Benarkah Komunikasi Pemerintahan Efektif Sebagai Media dalam Penanganan COVID-19?

Fakta menjelaskan bahwa kemampuan pemerintah dalam menjadikan komunikasi pemerintahan sebagai media yang efektif masih belum berjalan secara optimal, sehingga menimbulkan pandangan dari masyarakat bahwa Covid-19 tidak benar adanya dan juga menuduh pemerintah sebagai pihak yang telah merekayasa tentang Covid-19. 

Beragam hal yang dilakukan oleh masyarakat yang tidak sesuai dan menyimpang dengan kebijakan pemerintah di era pandemi menjadi bukti bahwa kurangnya rasa percaya dan tidak terjalinnya kedekatan antara masyarakat dan pemerintah. Beberapa kebijakan yang tidak ditaati oleh masyarakat seperti melakukan kerumuman massa dan tidak melakukan jaga jarak yaitu 1-2 meter, tidak melakukan cuci tangan dengan baik, serta tidak menggunakan masker.

Krisis komunikasi merupakan permasalhan yang dapat menjatuhkan harapan publik terhadap lembaga atau organisasi sehingga menimbulkan pandangan negatif. Tentunya permasalahan-permasalahan tersebut juga menjadi penghambat bagi pemerintah untuk menjadikan komunikasi pemerintahan sebagai media yang efektif dalam penangan Covid-19.  

Solusi Permasalahan Komunikasi Pemerintahan Dalam Penanganan Covid-19

Dalam rangka menciptakan komunikasi pemerintahan yang efektif dalam penanganan Covid-19 tentunya pemerintah harus menerapkan sistem ketegasan seperti yang pernah diarahkan oleh Presiden Joko Widodo yang secara tegas mengarahkan bahwa dalam menghadapi Covid-19 perlu kerja keras dan bukan hanya kerja yang biasa-biasa saja (Egeham, 2020).  

Di sisi lain, pemerintah dalam menciptakan komunikasi pemerintahan yang efektif juga harus mampu memiliki kemampuan dalam mempertimbangkan pandangan masyarakat terhadap isu pandemi Covid-19. Selain itu, komunikasi pemerintahan harus mampu dalam memprediksi segi perilaku bagaimana orang memiliki peran atas usulan dan informasi yang diterima (WHO, 2017).

Faktor penentu yang menentukan keberhasilan kebijakan adalah melalui komunikasi kebijakan tersebut. Jadi, tidak hanya dilihat pada sisi teknokrasi saja namun juga dilihat pada sisi teknokrasi sebuah kebijakan, karena jika tidak menggunakan komunikasi yang baik tentunya akan menimbulkan permasalahan.
Pada konteks inilah sekali lagi perlu adanya penilaian dan menyadari bahwa dalam menyelesaikan penanganan Covid-19, bukan hanya dari satu sisi pemerintah saja, tetapi juga perlu adanya peran publik. 

Pertama, pemerintah harus mampu memberikan keterbukaan secara konkrit dan menjalin kedekatan bersama publik. Kedua, perlu adanya ketegasan dari pemerintah yaitu dengan memberikan sanksi kepada masyarakat yang tidak mematuhi protocol kesehatan supaya masyarakat tidak melanggar aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Ketiga, yaitu perlu adanya partisipasi dari masyarakat untuk memberikan upaya dalam mendukung kebijakan pemerintah di era pandemi dan percaya kepada pemerintah untuk mencapai tujuan bersama. Keempat, kunci komunikasi yang baik adalah dengan disiplin diri, gotong royongm optimis, dan positif.

Adanya perubahan dalam tujuan komunikasi seperti meminimalisasi resiko terinfeksi melalui upaya menyediakan akses terbuka ke berbagai sumber informasi akurat langsung seperti saluran bantuan telepon otomatis dan situs web. Membangun persepsi masyarakat bahwa negara hadir dan respon dalam mengendalikan situasi pandemi Covid-19.