Mohon tunggu...
Widia WinataPutri
Widia WinataPutri Mohon Tunggu... Mahasiswa - MAHASISWI UNIVERSITAS MERCU BUANA | PRODI SI AKUNTANSI | NIM 43223010201

Mata Kuliah: Pendidikan Anti Korupsi dan Kode Etik UMB. Dosen Pengampu: Prof. Dr. Apollo Daito, S.E., Ak., M.Si., CIFM., CIABV., CIABG

Selanjutnya

Tutup

Ilmu Sosbud

Penerapan Penyebab Kasus Korupsi di Indonesia Pendekatan Robert Klitgaard dan Jack Bolagna

21 November 2024   20:14 Diperbarui: 21 November 2024   20:14 40
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

3. Mengatasi Need (Kebutuhan)

  • Memberikan gaji yang kompetitif kepada pejabat publik dapat mengurangi tekanan finansial yang mendorong mereka untuk korupsi.
  • Sistem jaminan sosial yang kuat dapat membantu mengurangi kebutuhan ekonomi yang mendesak bagi pelaku di level bawah.
  • Pemerintah harus mempromosikan budaya hidup sederhana untuk mengurangi tekanan sosial yang mendorong gaya hidup konsumtif.

4. Meningkatkan Exposure (Pengungkapan)

  • Semua tahap proyek harus dipublikasikan kepada masyarakat melalui platform digital.
  • Masyarakat dapat dilibatkan dalam pengawasan proyek melalui mekanisme pelaporan seperti Lapor! atau aplikasi serupa.
  • Proses investigasi dan penegakan hukum harus dilakukan secara cepat dan tegas untuk memberikan efek jera.

Teori ini menunjukkan bahwa korupsi tidak hanya dipengaruhi oleh motivasi individu (keserakahan atau kebutuhan), tetapi juga oleh kelemahan struktural seperti kesempatan dan pengawasan yang buruk.

KESIMPULAN

Pendekatan Robert Klitgaard memberikan panduan yang jelas untuk memahami penyebab korupsi di Indonesia. Dengan mengurangi monopoli, membatasi diskresi, dan meningkatkan akuntabilitas, pemerintah dapat meminimalkan peluang untuk tindakan korupsi. 

Implementasi teknologi, pemberdayaan lembaga pengawas, dan peningkatan budaya antikorupsi adalah langkah-langkah kunci yang harus diambil untuk memastikan tata kelola pemerintahan yang bersih sedangkan Teori GONE oleh Jack Bologna memberikan kerangka yang komprehensif untuk memahami penyebab korupsi di Indonesia. 

Dengan menganalisis keserakahan, kesempatan, kebutuhan, dan eksposure, kita dapat mengidentifikasi akar masalah korupsi dan merancang solusi yang efektif. 

Pendekatan ini menegaskan bahwa korupsi tidak hanya masalah individu, tetapi juga hasil dari kelemahan sistemik yang perlu diperbaiki. Dengan reformasi birokrasi, peningkatan transparansi, dan penegakan hukum yang tegas, Indonesia dapat mengurangi tingkat korupsi dan menciptakan pemerintahan yang bersih. 

Pada kasus korupsi e-KTP menunjukkan bahwa korupsi terjadi akibat kombinasi faktor individu dan kelemahan sistemik. Teori GONE oleh Jack Bologna memberikan kerangka yang kuat untuk menganalisis penyebab korupsi dan merancang strategi pencegahan. Dengan mengurangi keserakahan, menutup celah kesempatan, mengatasi kebutuhan, dan meningkatkan risiko pengungkapan, pemerintah dapat menciptakan sistem yang lebih bersih dan transparan.

Pada kasus e-KTP menunjukkan bagaimana monopoli kekuasaan, diskresi yang tidak diawasi, dan kurangnya akuntabilitas menciptakan peluang besar untuk korupsi. Dengan mengintegrasikan pendekatan Robert Klitgaard dan Jack Bologna, pemerintah dapat memahami akar masalah korupsi secara sistemik dan individu. 

Langkah-langkah seperti memperkuat transparansi, membatasi kewenangan pejabat, dan membangun budaya integritas harus dilakukan secara konsisten untuk mencegah kasus serupa di masa depan.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
Mohon tunggu...

Lihat Konten Ilmu Sosbud Selengkapnya
Lihat Ilmu Sosbud Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun