Mohon tunggu...
Wahyu Triono KS
Wahyu Triono KS Mohon Tunggu... Dosen - Peofesional

Founder LEADER Indonesia, Chief Executive Officer Cinta Indonesia Assosiate (CIA) Dirut CINTA Indonesia (Central Informasi Networking Transformasi dan Aspirasi Indonesia). Kolumnis, Menulis Buku 9 Alasan Memilih SBY, SBY Sekarang! Satrio Piningit Di Negeri Tuyul, JK-WIRANTO Pilihan TERHORMAT, Prabowo Subianto Sang Pemimpin Sejati, Buku Kumpulan Puisi Ibu Pertiwi dan menjadi Editor Buku: Jaminan Sosial Solusi Bangsa Indonesia Berdikari (Penulis Dr. Emir Soendoro, SpOT), Buku Reformasi Jaminan Sosial Di Indonesia, Transformasi BPJS: “Indahnya Harapan Pahitnya Kegagalan”, Buku Mutu Pekerja Sosial Di Era Otonomi Daerah, Buku Dinamika Penye-lenggaraan Jaminan Sosial Di Era SJSN, Buku Kebijakan Publik (Teori Analisis, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan (Penulis Dr. Chazali H. Situmorang, Apt, M.Sc). Buku BPJS Jalan Panjang Mewujudkan Sistem Jaminan Sosial Nasional (Penulis dr. Ahmad Nizar Shihab, Sp.An). Buku Kembali Ke UUD 1945 (Penulis Dr. Emir Soendoro, SpOT), Buku KNPI & Pemuda Harapan Bangsa (Penulis Robi Anugrah Marpaung, SH. MH). Menjadi Ketua Umum HMI Cabang Medan 1998-1999, Ketua PB HMI 2002-2004, Koordinator MPK PB HMI 2004-206 dan Wakil Sekretaris Jenderal DPP KNPI 2008-2011.

Selanjutnya

Tutup

Sosbud Pilihan

Remang-Remang, Gus Dur dan Politik Indonesia

6 Agustus 2019   01:34 Diperbarui: 6 Agustus 2019   01:44 610
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Kedua, Situasi dan kondisi kekinian implementasi dan penyelenggaraan jaminan sosial di Indonesia saat ini setelah Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) pada kepemimpinan Dr. Chazali H. Situmorang, Apt, M.Sc (2011-2015) sampai dengan kepemimpinan DJSN sekarang ini telah meletakkan dasar dan landasan awal implementasi penyelenggaraan Jaminan Sosial yang diselenggarakan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, memberi manfaat yang besar bagi masyarakat untuk mendapatkan akses kesehatan dan jaminan sosial lainnya.

Akan tetapi, setelah lima tahun berjalan program jaminan sosial ini, seluruh stakeholders setuju untuk melakukan evaluasi secara konfrehenship berkaitan dengan berbagai aspek dalam penyelenggaraan jaminan sosial yaitu: dari aspek regulasi yang mesti direvisi, aspek kepesertaan yang perlu ditingkatkan, aspek pelayanan yang perlu ditingkatkan kemanfaatannya bagi peserta, aspek iuran yang perlu disesuaikan dengan nilai keekonomian, aspek pembayaran yang perlu diperbaiki dan menghindari fraud, aspek organisasi dan kelembagaan yang mesti diperbaiki baik DJSN, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan dan institusi yang lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan jaminan sosial nasional.

Penelitian dan studi secara mendalam dan akademis berkaitan dengan kemiskinan di Indonesia dan program pengentasan kemiskinan, penyelenggaraan program jaminan sosial di Indonesia secara lengkap akan dipublikasikan pada bagian dan tulisan lain berkaitan tentang hal ini.

Politik Indonesia Kontemporer

Kajian tentang politik Indonesia kontemporer adalah analisis yang berkaitan dengan penegakan hukum, pengakuan hak asasi manusia, penyelenggaraan pemerintahan yang baik dengan sistem demokrasitiasi yang memberikan kebebasan kepada warga negara untuk berpartisipasi secara politik dan menyalurkan suara dan hak politiknya melalui pemilihan umum yang langsung, umum, bebas dan rahasia dan memenuhi prinsip jujur dan adil.

Setelah Gus Dur tidak lagi menjadi Presiden dua hal yang terus populer dikaitkan dengan dunia politik dan demokrasi kita adalah soal dua ungkapan yaitu: "Begitu Saja Kok Repot" dan "DPR Seperti Taman Kanak-Kanak"

Dalam perspektif kontemporer dua kalimat populer Gus Dur itu dapat kita kaitkan dengan demokrasi dan politik Indonesia masih direpotkan pada hal-hal yang prosedural, dimana demokrasi dan pemilihan umum masih didominasi dengan fenomena politik transaksional dalam bentuk sebagaimana disebut oleh Lewis A. Coser (1997:129) sebagai endowed (membantu dengan pemberian) yang menyuburkan fenomena money politic dan money buy voters. 

Fenomena politik transaksional lainnya sebagaimana pemikiran, Benedict RO'G Anderson dalam Language and Power (2006:47-50) menegaskan bahwa Indonesia menganut budaya politik patrimonial atau klientelisme (pola relasi patron-klien). Pola relasi antara patron dan klien didasari oleh kebutuhan saling menggantungkan, tetapi juga saling menguntungkan.

Budaya semacam ini yang menumbuhkan lahirnya pemerintahan bayangan (shadow state) dimana pemegang pemerintahan yang resmi dikendalikan oleh pemerintahan bayangan (shadow state) yang mengatur keputusan dan kebijakan yang bersifat strategis secara politik dan ekonomi. Kelanjutan dari fenomena ini adalah lahirnya para pemburu rente dalam relasi antara pengusaha dan penguasa dalam suatu hubungan rent seeking sebagai budaya baru korupsi di Indonesia.

Hal kedua berkaitan dengan pernyataan Gus Dur adalah "DPR Seperti Taman Kanak-Kanak" menjadi suatu tuntutan agar DPR segera naik kelas dalam setiap periode baru keanggotaan DPR setelah pemilihan umum. Naik kelasnya DPR ditandai dengan tugas-tugas utama DPR yaitu melakukan pengawasan (controlling function), pembentuk undang-undang (legislative function) dan fungsi menetapkan buget atau anggaran (bugeting function).

Dalam praktik politik demokrasi yang semakin naik kelas itu maka seluruh anggota DPR dan para politisi memahami dan mengerti bahwa di Indonesia tidak dikenal oposisi tetapi pemerintahan berjalan dalam pengawasan yang dilakukan oleh DPR agar terjadi proses Check and Balances System (Sistem Pengawasan dan Keseimbangan).

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
Mohon tunggu...

Lihat Konten Sosbud Selengkapnya
Lihat Sosbud Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun