*Lingkungan Hidup
*Konstruksi dan Perumahan
*Kawasan Ekonomi
*Barang dan Jasa Pemerintah
Dari ke sebelas klaster ini,klaster ketenagakerjaannlah yang ditolak oleh ribuan buruh karena di dalamnya terdapat pasal-pasal yang dinilai merugikan dan mengabaikan kepentingan buruh di Indonesia. Adapun penolakan tersebut terdapat 4 poin yang penulis analisa,diantaranya :
1.Penghapusan Batas Waktu Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)
Di dalam pasal 59 ayat (4) UU Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) hanya boleh dilakukan paling lama dua tahun dan hanya boleh diperpanjang satu kali untuk jangka waktu paling lama satu tahun. Jika lebih,maka disebut karyawan tetap. Namun dalam pasal 81 angka 15 UU Cipta Kerja mengubah pasal 59 ayat (4) UU Ketenagakerjaan tersebut menjadi tidak ada batasan dalam PKWT. Hal inilah yang yang dinilai akan terjadi kesewenangan pengusaha untuk mempekerjakan buruh sebagai karyawan kontrak seumur hidup tanpa dijadikan sebagai karyawan tetap. Makadari itu para buruh menolak keras pasal 81 ayat (4) UU Cipta kerja ini.
2.Pemangkasan Hari Libur
Sebelum UU Ciptaker disahkan,peraturan libur buruh/karyawan diatur dalam pasal 79 UU Ketenagakerjaan. Disana disebutkan bahwa buruh berhak istirahat setengah jam setelah bekerja selama empat jam,serta mendapat libur satu hari dalam seminggu untuk 6 hari kerja atau dua hari dalam seminggu untuk 5 hari kerja. Selain itu,dalam pasal ini cuti tahunan minimal 12 hari kerja diberikan kepada karyawan apabila telah bekerja selama 12 bulan (satu tahun) secara terus-menerus. Namun setelah UU Ciptaker disahkan,pasal 79 tentang cuti dan libur karyawan ini dipangkas menjadi lebih sedikit. Para buruh menilai hal ini sebagai eksploitasi.
3.Hilangnya Hak Upah Cuti
Sebelum UU Ciptaker disahkan,perempuan yang mengambil cuti karena haid,hamil,melahirkan,dan nenyusui masih mendapatkan upah dari pengambilan cutinya tersebut. Namun kini setelah disahkan perempuan uang cuti karena 4 hal tersebut tidak mendapatkan upah. Istilahnya No work,No pay. Menurut buruh hal ini sungguh tidak adil dan membuat oara kaum buruh perempuan bingung disatu sisi butuh cuti namun disisi lain takut tidak mendapatkan upah bila mengambil cuti.Pasal 41 ayat 2
