekedar ajang menekan fraksi-fraksi, bukan dengan niatan menyediakan opsi yang menguntungkan rakyat dan negara"..Â
Saya masih mengingat ketika pertama kali, duduk di komisi V DPR RI, pada awal periode Parlemen 2014, tidak lama berselang "lahirlah justifikasi dummy" yang menghipnotis parlemen RI dengan tawaran jalan keluar dari Menkeu Sri Mulyani dengan hadirnya "Tax Amnesti" yang menjanjikan angin surga dana ribuan triliun, namun pada kenyataannya hanya berbentuk pendaftaran aset saja, bahkan kios kios kecil pun ikut terdaftar..Â
Saat ini, metode yang sama kembali di terapkan, dan kali ini parlemen harus berani mengambil sikap kritis, demi menyelamatkan keuangan negara dan masa depan ekonomi Indonesia.. Wa Wa
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
