Buah Penerapan Sistem Kapitalisme
Fakta di atas menggambarkan bahwa fasilitas dan nakes di negeri ini masih belum merata. Selain itu, karena berbenturan dengan biaya yang mahal masyarakat justru memilih mengobati sakitnya dengan ala kadarnya secara mandiri. Tak jarang penyakitnya justru lebih parah dan mengancam nyawa karena tidak mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai.
Sejatinya jaminan kesehatan adalah hak semua orang yang wajib dipenuhi oleh negara sebagai penanggung jawab rakyatnya, baik miskin ataupun kaya. Namun paradigma kepemimpinan kapitalisme sekuler neoliberal telah membuat penguasa menjadi normal berbuat semaunya, termasuk memaksa dan membebani rakyat, bahkan pada perkara yang bukan menjadi kewajibannya.
Mirisnya lagi ketika syahwat bisnis para korporasi ini justru berujung pada rekayasa pelayanan kesehatan. Bagi pasien miskin, atau yang hanya memiliki kartu BPJS KIS tidak diberikan sejumlah pelayanan yang dibutuhkan. Namun, sebaliknya, bagi pasien yang berduit akan diberikan pelayanan yang dibutuhkan. Padahal, kondisi ini bukan hanya bisa memperparah penyakit penderita, bahkan bisa sampai mengancam nyawa.
Kondisi ini diakibatkan penerapan sistem kapitalisme sekuler neoliberal yang hampir selalu menimbulkan kezaliman. Negara dalam sistem ini hanya bertindak sebagai regulator dan fasilitator, bukan sebagai pengurus umat. Bahkan, negara membangun hubungan dengan rakyat seperti halnya pedagang dan pembeli, hanya memikirkan untung rugi, termasuk dalam hal pelayanan publik. Mirisnya, regulasi ini dijalankan untuk memfasilitasi hal yang membahayakan rakyat.
Selain itu, kehidupan masyarakat dibiarkan bergelut dengan faktor pemicu penyakit, akibat buruknya pemenuhan kebutuhan fisik dan nonfisik. Hal ini bukan hanya diakibatkan oleh kebijakan dalam sektor kesehatan, tapi juga dari luar sektor kesehatan.
Sistem Kesehatan Islam
Sistem Islam tentu bertolak belakang dengan sistem sekuler kapitalisme neoliberal. Dalam pandangan Islam, kesehatan merupakan kebutuhan pokok setiap individu yang menjadi kewajiban negara secara syar'i untuk memenuhinya, tanpa memandang miskin atau kaya, muslim ataupun kafir. Karenanya, negara wajib mengupayakan pemenuhan hak setiap individu ini dengan sebaik-baiknya, mudah dalam administrasi, dilakukan oleh tenaga profesional, berkualitas dan berbiaya murah bahkan gratis.
Semua ini dapat terwujud karena Islam memiliki mekanisme jaminan kesehatan yang lengkap dari hulu hingga hilir. Prinsip penjagaan kesehatan diatur sebagai bagian penerapan hukum syarak yang sifatnya mengikat individu,masyarakat hingga negara.
Pelayanan kesehatan dalam Islam dibagi dalam yang bersifat preventif seperti pembudayaan individu untuk hidup sehat dengan mengonsumsi makanan halal dan thayyib, berolahraga, menjaga kebersihan, dan sebagainya. Selain itu ada juga langkah kuratif (penyembuhan penyakit), rehabilitatif (pemulihan kesehatan) hingga promotif (peningkatan kesehatan).
Pembiayaan sistem kesehatan ini ditopang oleh sistem ekonomi negara Islam yang sangat kuat. Pembiayaan ini didapatkan dari sumber pemasukan negara yang berasal dari pengelolaan kepemilikan umum, seperti SDAE yang lebih dari cukup untuk memberikan modal pemberian layanan kesehatan terbaik bagi rakyat, mulai dari ketersediaan nakes yang profesional dan memiliki integritas, alkes, faskes baik di kota maupun pelosok, obat-obatan, hingga riset dan pengembangan sistem kesehatan.
