Celah ini muncul karena beberapa faktor:
- Ketidakadilan dalam Penerapan Hukum: Meskipun ada undang-undang yang ketat, penerapannya sering kali tidak konsisten. Kasus tertentu bisa diabaikan atau diperlakukan dengan tebang pilih, tergantung pada siapa yang terlibat dan seberapa kuat pengaruh mereka di masyarakat.
- Korupsi dalam Proses Hukum: Praktik suap dan korupsi dalam kalangan penegak hukum dapat melemahkan upaya pemberantasan. Contohnya, dalam kasus Ronald Tannur, hakim menerima suap untuk menjatuhkan vonis yang menguntungkan bagi pelaku korupsi. Situasi ini menciptakan ketidakadilan yang dapat merusak kepercayaan publik.
- Birokrasi yang Rumit: Proses hukum yang panjang dan birokratis sering menghalangi penegakan hukum yang efektif. Pelaku korupsi memanfaatkan waktu dan prosedur yang panjang ini untuk menghindari pertanggungjawaban.
- Pengaruh Politik: Ketika pelaku korupsi memiliki akses ke kekuasaan politik, mereka dapat menggunakan pengaruh ini untuk melindungi diri dari jeratan hukum. Ini sering kali mengakibatkan pengadilan yang lemah atau bahkan ketidaksanggupan untuk menindaklanjuti kasus-kasus korupsi.
Kasus Pinangki
Kasus mantan jaksa Pinangki Sirna Malasari mencerminkan bobroknya sistem hukum di Indonesia, di mana praktik korupsi menjalar ke dalam institusi penegak hukum. Pinangki, yang seharusnya menegakkan keadilan, terjerat dalam skandal suap dan pencucian uang, menunjukkan adanya penyimpangan moral. Pinangki, divonis awal selama 10 Tahun, kemudian banding menjadi 4 Tahun, dan mendapatkan 2 kali remisi sehingga ia hanya dipenjara selama 1 Tahun  lebih, menciptakan kesan bahwa hukum bisa dipermainkan dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga hukum. Keputusan ini menegaskan perlunya reformasi agar penegakan hukum tidak hanya menguntungkan segelintir orang, tetapi juga adil bagi seluruh rakyat.
Kasus Harvey Moeis
Kemudian baru-baru ini, kasus yang sangat mencolok adalah kasus Harvey Moeis, seorang penjahat korupsi yang hanya dijatuhi vonis 6,5 tahun penjara. Padahal, nilai kerugian negara dalam kasus korupsi timah ini mencapai Rp 300 triliun. Tentu saja, masyarakat Indonesia merasa kecewa dengan putusan hakim ini karena menunjukkan ketidakadilan dalam penegakan hukum.
Pendapat Presiden
Menariknya, Presiden Prabowo Subianto pun turut memberikan perhatian pada putusan hakim tersebut. Beliau tidak menyetujui keputusan tersebut dan bahkan memberikan sindiran keras kepada penegak hukum, mendorong mereka untuk menaikkan vonis menjadi 50 tahun penjara jika memungkinkan. Sikap ini menunjukkan harapan agar hukum dapat ditegakkan dengan lebih serius.
Realita di Kursi Pengadilan
Bagi masyarakat awam, mungkin berpikir, apa sih sulitnya memberikan vonis yang berat bagi para penjahat koruptor itu? Dari sudut pandang kita yang tidak terlibat langsung dalam proses hukum, tindakan memberlakukan hukuman berat seharusnya dianggap wajar dan mudah, terutama jika tujuan kita adalah untuk menghukum para pelaku kriminal.
Namun, realita di lapangan sering kali tidak sejalan dengan pemikiran tersebut. Di balik jubah kehakiman, terdapat risiko bahwa sebagian hakim akan lebih dipengaruhi oleh uang ketimbang prinsip keadilan. Contoh yang nyata adalah kasus Ronald Tannur, di mana tiga hakim Pengadilan Negeri Surabaya---Heru Hanindyo, Erintuah Damanik, dan Mangapul---terlibat dalam menerima suap dan memberikan vonis bebas kepada Ronald.
Ketidakadilan seperti ini menciptakan ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem hukum di Indonesia. Jika para penegak hukum tidak bertindak sesuai dengan prinsip keadilan dan transparansi, maka masyarakat akan kehilangan keyakinan bahwa hukum benar-benar ditegakkan.
