Pilkada Serentak, Menyoroti Ketimpangan Pembangunan Kabupaten Bogor Kedepannya

Akses terhadap transportasi yang layak, fasilitas kesehatan yang memadai, dan pendidikan yang berkualitas menjadi masalah besar yang dihadapi oleh warga di daerah ini.

Tidak dapat dipungkiri bahwa isu ketimpangan ini semakin menjadi perbincangan karena semakin meningkatnya kesenjangan sosial antara wilayah pusat dan pinggiran. Hal ini juga terpengaruh oleh adanya disparitas dalam hal pemerataan pembangunan. 

Bahkan, meskipun beberapa kandidat berjanji untuk memperbaiki kondisi ini, tidak ada satu pun dari mereka yang memberikan solusi yang jelas mengenai bagaimana cara memecahkan ketimpangan tersebut. 

Dalam teori ekonomi pembangunan, Amartya Sen menekankan bahwa pembangunan tidak hanya mengenai angka-angka ekonomi, tetapi juga tentang pemerataan peluang dan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat. Ketimpangan yang semakin membesar, jika tidak segera ditangani, akan memperburuk keadaan sosial dan memperlebar jurang antara yang kaya dan miskin.

Selain ketimpangan sosial, isu agama, budaya, dan pendidikan juga sering muncul dalam debat. Calon-calon bupati berusaha merangkul berbagai kelompok masyarakat yang ada, mengingat pentingnya menjaga kerukunan antar agama dan suku. Meskipun demikian, isu-isu sensitif ini sering kali digunakan lebih untuk menarik dukungan, bukan untuk memberikan solusi yang konkret terhadap masalah yang ada. 

Dalam masyarakat Kabupaten Bogor yang mayoritas beragama Islam, dengan keberagaman budaya dan etnis, calon pemimpin daerah harus mampu menyeimbangkan antara pembangunan yang inklusif dan menjaga keharmonisan antar golongan. Namun, sejauh ini, belum terlihat adanya pembahasan yang cukup mendalam mengenai bagaimana calon bupati akan mengelola keberagaman ini dalam kebijakan pembangunan yang merata.

Beberapa pakar ekonomi pembangunan, seperti Jeffrey Sachs, dalam bukunya The End of Poverty, mengemukakan bahwa ketimpangan sosial dan ekonomi yang tidak teratasi dapat menghambat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. 

Oleh karena itu, menurut Sachs, kebijakan yang lebih inklusif dan pemerataan pembangunan sangat diperlukan untuk mengurangi kesenjangan antara daerah yang maju dan tertinggal. 

Tanpa kebijakan yang berfokus pada pemerataan dan pembangunan daerah yang tertinggal, wilayah seperti Sukamakmur akan terus merasa terabaikan meskipun mereka memberikan kontribusi yang besar terhadap ekonomi daerah.

Pada akhirnya, masyarakat Kabupaten Bogor, terutama yang tinggal di wilayah pinggiran, sangat berharap agar calon pemimpin daerah benar-benar memperhatikan permasalahan ketimpangan pembangunan dan memberikan solusi yang lebih terperinci dan dapat diimplementasikan. 

Menjanjikan pemerataan tanpa ada langkah konkret untuk meningkatkan infrastruktur dan kualitas hidup masyarakat di daerah yang kurang berkembang hanya akan menjadi lip service belaka.