Mohon tunggu...
Wadiah
Wadiah Mohon Tunggu... Mahasiswa - Mahasiswi

Menulis dan merenung

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan

Benarkah Komunikasi Pemerintahan Efektif Sebagai Media dalam Penanganan COVID-19?

7 Juni 2022   06:37 Diperbarui: 10 Juni 2022   23:02 395
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Komunikasi merupakan hal utama dalam menunjang kehidupan sehari-hari karena itu komunikasi mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, negara, dan bangsa. 

Komunikasi pemerintahan sangat dibutuhkan di masa pandemi Covid-19 karena dijadikan sebagai media oleh publik dalam mendapatkan informasi terkait Covid-19.

Dengan adanya komunikasi pemerintahan, maka pemerintah dapat mempengaruhi perilaku dari birokrasi maupun masyarakat untuk mengatasi pandemi. Namun, di sisi lain tentu komunikasi pemerintahan dalam penanganan Covid-19 memiliki permasalahan-permasalahan baik dari sisi pemerintah maupun masyarakat.

Mengutip info singkat, masalah-masalah dalam komunikasi pemerintahan seperti: Kurangnya keakuratan data maupun informasi, sedikitnya sosialisasi informasi, komunikasi pemerintahan yang terjadi kurang efektif, serta yang paling menjadi perhatian adalah kurangnya kepercayaan yang diberikan oleh publik terhadap pemerintah. 

Permasalahan yang muncul dalam komunikasi pemerintahan ini seolah menjadi tantangan bagi pemerintah untuk memikirkan kembali bagaimana langkah yang tepat dalam menjadikan komunikasi pemerintahan yang efektif dan akurat sehingga dapat diterima dengan mudah oleh publik.

Permasalahan ketidakakuratan data maupun informasi yang diberikan oleh pemerintah tentunya menjadi masalah utama dalam komunikasi pemerintahan. Sebagai contoh informasi penyaluran bantuan sosial di Indonesia yang dianggap masih belum terjadi secara optimal.

Masalah lainnya adalah terkait dengan ketidakmampuan pemerintah dalam menjamin keakuratan data penerima vaksin secara individu maupun masal. 

Masalah ketidakakuratan data dan informasi yang diberikan oleh pemerintah tentunya akan berdampak negatif bagi publik. Karena masyarakat sangat membutuhkan hal tersebut dan publik tidak ingin mendapatkan berita yang sengaja di manipulasi.

Sebagai contoh dari kurang efektifnya komunikasi pemerintahan seperti adanya perizinin dari pemerintah untuk memberikan akses masuk bagi Tenaga Kerja Asing (TKA), dan adanya masyarakat yang belum mengetahui tentang Covid-19. Tentunya, perlu ada penjelasan dan ketegasan dari pemerintah terkait hal ini.

Survei Katadata Insight Center (KIC) memperlihatkan bahwa media sosial seperti facebook, Instagram, maupun Whatsapp menjadi platform yang dapat dengan mudah diakses oleh publik, dan juga sebagai sumber untuk tersebarnya berita hoax terkait Covid 19. Di sisi lain, presentase tertinggi menunjukan bahwa sebagian masyarakat menjadikan situs resmi dari pemerintah seperti website Kemenkes, website Gugus Tugas Covid-19 sebagai media utama dalam mendapatkan informasi terkait Covid 19.

Hal tersebut tentunya menjadi tantangan bagi pemerintah untuk menjadikan komunikasi pemerintahan tidak hanya menjadi media yang efektif dalam penyampaian informasi saja, tetapi juga harus mampu menjadi sebagai media yang memberikan edukasi kepada publik dalam menggunakan media sosial di masa pandemi.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun