Meski pendirian Presiden Jokowi terkesan masuk akal, namun kemudian timbul pertanyaan apa susahnya menetapkan gempa tersebut sebagai bencana nasional mengingat telah memenuhi berbagai variabel penentuan bencana? Desas-desus yang mengatakan bahwa kas pemerintah kosong pada awalnya terasa bualan mengingat dalam momen tertentu Pusat dengan ringan tangan mengucurkan dana.Â
Lihat megahnya pembukaan Asian Games XVIII dan jamuan untuk IMF beberapa waktu lalu. Meski sudah direncanakan selama beberapa tahun, namun dana yang dikeluarkan tak bisa dianggap remeh. Pertanyaannya, kenapa yang terkait nyawa penduduknya gelontoran dana begitu susah?
Sampai kemudian muncul edaran dari Kementrian Dalam Negeri tentang permintaan bantuan kepada seluruh pemerintah daerah di Indonesia untuk mendukung Pusat menangani gempa Lombok.
Desas-desus yang tadinya terkesan tak masuk akal meski berbekal data yang cukup kuat kemudian terasa masuk di akal dan sulit untuk tidak dipercaya. Apalagi, beberapa tekanan negatif terkait perekonomian negara ini kian gencar. Utang yang terus bertambah dan nilai mata uang Rupiah yang kian rendah terhadap US$ adalah beberapa contohnya.
Namun, bukankah nyawa penduduk lebih penting dari itu semua hal di atas? Pariwisata, perekonomian, dan kebanggan bangsa memang penting. Tapi apakah semua itu layak dijadikan alasan membiarkan korban gempa di Lombok tak tertangani maksimal?
_dedi irawan_
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H