Sungguh sat-set tas-tes.
Salah satu yang menarik dari visi-misi Ganjar-Mahfud yakni KTP Sakti. (Tidak hanya kera yang sakti.) Program ini bisa merampingkan kartu bantuan sosial rilisan Pemerintahan Jokowi yang beragam rupa dan warna itu. Kartu Indonesia Pintar, Kartu Keluarga Sejahtera, Kartu Prakerja, Kartu Sembako, Kartu Indonesia Sehat, Kartu Tani, dan Program Keluarga Harapan yang selama ini dinilai boros harusnya menjadi lebih sederhana.
Namanya saja KTP elektronik. Harusnya di era globalisasi 4.0 ini produk berlabel elektronik terkoneksi dengan sistem dan data di pemerintahan. Kalau Setya Novanto tidak melakukan korupsi e-KTP, mungkin KTP yang kita punya saat ini sudah sakti.
Menurut pakar kebijakan publik Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah, bila bersandar pada rencana sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), seharusnya data penerima bansos digabung dan divalidasi. Sehingga tidak akan ada lagi kasus bansos salah sasaran karena administrasi yang kacau.
Program KTP Sakti berpatokan pada NIK. Untuk mewujudkan program ini Ganjar-Mahfud harus membenahi seluruh data di kementerian dan lembaga yang selama ini masih mengedepankan ego sektoral. Ke depan, di seluruh lembaga pemerintahan harusnya data terintegrasi, dari pusat sampai ke daerah-daerah.
KTP Sakti akan menghapuskan praktik pungutan liar yang kerap terjadi saat penyaluran bansos dan menghindari data ganda. Ganjar Optimis program KTP Sakti bakal mudah dijalankan, sebab berbasis pada NIK. Program ini lebih brilian, lebih tepat solutif dan inovatif dibanding banyak kartu maupun makan siang dan susu gratis.
Diperlukan kepemimpinan yang yang kuat untuk mengurai benang kusut terkait data penerima bansos ini. Ganjar-Mahfud perlu tegas menghapus ego sektoral yang menyulitkan pusat data nasional. Ganjar-Mahfud sudah familiar dengan birokrasi di pemerintahan, sehingga harusnya tidak sulit untuk menangani hal ini.
Semogalah gerak sat-set tas-tes Ganjar-Mahfud ini bisa berjodoh pada cita-cita kita bersama, Indonesia Maju. --KRAISWAN
