Menilik Lebih Dalam Konsep Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut Terpadu

Delapan puluh persen dari semua kota besar dunia terletak di wilayah pesisir atau delta.

Di Indonesia, wilayah pesisir digunakan sebagai area pemukiman, area bekerja, rekreasi atau pembangunan berbasis industri. Hal ini sangat sesuai dengan kondisi geografis Indonesia yang memiliki panjang garis pantai mencapai 97.000 km. Wilayah pesisir Indonesia lebih banyak digunakan sebagai lahan pemukiman masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan serta sebagai wilayah rekreasi. 

Dengan penggunaan wilayah pesisir sebagai tempat berbagai aktivitas, maka disaat yang sama kebutuhan untuk mempertahankan wilayah pesisir agar tetap dalam kondisi yang baik atau bahkan menambah nilai-nilai lingkungan dan meningkatkan kondisi masyarakat sekitar akan sangat diperlukan. Dengan kata lain, semakin tinggi aktivitas disuatu wilayah pesisir maka diperlukan perawatan yang lebih baik agar kondisi wilayah yang digunakan tetap dalam keadaan yang sama atau bahkan lebih baik.

Wilayah pesisir juga memiliki aspek keselamatan yang harus selalu diawasi. Saat ini, keadaan iklim dunia dalam masa yang tidak konsisten atau dalam masa dimana suatu iklim memiliki kondisi yang tidak menentu. Hal tersebut muncul sebagai dampak perubahan ilkim global secara dratis yang diakibatkan oleh penggunaan suatu alat atau aktivitas berlebihan oleh masyarakat dunia. 

Perubahan iklim secara drastis ini memiliki dampak secara langsung terhadap wilayah-wilayah pesisir. Hal ini dikarenakan semakin tinggi suhu bumi maka semakin tinggi laju pencairan es di wilayah kutub. Cairnya es tersebut mengakibatkan naiknya tinggi permukaan laut yang berakibat pada mundurnya wiliyah pesisir. 

Masyarakat yang tinggal disekitar wilayah pesisir akan mulai tergerus dan harus berpindah ke wilayah yang lebih jauh dari wilayah tersebut. Untuk menghindari hal tersebut perlu diadakannya suatu pengelolaan yang memiliki tujuan untuk menjaga segala sumber daya wilayah pesisir serta mampu mensejahterakan masyarakat yang tinggal disekitarnya.

Intergrated Costal Zone Managament (ICZM) atau Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut Terpadu (PWPLT) merupakan sistem manajemen sumber daya dengan pendekatan integratif, holistik dan perencanaan dalam mengatasi masalah manajemen di wilayah pesisir. Konsep ini muncul pada tahun 1992 selama acara Earth Summit di kota Rio de Janeiro, Brazil. 

Kebijakan mengenai ICZM diatur dalam prosiding acara tersebut dalam Agenda 21, Bab 17. Komisi Eropa mendefinisikan ICZM sebagai “proses yang dinamis, multidisipliner dan berulang untuk mempromosikan pengelolaan kawasan pesisir yang berkelanjutan. Dimana mencakup siklus penuh dalam pengumpulan informasi, perencanaan (dalam arti luas), pengambilan keputusan, manajemen dan pemantauan implementasi. ICZM menggunakan partisipasi dan kerja sama semua pemangku kepentingan untuk menilai tujuan masyarakat di wilayah pesisir tertentu dan untuk mengambil tindakan dalam mencapai suatu tujuan bersama. 

ICZM berupaya dalam jangka panjang untuk menyeimbangkan tujuan lingkungan, ekonomi, sosial, budaya dan rekreasi yang semuanya berada dalam batas yang ditentukan oleh dinamika alam. 'Terpadu' dalam ICZM mengacu pada integrasi tujuan dan juga integrasi berbagai instrumen yang diperlukan untuk memenuhi tujuan ini. Hal ini berarti integrasi semua bidang termasuk didalamnya kebijakan/peraturan, sektor wilayah, dan segala urusan administrasi. Dalam arti singkat, terpadu merupakan integrasi antara komponen terestrial dan kelautan dari wilayah pesisir.”

Tujuan utama ICZM meliputi:

• Melindungi masyarakat dan aset yang berisiko
• Meningkatkan keberlanjutan dan layanan ekosistem
• Pengembangan ekonomi zona pesisir
• Menciptakan kesadaran akan kerentanan dan risiko zona pesisir
• Pemerintahan yang mendukung

Melindungi masyarakat dan aset yang berisiko

Pengelolaan wilayah pesisir yang ingin dicapai adalah suatu pengelolaan yang mampu menjaga wilayah dalam arti fisik serta menjaga keamanan masyarakat yang beraktivitas di sekitarnya. Konsep melindungi disini adalah upaya dalam perlindungan kondisi asli wilayah dan tatanan masyakarat dengan aspek sebagai berikut

• Meminimalisir resiko banjir
• Penyelamatan darurat
• Pencegahan banjir
• Mitigasi erosi

Ke empat aspek tersebut dinilai telah melingkupi kebutuhan pengelolaan dalam melindungi masyarakat dan aset wilayah pesisir. Di Indonesia pengaplikasian aspek ini berupa penanaman hutan bakau, tanggul serta pemasangan alarm pendeteksi banjir serta telah dilakukan oleh beberapa daerah rawan bencana pesisir laut di Indonesia.

Meningkatkan keberlanjutan dan layanan ekosistem

Kondisi lingkungan yang ada di wilayah pesisir memiliki kesesuain terhadap kondisi yang mempengaruhi wilayah tersebut, baik dari dalam atau dari luar. Dalam suatu pengelolaan wilayah pesisir diperlukan adanya kondisi keberlanjutan ekosistem agar kondisi alami hubungan biotik dan abiotik tetap terjaga. Untuk itu, ICZM memiliki beberapa indikator dalam arahan meningkatkan keberlanjutan ekosistem ini.

• Perlindungan alami
• Manajemen sedimentasi
• Pembatasan penurunan tanah
• Adaptasi terhadap perubahan iklim global

Pengembangan ekonomi zona pesisir

Pengembangan ekonomi wilayah pesisir akan sangat bergantung pada pengelolaan tiap sektor wilayah yang ada. Sebagai contoh, wilayah pesisir Indonesia didominasi oleh pemukiman nelayan yang diakibatkan oleh pekerjaan. Selain itu, wilayah pesisir Indonesia juga menjadi destinasi wilayah untuk para turis lokal ataupun manca negara. Apabila melihat sektor perdagangan yang ada, wilayah untuk beberapa kota besar di Indonesia menjadi titik pelabuhan besar sebagai tempat melakukan perdagangan laut. Hal tersebut sesuai dengan tujuan pengembangan ekonomi zona pesisir yang meliputi 3 aspek berikut.

• Penggunaan lahan hunian
• Pariwisata
• Pelabuhan dan industri lainnya

Dengan pengembangan ke tiga aspek tersebut untuk suatu daerah yang memiliki potensi pesisir yang besar, maka peningkatan kualitas hidup dari masyarakat juga akan tergapai. Indonesia telah memuliah hal ini sejak lama namun masih belum menunjukan hasil yang sangat signifikan untuk sektor ekonomi maritim berbasis pengelolaan wilayah pesisir.

Menciptakan kesadaran akan kerentanan dan risiko zona pesisir

Tujuan dari aspek ini adalah menyadarkan masyarakat pesisir akan pentingnya mengetahui kondisi wilayah sekitar dan memberikan kesadaran akan resiko yang akan dihadapi di wilayah yang mereka tinggali baik dalam jangka waktu pendek ataupun panjang. 

Terdapat aspek utama dalam menciptakan kesadarab masyarakat wulayah pesisir, yang pertama adalah pembukaan zona informasi umum yang berisi semua informasi terkait resiko wilayah pesisir yang mungkin akan dihadapi. Kedua adalah komponen keuangan, komponen keuangan memiliki arti segala sesuatu yang berhubungan dengan keperluan keuangan masyarakat dalam menghadapi resiko di wilayah pesisir. Contoh dalam komponen keuangan adalah asuransi untuk keperluan jiwa masing-masing individu serta asuransi bangunan yang ditempati.

Pemerintahan yang Mendukung

Maksud pemerintahan yang bagus adalah dengan adanya rencana pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu maka pemerintah setempat dipaksa untuk membuat suatu peraturan spesifik yang memiliki tujuan untuk mengikat dan menertibkan aktivitas yang dilakukan di wilayah tersebut. Dalam pengelolaan suatu wilayah, pemerintah akan sangat berpengaruh untuk mewujudkan aspek-aspek sebelumnya. Pemerintah juga merupakan pihak yang memiliki otoritas dalam melakukan penyebaran informasi sehingga masyarakat akan lebih tenang dan mampu mendapatkan informasi yang valid mengenai segala peraturan di wilayah tersebut.

Lalu bagaimana dengan konsep implementasinya?

Karakteristik alami dan sosial dari berbagai bagian wilayah pantai di dunia sangatlah beragam. Oleh karena itu, kebijakan untuk suatu wilayah pesisir hanya dapat ditentukan di tingkat nasional. Fokus utama di tingkat nasional adalah untuk membangun kerangka hukum, kelembagaan serta administrasi dalam pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu. Dalam hal ini hal yang paling menjadi titik berat adalah bagaimana cara dari kelembagaan (dalam hal ini adalah pemerintah) dalam penyampaian infromasi rencana pengelolaan wilayah pesisir. 

Kerangka kerja dari kelembagaan harus memberikan mandat dan sumber daya dalam realiasi implementasi pengelolaan untuk target wilayah pesisir. Implementasi pengelolaan wilayah pesisir mensyaratkan bahwa kekuatan kebijakan harus didelegasikan atau diberikan kepada otoritas lokal. Hal ini menjadi suatu rumit dikarenakan tata kelola suatu daerah dalam suatu negara akan berbeda. Di Indonesia contohnya, pengelolaan wilayah daerah akan diberikan secara langsung kepada pemerintah daerah sebagai suatu lembaga otonom. Hal ini menjadikan wilayah pesisir akan diatur secara kelembagaan oleh pemerintah daerah terkait.

Wilayah pesisir terus berkembang melalui proses alami ataupun sosial-ekonomi. Karenanya, pengelolaan wilayah pesisir tidak boleh terdiri dari satu rencana statis atau suatu tindakan ad hoc, tetapi harus dibentuk sebagai proses berkelanjutan yang melewati siklus tetap sesuai dengan jadwal:

Pengembangan rencana => Implementasi => Monitoring => Evaluasi => Rencana revisi => Implementasi => Monitoring => Evaluasi, dll.

Siklus ini diterapkan di tingkat daerah dan nasional:

• Di tingkat lokal, rencana konkret yang rinci dikembangkan dan dilaksanakan (setelah disetujui di tingkat nasional) dengan berkonsultasi dengan semua pemangku kepentingan daerah dan nasional.
• Di tingkat nasional, tujuan dan target nasional ditetapkan, rencana daerah diintegrasikan dalam strategi nasional dan mandat serta sumber daya dialokasikan untuk implementasi.

Periode siklus harus disesuaikan dengan laju perkembangan yang terjadi di wialyah pantai. Siklus satu tahun mungkin terlalu singkat; siklus 5 tahun atau 10 tahun bisa lebih tepat, contohnya seperti itu. Periode siklus di tingkat daerah mungkin lebih pendek daripada di tingkat nasional.

Pemantauan dan evaluasi adalah langkah proses penting untuk menentukan kemajuan mana yang telah direalisasikan dalam implementasi rencana pengelolaan wilayah pesisir. Hal ini dapat dilakukan apabila indikator yang terukur dan target kuantitatif telah ditetapkan untuk tujuan tersebut. Menentukan indikator dan target adalah komponen utama dari proses rencana pengeloalan wilayah pesisir. Berbagai contoh indikator penelolaan wilayah pesisir telah dijelaskan dalam berbagai literatur berbasis perencanaan suatu wilayah.

Untuk wilayah Indonesia, pengelolaan wilayah pesisir terpadu telah mulai dicanangkan dan direalisasikan. Sebagai contoh adalah Kabupaten Demak yang sejak tahun 2012 telah memulai perencanaan pengelolaan wilayah pantai yang dibantu oleh organisasi yang bergerak dibidang pengelolaan wilayah pesisir dengan konsep Buiding with Nature (BwN), EcoShape dan beberapa mitra lainnya. Tujuan dari program tersebut adalah mengelola wilayah pesisir Kabupaten Demak sehingga terhindar dari bajir pesisir dan erosi laut. Selain itu, program ini juga dilakukan sebagai upaya peningkatan dari sektor sosio-ekonomi masyarakat sekitar.

Bukan hanya Kabupaten Demak saja yang telah memulai pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu. Namun, daerah-daerah lain juga telah memulai dan melalukan pengelolaan seperti wilayah pariwisata Tanjung Benoa, daerah pesisir Sumenep, kawasan pantai Ancol dan wilayah pesisir lainnya. Indonesia dengan wilayah pesisir yang luas diharapkan mampu mengelola sumber daya pesisir yang ada guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta menjaga kondisi alam pesisir Indonesia agar tetap asri dan memiliki harmoni.

Sumber:

edx.com - Building with Nature: A worldwide trend online course

coastalwiki.org

ecoshape.org