Indonesia sedang berkembang, dalam perjalanan untuk maju. Untuk ke sana, butuh sosok pemimpin yang sat-set, tas-tes dengan rekam jejak yang bersih, berpengalaman, dan cerdik mengatur strategi di tengah PR bangsa yang bejibun.Â
Ganjar-Mahfud ideal untuk kriteria ini. Ganjar dua periode memimpin dan memajukan Jawa Tengah. Mahfud, ahli hukum di Indonesia yang juga pernah menduduki kursi anggota DPR RI, Menteri Pertahanan, Menteri Kehakiman dan HAM, Ketua MK--yang tidak pernah berurusan dengan keponakan--hingga Menkopolhukam (saat ini).
Dalam memimpin sebuah lembaga, rekam jejak dan pengalaman dibutuhkan sebagai modal untuk mencapai target. Apalagi negara sebesar Indonesia. Popularitas instan, nama ayah, joget-joget biar bahagia tidak pernah mewakili kapabilitas untuk memimpin.
Capres nomor urut tiga, Ganjar-Mahfud hadir secara sat-set, tas-tes. Bergegas, tapi tidak culas. Kencang, tapi tidak curang. Paslon nomor tiga ini punya 21 program unggulan, di antaranya 1) 17 juta lapangan pekerjaan; 2) satu desa, satu faskes, satu nakes; 3) di laut kita jaya, nelayan sejahtera; 4) sikat KKN, 5) KTP Sakti. (Lengkapnya di sini)
Ganjar dan Mahfud ingin menjamin penyelenggaraan negara yang bersih melalui program penegakan hukum tanpa pandang bulu. Ganjar-Mahfud menyiapkan 21 program unggulan senilai Rp2.500 triliun selama lima tahun jika mereka terpilih menjadi presiden dan wakil presiden.
Adapun tim Ganjar-Mahfud telah merancang visi-misi. Visinya yakni Indonesia Unggul, Gerak Cepat, Negara Maritim, Adil dan Lestari. Indonesia Unggul artinya Indonesia tidak hanya sekadar menjadi negara maju. Namun adanya peningkatan kemajuan, kekuatan, dan daya saing yang dicapai harus melampaui negara lain. Unggul juga menggambarkan pencapaian yang konkret, bukan asumsi.
Gerak Cepat, berbagai proses untuk menjadi unggul harus dilakukan dalam waktu lebih singkat dan efisien. Gerak cepat (gercep)/ sat-set tas-tes ini dilakukan dengan gotong-royong, dengan memaksimalkan kekuatan kolektif masyarakat.
Negara Maritim, harus lahir kesadaran terhadap kekuatan dan posisi Indonesia yang akan membentuk paradigma baru, bahwa laut bukanlah pemisah, melainkan pemersatu. Laut adalah jalan masa depan sekaligus kekuuatan ekonomi, konektivitas, diplomasi serta pertahanan dan keamanan. Selain itu, laut juga harus dimanfaatkan, dijaga, dan dirawat secara kontinyu agar membawa kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia.
Adil dan lestari, merupakan muara dari langkah yang ditempuh dari seluruh elemen bangsa dalam membangun negeri. Rakyat harus hidup sejahtera, merasakan keadilan sosial, dan hidup dalam alam Indonesia yang lestari. Dengan begitu, tiap manusia Indonesia betul-betul merasa dipangku oleh Ibu Pertiwi.
Sedangkan misi Ganjar-Mahfud dijabarkan dalam 8 poin:
1) Mempercepat pembangunan manusia Indonesia unggul yang berkualitas, produktif, dan berkepribadian.
2) Mempercepat penguasaan sains dan teknologi melalui percepatan riset dan inovasi berdikari.
3) Mempercepat pembangunan ekonomi berdikari berbasis pengetahuan dan nilai tambah.
4) Mempercepat pemerataan pembangunan ekonomi.
5) Mempercepat pembangunan sistem digital nasional.
6) Mempercepat perwujudan lingkungan hidup yang berkelanjutan melalui ekonomi hijau dan biru.
7) Mempercepat pelaksanaan demokrasi substantif, penghormatan HAM, supremasi hukum yang berkeadilan, dan keamanan yang profesional.
8) Mempercepat peningkatan peran Indonesia dalam mewujudkan tata dunia baru yang lebih berkeadilan melalui politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat pertahanan negara.
Sungguh sat-set tas-tes.
Salah satu yang menarik dari visi-misi Ganjar-Mahfud yakni KTP Sakti. (Tidak hanya kera yang sakti.) Program ini bisa merampingkan kartu bantuan sosial rilisan Pemerintahan Jokowi yang beragam rupa dan warna itu. Kartu Indonesia Pintar, Kartu Keluarga Sejahtera, Kartu Prakerja, Kartu Sembako, Kartu Indonesia Sehat, Kartu Tani, dan Program Keluarga Harapan yang selama ini dinilai boros harusnya menjadi lebih sederhana.
Namanya saja KTP elektronik. Harusnya di era globalisasi 4.0 ini produk berlabel elektronik terkoneksi dengan sistem dan data di pemerintahan. Kalau Setya Novanto tidak melakukan korupsi e-KTP, mungkin KTP yang kita punya saat ini sudah sakti.
Menurut pakar kebijakan publik Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah, bila bersandar pada rencana sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), seharusnya data penerima bansos digabung dan divalidasi. Sehingga tidak akan ada lagi kasus bansos salah sasaran karena administrasi yang kacau.
Program KTP Sakti berpatokan pada NIK. Untuk mewujudkan program ini Ganjar-Mahfud harus membenahi seluruh data di kementerian dan lembaga yang selama ini masih mengedepankan ego sektoral. Ke depan, di seluruh lembaga pemerintahan harusnya data terintegrasi, dari pusat sampai ke daerah-daerah.
KTP Sakti akan menghapuskan praktik pungutan liar yang kerap terjadi saat penyaluran bansos dan menghindari data ganda. Ganjar Optimis program KTP Sakti bakal mudah dijalankan, sebab berbasis pada NIK. Program ini lebih brilian, lebih tepat solutif dan inovatif dibanding banyak kartu maupun makan siang dan susu gratis.
Diperlukan kepemimpinan yang yang kuat untuk mengurai benang kusut terkait data penerima bansos ini. Ganjar-Mahfud perlu tegas menghapus ego sektoral yang menyulitkan pusat data nasional. Ganjar-Mahfud sudah familiar dengan birokrasi di pemerintahan, sehingga harusnya tidak sulit untuk menangani hal ini.
Semogalah gerak sat-set tas-tes Ganjar-Mahfud ini bisa berjodoh pada cita-cita kita bersama, Indonesia Maju. --KRAISWAN
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
