Menilik Lebih Dalam Konsep Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut Terpadu

Ke empat aspek tersebut dinilai telah melingkupi kebutuhan pengelolaan dalam melindungi masyarakat dan aset wilayah pesisir. Di Indonesia pengaplikasian aspek ini berupa penanaman hutan bakau, tanggul serta pemasangan alarm pendeteksi banjir serta telah dilakukan oleh beberapa daerah rawan bencana pesisir laut di Indonesia.

Meningkatkan keberlanjutan dan layanan ekosistem

Kondisi lingkungan yang ada di wilayah pesisir memiliki kesesuain terhadap kondisi yang mempengaruhi wilayah tersebut, baik dari dalam atau dari luar. Dalam suatu pengelolaan wilayah pesisir diperlukan adanya kondisi keberlanjutan ekosistem agar kondisi alami hubungan biotik dan abiotik tetap terjaga. Untuk itu, ICZM memiliki beberapa indikator dalam arahan meningkatkan keberlanjutan ekosistem ini.

• Perlindungan alami
• Manajemen sedimentasi
• Pembatasan penurunan tanah
• Adaptasi terhadap perubahan iklim global

Pengembangan ekonomi zona pesisir

Pengembangan ekonomi wilayah pesisir akan sangat bergantung pada pengelolaan tiap sektor wilayah yang ada. Sebagai contoh, wilayah pesisir Indonesia didominasi oleh pemukiman nelayan yang diakibatkan oleh pekerjaan. Selain itu, wilayah pesisir Indonesia juga menjadi destinasi wilayah untuk para turis lokal ataupun manca negara. Apabila melihat sektor perdagangan yang ada, wilayah untuk beberapa kota besar di Indonesia menjadi titik pelabuhan besar sebagai tempat melakukan perdagangan laut. Hal tersebut sesuai dengan tujuan pengembangan ekonomi zona pesisir yang meliputi 3 aspek berikut.

• Penggunaan lahan hunian
• Pariwisata
• Pelabuhan dan industri lainnya

Dengan pengembangan ke tiga aspek tersebut untuk suatu daerah yang memiliki potensi pesisir yang besar, maka peningkatan kualitas hidup dari masyarakat juga akan tergapai. Indonesia telah memuliah hal ini sejak lama namun masih belum menunjukan hasil yang sangat signifikan untuk sektor ekonomi maritim berbasis pengelolaan wilayah pesisir.

Menciptakan kesadaran akan kerentanan dan risiko zona pesisir

Tujuan dari aspek ini adalah menyadarkan masyarakat pesisir akan pentingnya mengetahui kondisi wilayah sekitar dan memberikan kesadaran akan resiko yang akan dihadapi di wilayah yang mereka tinggali baik dalam jangka waktu pendek ataupun panjang. 

Terdapat aspek utama dalam menciptakan kesadarab masyarakat wulayah pesisir, yang pertama adalah pembukaan zona informasi umum yang berisi semua informasi terkait resiko wilayah pesisir yang mungkin akan dihadapi. Kedua adalah komponen keuangan, komponen keuangan memiliki arti segala sesuatu yang berhubungan dengan keperluan keuangan masyarakat dalam menghadapi resiko di wilayah pesisir. Contoh dalam komponen keuangan adalah asuransi untuk keperluan jiwa masing-masing individu serta asuransi bangunan yang ditempati.

Pemerintahan yang Mendukung

Maksud pemerintahan yang bagus adalah dengan adanya rencana pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu maka pemerintah setempat dipaksa untuk membuat suatu peraturan spesifik yang memiliki tujuan untuk mengikat dan menertibkan aktivitas yang dilakukan di wilayah tersebut. Dalam pengelolaan suatu wilayah, pemerintah akan sangat berpengaruh untuk mewujudkan aspek-aspek sebelumnya. Pemerintah juga merupakan pihak yang memiliki otoritas dalam melakukan penyebaran informasi sehingga masyarakat akan lebih tenang dan mampu mendapatkan informasi yang valid mengenai segala peraturan di wilayah tersebut.

Lalu bagaimana dengan konsep implementasinya?

Karakteristik alami dan sosial dari berbagai bagian wilayah pantai di dunia sangatlah beragam. Oleh karena itu, kebijakan untuk suatu wilayah pesisir hanya dapat ditentukan di tingkat nasional. Fokus utama di tingkat nasional adalah untuk membangun kerangka hukum, kelembagaan serta administrasi dalam pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu. Dalam hal ini hal yang paling menjadi titik berat adalah bagaimana cara dari kelembagaan (dalam hal ini adalah pemerintah) dalam penyampaian infromasi rencana pengelolaan wilayah pesisir. 

Kerangka kerja dari kelembagaan harus memberikan mandat dan sumber daya dalam realiasi implementasi pengelolaan untuk target wilayah pesisir. Implementasi pengelolaan wilayah pesisir mensyaratkan bahwa kekuatan kebijakan harus didelegasikan atau diberikan kepada otoritas lokal. Hal ini menjadi suatu rumit dikarenakan tata kelola suatu daerah dalam suatu negara akan berbeda. Di Indonesia contohnya, pengelolaan wilayah daerah akan diberikan secara langsung kepada pemerintah daerah sebagai suatu lembaga otonom. Hal ini menjadikan wilayah pesisir akan diatur secara kelembagaan oleh pemerintah daerah terkait.

Wilayah pesisir terus berkembang melalui proses alami ataupun sosial-ekonomi. Karenanya, pengelolaan wilayah pesisir tidak boleh terdiri dari satu rencana statis atau suatu tindakan ad hoc, tetapi harus dibentuk sebagai proses berkelanjutan yang melewati siklus tetap sesuai dengan jadwal:

Pengembangan rencana => Implementasi => Monitoring => Evaluasi => Rencana revisi => Implementasi => Monitoring => Evaluasi, dll.