Perlahan tapi pasti peran M.Taufik mulai ada titik terang di persidangan kasus suap reklamasi, dalam persidangan M.Sanusi sebagai adik kandung M.Taufik yang tersandung operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki peran yang berbeda.
M.Taufik sebagai kakak berperan penghubung ke Pemprov DKI Jakarta karena pengalamannya pernah menjadi Ketua KPU sehingga sedikit banyak paham birokrasi, sedangkan M.Sanusi sebagai adik berperan penghubung ke pengembang atau pengusaha karena pengalamannya sebagai pengusaha sehingga bahasa-bahasa bisnis sangat paham apalagi berkaitan dengan bau-bau rupiah.
Sebagai ketua Balegda dan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, M.Taufik lebih aktif dan agresif menggarap proyek reklamasi dibandingkan M.Sanusi karena nilai proyek tersebut terbilang triliunan, tentu angka yang sangat menggiurkan buat M.Taufik yang notabennya “kucing Kurap” kere.
“Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyebut adanya potensi keuntungan yang diperoleh Pemerintah Provinsi DKI hingga Rp 158 triliun dari kontribusi tambahan proyek reklamasi. Ia menyebut uang Rp 158 triliun didapat dari hasil penjaualan properti di pulau reklamasi selama 10 tahun” (sumber: kompas.com)
hitung-hitungan angka selama 10 tahun,
15% = Rp 158 triliun
10% = Rp 105,33 triliun
5% = Rp 52,66 triliun
Apabila nilai 5% lolos diketuk palu oleh DPRD atas perjuangan M.Taufik CS maka pengembang hemat 10%. Kemudian seandainya deal pengembang dengan M.Taufik CS sebesar 5% sebagai ucapan terima kasih karena DPRD menggolkannya maka M.Taufik CS mendapatkan nominal Rp 52,66 triliun dibagi 10 tahun sama dengan Rp 5,266 triliun per tahun.
Dari Rp 5,266 triliun per tahun di bagi dengan jumlah anggota DPRD yang dapat jatah. Umpama anggota DPRD DKI Jakarta berjumlah 106 mendapat jatah semua maka per anggota bisa membawa pulang rata-rata sekitarRp 49,8 miliar per tahun selama 10 tahun.
Jadi, pengembang bisa menghemat 5%, M.Taufik CS mendapat 5% dan Pemprov hanya dapat kontribusi tambahan 5%.
Anda (M.Tufik CS) hidup tidak perlu kerja selama 10 tahun cukup dibiaya pengembang proyek reklamasi Rp 49,8 miliar per tahun dari 5% tersebut. Angka yang sangat fantastis. Angka yang bikin M.Taufik ngiler dan wajar kenapa beberapa kali DPRD mau paripurna selalu gagal gara-gara kengototan Ahok soal angka 15% tersebut.
Upaya besar melalui jalur birokrasi, M.Taufik merancang skenario untuk menjatuhkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) melalui kontribusi tambahan proyek reklamasi yang bernilai 15% diubah menjadi 5%. Sang kakak (Taufik) dengan akal bulus berupaya mengubah nilai 5% melalui anak buah Ahok, terungkap dipersidangan Ahok membeberkan bahwa M.Taufik mencoba mempengaruhi anak buah Ahok seperti Tuti Kusumawati selaku Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta.
Tuti yang dipercayai Ahok untuk menangani draf kontribusi tambahan selalu diingatkan setiap waktu, bahkan diancam pemecatan agar jangan sampai terjadi perubahan angka 15% tersebut oleh pihak lain.
Apa yang terjadi ? M.Taufik dihadapan Tuti dengan berani mengatakan draf angka 5% telah disetujui Ahok yang sempat membuat kaget Tuti karena dia selalu diingatkan Ahok. Untuk mengecek kebenarannya Tuti mengkonfirmasi kepada Ahok dari pernyataan M.Taufik. ternyata benar, M.Taufik telah berbohong “Ahok setuju 5%”, dan akhirnya draf tersebut ditandai dengan tulisan “Gila”. (sumber: kompas.com)
Sementara, Disisi lain melalui adiknya M.Sanusi melancarkan strategi mengiming-imingi 5% kepada pengembang terutama Podomoro Land yang menggarap proyek reklamasi, sang adik (Sanusi) berupaya meyakinkan ke pengembang bahwa DPRD DKI Jakarta akan ketuk palu dengan nilai 5%, maka sebagai tanda jasa secara tidak langsung wajib hukumnya pengembang tersebut membalas dengan tips balas jasa “Uang Lelah”.
Apa yang terjadi ? Semestinya raperda reklamasi dengan angka 5% itu harus diketuk palu dulu oleh DPRD, baru kemudian pengembang mengalirkan uang lelah, tetapi kenyataannya sudah mengalir duluan uang lelah sebanyak dua kali dengan nominal 2 miliar.
Palu DPRD belum diketok-ketok karena tarik ulur antara angka 5% dan 15%, 2 miliar sudah mengalir duluan. 2 miliar adalah angka pemanasan saja, tentu angka yang sangat kecil sekali bagi pengembang karena proyek reklamasi bernilai puluhan triliun, namun bagi anggota DPRD seperti M.Taufik angka tersebut lumayan besar buat beli lobster.
Aliran pertama mulus seperti jalan tol bebas hambatan, kemudian aliran kedua melalui jalan alternative justru terjadi kemacetan dan berakhir dengan OTT M.Sanusi.
Apakah Taufik tahu aliran dana tersebut ? jawabannya sudah pasti tahu, karena M.Taufik yang merancang skenario tersebut sebagai ketua Baleg yang sudah berangan-angan hidupnya akan dibiayai oleh pengembang tersebut. Walau tidak dapat mentahnya minimal dapat matangnya seperti jatah aset di pulau reklamasi.
Soal kekayaan, M.Sanusi lebih sukses dibandingkan kakaknya (M.Taufik). sebagai pengusaha harta kekayaan melimpah mencapai…(sumber:viva.co.id)
Jadi, keinginan M.Sanusi untuk korupsi sangat kecil sekali, apalagi selama ini dia selalu bicara soal anti korupsi dan etika (sopan-santun). Namun karena dipengaruhi M.Taufik sebagai kakak tercinta, akhirnya M.Sanusi harus ikut terkontaminasi prilaku sang kakak yang memiliki sifat koruptif “penyakit bawaan” sejak terlibat kasus korupsi saat menjabat Ketua KPU DKI Jakarta.
Nasib sial telah menerpa sang adik akibat ‘’kerakusan’’ sang kakak. Sang kakak sangat prihatin sekali atas kejadian tersebut. Untuk membalas kesalahannya, sang kakak akan menemani sang adik dimanapun dia berada baik dipulau reklamasi maupun di pulau kremasi.
Salam Adik Kakak…
