3. Meningkatkan Akuntabilitas (A):
- Mekanisme pelaporan harus mudah diakses oleh masyarakat untuk melaporkan penyimpangan.Â
- Proses hukum terhadap pelaku korupsi harus dilakukan dengan cepat dan transparan untuk memberikan efek jera.
- Blockchain dapat digunakan untuk mencatat transaksi secara permanen, sehingga sulit dimanipulasi.
Jika ketiga elemen ini ditangani dengan serius, potensi korupsi dalam proyek seperti e-KTP dapat diminimalkan.
Kedua Penerapan Penyebab Kasus Korupsi di Indonesia Berdasarkan Teori GONE oleh Jack Bologna
Korupsi adalah masalah yang telah lama mengakar di berbagai sektor di Indonesia, mulai dari politik hingga layanan publik. Salah satu cara memahami faktor penyebab korupsi adalah melalui Teori GONE, yang dikembangkan oleh Jack Bologna. Teori ini menjelaskan bahwa korupsi terjadi karena kombinasi empat faktor: Greed (keserakahan), Opportunity (kesempatan), Need (kebutuhan), dan Exposure (pengungkapan). Artikel ini akan membahas penerapan teori ini, khususnya di Indonesia.
What: Apa Itu Teori GONE?
Teori GONE adalah kerangka kerja yang digunakan untuk menganalisis penyebab perilaku korupsi dan penipuan dalam organisasi atau pemerintahan. Berikut adalah penjelasan dari setiap elemen dalam teori ini:
- Greed (Keserakahan) : Dorongan individu untuk memperoleh keuntungan pribadi yang berlebihan, baik berupa uang, kekuasaan, atau status.
- Opportunity (Kesempatan) : Kondisi atau celah yang memungkinkan seseorang melakukan tindakan korupsi tanpa risiko besar, seperti lemahnya pengawasan atau sistem kontrol.
- Need (Kebutuhan) : Tekanan atau keinginan untuk memenuhi kebutuhan pribadi atau keluarga, yang mendorong seseorang untuk melakukan korupsi.
- Exposure (Pengungkapan) : Tingkat risiko yang dirasakan pelaku untuk tertangkap atau diketahui. Ketika eksposure rendah, pelaku cenderung merasa aman untuk melakukan korupsi.
Teori ini membantu menjelaskan bagaimana faktor internal dan eksternal berkontribusi pada terjadinya tindakan korupsi.
Why: Mengapa Teori GONE Relevan untuk Korupsi di Indonesia?
Indonesia adalah negara dengan tingkat korupsi yang masih tinggi. Menurut Transparency International, skor Indeks Persepsi Korupsi (CPI) Indonesia pada 2023 berada di angka 34/100, yang menunjukkan bahwa korupsi tetap menjadi masalah serius. Berikut adalah alasan relevansi teori GONE dalam konteks Indonesia:
- Greed (Keserakahan) yang Meluas, banyak kasus korupsi di Indonesia menunjukkan bahwa pelaku tidak hanya ingin memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga memperkaya diri sendiri. Contoh nyata adalah kasus korupsi e-KTP, di mana para pelaku, termasuk pejabat tinggi, mengambil keuntungan besar dari proyek yang seharusnya melayani masyarakat.
- Kesempatan yang Berlimpah (Opportunity), sistem birokrasi yang kompleks dan kurang transparan menciptakan banyak celah untuk korupsi. Selain itu, pengawasan internal yang lemah sering kali membuat pelaku merasa bahwa mereka dapat bertindak tanpa konsekuensi. Misalnya, dalam kasus dana bansos, lemahnya pengawasan terhadap distribusi anggaran memungkinkan terjadinya manipulasi.
- Tekanan atau Kebutuhan (Need), meski sering dianggap sebagai alasan sekunder, kebutuhan juga menjadi faktor yang relevan. Beberapa pelaku korupsi, terutama di level bawah, terlibat karena tekanan ekonomi, seperti biaya hidup yang tinggi atau tuntutan sosial.
- Rendahnya Risiko Pengungkapan (Exposure), budaya impunitas di Indonesia sering membuat pelaku merasa aman. Banyak kasus korupsi yang baru terungkap setelah bertahun-tahun, dan bahkan ketika terungkap, sanksinya tidak selalu sebanding dengan kerugian yang ditimbulkan.
How: Bagaimana Teori GONE Dapat Diterapkan di Indonesia?
