Gempa Lombok Tak Kunjung Jadi Bencana Nasional

Gempa Lombok Tak Kunjung Jadi Bencana Nasional, Pusat Sudah Tak Punya Uang?

Gempa Lombok sudah terjadi lebih dari 1000 kali. Korban jiwa yang berjatuhan pun sudah lebih dari 500 jiwa. Namun, hingga kini pemerintah Pusat bergeming untuk tak menetapkan kejadian tersebut sebagai bencana nasional.

Meski sudah didesak berbagai pihak agar menetapkan gempa Lombok sebagai bencana nasional, pemerintah pusat enggan menetapkannya sebagai bencana nasional. Dengan berbagai dalih, skala tersebut urung ditetapkan. Salah satu dalihnya adalah bisa merugikan pariwisata Indonesia secara keseluruhan. Sebuah alasan yang menampar kita bahwa pemerintah lebih mendahulukan untung rugi daripada memberi pertolongan maksimal bagi daerah terdampak bencana.

Aneka Alasan Pemerintah Tentang Bencana Nasional

Secara umum, ada beberapa variabel yang digunakan untuk menentukan sebuah kejadian sebagai bencana nasional. Faktor utama tersebut adalah seberapa banyak jumlah korban, kerugian harta benda yang ditimbulkan, kerusakan sarana dan prasarana. Selain itu, variabel lain yang menentukan adalah cakupan luas wilayah yeng terkena bencana dan dampak sosial yang ditimbulkan bencana tersebut.

Jika kelima faktor penentu di atas bisa dengan mudah diukur, ada beberapa variabel yang terhitung susah dijadikan patokan. Faktor-faktor terebut adalah keberadaan dan keberfungsian pemerintah daerah. Hal ini terhitung sulit diverifikasi mengingat selama kepala daerah beserta jajaran di bawahnya masih ada dan dapat menjalankan pemerintahan, maka penetapan status bencana nasional belum perlu dilakukan.

Untuk mengukur hal tersebut, maka ingatan banyak pihak tertuju pada bencana Tsunami di Aceh pada 2004. Pemerintah Indonesia, di mana SBY sebagai presidennya, langsung menetapkan bencana tersebut sebagai bencana nasional. 

Hal tersebut amat wajar mengingat kerusakan yang ditimbulkan amat massif dan pemerintah daerah pun hampir tiada sama sekali. Sementara di Lombok saat ini, pemerintah daerah dianggap masih ada dan berfungsi.

Lalu, validkah alasan pemerintah pusat tersebut mengingat gempa di Lombok sudah terjadi hingga lebih dari 1000 kali? Jika memang pemerintah daerah masih berfungsi, lalu sampai kapan mereka bisa menjalankan kewajibannya? Bukankah hal tersebut sama saja menempatkan mereka dalam bahaya mengingat gempa ini tidak bisa diprediksi kapan akan berhenti?

Uang di Balik Penetapan Bencana Nasional?

Sementara banyak pihak yang menghendaki penetapan bencana nasional untuk gempa di Lombok agar penanganannya optimal, Presiden Jokowi memiliki pendapat berbeda. Ia nengatakan bahwa pihaknya tengah menyiapkan Instruksi Presiden (Inpres). Menurutnya, yang terpenting bukan mengenai penetapan status, melainkan penanganan langsung di lapangan.

Meski pendirian Presiden Jokowi terkesan masuk akal, namun kemudian timbul pertanyaan apa susahnya menetapkan gempa tersebut sebagai bencana nasional mengingat telah memenuhi berbagai variabel penentuan bencana? Desas-desus yang mengatakan bahwa kas pemerintah kosong pada awalnya terasa bualan mengingat dalam momen tertentu Pusat dengan ringan tangan mengucurkan dana. 

Lihat megahnya pembukaan Asian Games XVIII dan jamuan untuk IMF beberapa waktu lalu. Meski sudah direncanakan selama beberapa tahun, namun dana yang dikeluarkan tak bisa dianggap remeh. Pertanyaannya, kenapa yang terkait nyawa penduduknya gelontoran dana begitu susah?

Sampai kemudian muncul edaran dari Kementrian Dalam Negeri tentang permintaan bantuan kepada seluruh pemerintah daerah di Indonesia untuk mendukung Pusat menangani gempa Lombok.

Desas-desus yang tadinya terkesan tak masuk akal meski berbekal data yang cukup kuat kemudian terasa masuk di akal dan sulit untuk tidak dipercaya. Apalagi, beberapa tekanan negatif terkait perekonomian negara ini kian gencar. Utang yang terus bertambah dan nilai mata uang Rupiah yang kian rendah terhadap US$ adalah beberapa contohnya.

Namun, bukankah nyawa penduduk lebih penting dari itu semua hal di atas? Pariwisata, perekonomian, dan kebanggan bangsa memang penting. Tapi apakah semua itu layak dijadikan alasan membiarkan korban gempa di Lombok tak tertangani maksimal?

_dedi irawan_