Setelah penyerahan kedaulatan dari Belanda kepada Indonesia yang dilakukan pada tanggal 27 Desember 1949 maka semua pemerintahan militer tadi, baik yang ada di Sumatera maupun yang ada di Jawa, berakhir dan pemerintahan kembali kepada pure civil government atau pemerintahan sipil murni.
Segala sesuatu yang diperbuat tentu berakhir dengan kesan yang merupakan suatu rangkuman pengalaman yang terkadang berjejak di hati dan susah untuk dilupakan selama-lamanya.
Dikalangan sipil yang ada di Sumatera yang pernah dimiliterkan mendapat kesan tersendiri yang indah sebagai suatu pengalaman dari Perang Gerilya yang tidak dapat dilupakan selamanya. Rasa patriotisme mereka pun semakin tebal.
Gagasan Dwifungsi ABRI itu muncul di zaman Orde Baru Soeharto dan datang dari pemikiran Jendral Dr. Abdul Haris Nasution, yang pada waktu permulaan Orde Baru beliau sempat menjadi Ketua MPRS.
Apa isi Dwifungsi ABRI itu? Mungkin para pembaca sudah mengetahui maksudnya dan karenanya tidak perlu lagi saya mengungkapkannya. Intinya partisipasi ABRI. Akan tetapi yang menjadi orientasinya perlu dipertanyakan, "apakah konsep Jawa atau konsep Sumatera yang dipakai ?".
Ternyata konsep Jawa yang dipakai menjadi dasar orientasi bagi Dwifungsi ABRI, sementara konsep Sumatera ditinggalkan. Padahal, kalau dikaji sedalam-dalamnya pada konsep Sumatera itu sudah dekat sekali dengan gagasan Bela Negara yang pada saat ini sedang digalakkan dalam kehidupan bernegara.
Dengan adanya mis-conception itu kemudian timbul pertanyaan, untuk kepentingan siapa sebenarnya Dwifungsi ABRI itu? Datangnya pertanyaan itu karena disitu kita melihat dua fakta, yang satu ada di zamannya Orde Revolusi Soekarno dan yang satu lagi ada di zamannya Orde BaruSoeharto.
Kalaulah benar Dwifungsi ABRI itu adalah partisipasi ABRI seharusnya gagasan itu tidak memilih zaman buat penerapannya.
Sepanjang masa Dwifungsi ABRI itu bisa diterapkan karena tak tersangkut dengan waktu. Tetapi, yang kita lihat pada zaman Orde Revolusi Soekarno belum lagi diterapkan, mungkin pada masa itu nama ABRI belum lagi dikenal. Yang populer pada saat itu nama TNI karena nama itu digunakan sesudah Proklamasi.
Kalau alasannya seperti itu, bisa saja dipakai nama Dwifungsi TNI asalkan tidak jauh dari konsep aslinya. Padahal, perubahan nama dari TNI menjadi ABRI masih terjadi di zaman Orde Revolusi Soekarno. Begitupun Dwifungsi ABRI itu tidak juga muncul pada masa itu.
Dwifungsi ABRI itu baru dimunculkan di zaman Orde Baru Soeharto sampai hal itu menimbulkan pertanyaan, untuk kepentingan siapa sebenarnya Dwifungsi ABRIÂ itu digagas? Sudah pasti jawabannya untuk kepentingan rakyat tetapi yang demikian itu baru sebatas teoritis konsepsional, belum lagi dalam bentuk faktual realistis.
