Pandemi, Peran Pemerintah atau Masyarakat yang Ditekankan?

Masalah di Masyarakat: COVID-19 dan Kebijakan

“Ternyata orang Jepang yang terkena virus corona berhubungan dengan dua orang asal Indonesia, seorang ibu (64) dan putrinya (31),” ucap Presiden RI, Joko Widodo, ketika mengumumkan kasus pertama COVID-19 atau corona di Indonesia per 2 Maret 2020.

Tanggal tersebut merupakan sebuah awal sejarah di mana ditariknya pelatuk krisis berkepanjangan yang melululantahkan bidang kesehatan dan sektor lainnya di Indonesia, bahkan dunia. Virus COVID-19 yang pertama kali ditemukan (31/12/20) di kota Wuhan yang berlokasi di China ini merupakan salah satu bencana terbesar di sejarah dunia selain Justinian dan Black Death yang telah terjadi di masa lampau.

Kesehatan dan ekonomi merupakan contoh bidang yang paling buruk setelah terdampak wabah COVID-19 ini. Gejala dari corona ini sebenarnya hampir sama dengan karakteristik virus influenza yang ditandai dengan demam, batuk dan pilek, serta mudah menyebar. Namun yang membedakan, corona ini menyerang sistem fatal seperti pernapasan yang membuat orang kesulitan bernapas, serta masalah lain seperti kehilangan indera perasa dan penciuman.

Selain itu, bagi mereka yang memiliki riwayat penyakit yang parah akan terkena juga dampaknya, sehingga kasus terburuknya ini bisa sampai ke tingkat kematian. Tidak heran apabila persebaran wabah corona ini memiliki statistik kematian yang tinggi di dalam negeri maupun luar negeri.

Menurut data yang tercantum di situs covid.go.id (15/03/22), WHO (World Health Organization) menyatakan bahwa setidaknya sudah ada 229 negara yang telah terjangkit virus corona dan kematiannya yang mencapai 6.047.653 di seluruh dunia. Sementara itu, Indonesia mencakup kasus positif 5.914.532, sembuh 5.462.344, dan kematian 152.745 per (15/03/22). Fakta ini tidak dapat dimungkiri bahwa wabah ini termasuk dalam jangkauan pandemi yang mencakup sebagian besar wilayah di dunia.

Menyadari hal tersebut, pemerintah membuat sebuah kebijakan sosial berupa peraturan dan program yang tentunya diperkuat oleh perencanaan sosial secara sistematis. Beberapa upaya telah dilakukan oleh pemerintah guna menanggulangi masalah sosial ini, pengkajian yang diterapkan pun menyumbang dari beberapa ahli multidisiplin ilmu karena COVID-19 ialah masalah yang mengakar dan kompleks. PSBB, PPKM, serta penerapan 3M yang berevolusi menjadi 5M merupakan bukti nyata bahwa pemerintah bukan hanya melakukan sebuah kampanye, tetapi upaya represif yang diperkuat oleh institusi yang memiliki wewenang seperti hukum dan militer. Adapun langkah kebijakan sosial berbentuk charity yang dilakukan Kementerian Sosial berupa bantuan sosial, PKH, pangan non-tunai, tunai, dan lain-lain.

Namun, semua yang dilakukan oleh pemerintah nampaknya belum efektif karena masih adanya kejanggalan seperti penyelundupan dana, birokrasi yang buruk, korupsi, dan kebijakan sosial yang meninggalkan rakyatnya menjadi rakyat yang ketergantungan. Adanya masalah yang timbul ini, menarik sebuah kesimpulan bahwa perencanaan yang dibentuk belum optimal, tetapi hal ini tidak bisa disalahkan sepenuhnya kepada pemerintah. Virus yang berevolusi dan perubahan sosial yang sangat cepat di era pandemi ini, membuat sasaran kebijakan yang direncanakan menimbulkan ketidakmampuan dalam mencapai objektifnya. Hal ini yang memungkinkan pemerintah untuk selalu siap dalam mengevaluasi dan mengkaji kebijakan secara mendalam.

Selain itu, masalah kemanusiaan ini menyadarkan bahwa bukan hanya pemerintah saja yang patut berpartisipasi, tetapi dari segala sektor di kebijakan sosial seperti masyarakat perlu sadar dan memberikan sumbangsih yang nyata bagi lingkungannya, sekalipun memang pemerintah lah yang memiliki tanggung jawab yang besar.

Dampak yang Terjadi di Masyarakat

Menukil dari teori sociological imagination karya C.Wright Mills, wabah covid ini termasuk salah satu fenomena yang bisa dilihat dari konsep tersebut. Lalu, apa yang dimaksud dengan sociological imagination? Teori ini merupakan sebuah cara untuk melihat sebuah permasalahan sosial melalui public issues yang bisa menjadi personal trouble, begitupun sebaliknya. Public issues ialah sebuah masalah yang terjadi di masyarakat dan dialami bersama, sementara personal trouble ialah masalah yang dialami seorang individu.

Untuk memahami relevansi teori tersebut dengan situasi pandemi saat ini, ada beberapa hal yang bisa diamati dalam beberapa contoh dampak pandemi yang terjadi sebagai berikut:

1. Pengangguran atau PHK

Sektor ekonomi merupakan salah satu sektor yang paling terdampak buruk akan adanya pandemi ini. Beberapa perusahaan dan usaha di seluruh dunia mengalami kesulitan untuk membayar para karyawan dan keberlangsungan usahanya untuk berdiri kokoh di masa resesi. Pembatasan aktivitas membuat para perusahaan kehilangan permintaan dari hasil produk atau jasanya.

Untuk menyelesaikan masalah tersebut, banyak dari perusahaan yang mengambil langkah tegas guna menghindari kebangkrutan dalam sektor usahanya seperti melakukan pemutusan hubungan kerja massal yang menimbulkan permasalahan baru, yaitu tingginya pengangguran.

Hal ini memiliki kesimpulan bahwa PHK yang dilakukan oleh badan usaha merupakan sebuah public issues yang bisa menimbulkan sebuah personal trouble seperti ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup, lalu berkausalitas ke depresi dan bunuh diri. Maka tidak heran apabila tingkat kematian di era COVID-19 ini tinggi, melainkan ada faktor lain selain wabah yang tersebar, yaitu masalah sosial.

2. Culture Shock dan Kebijakan

Pandemi yang membuat jarak dan waktu serasa menghilang ini, mengakibatkan aktivitas populasi di seluruh dunia beralih ke dunia daring. Di beberapa negara seperti Australia dan Korea Selatan merupakan contoh negara yang berhasil menumpas wabah ini melalui strategi mereka dengan pembatasan berskala dan testing atau tracking. Sehingga, bidang sosial yang ada di negara mereka terjalan dengan baik dan sempurna.

Namun, hal ini berbanding terbalik dengan Indonesia yang memiliki penduduk yang besar dan pembangunan yang belum merata. Di bidang pendidikan, seharusnya siswa atau mahasiswa di Indonesia diharapkan bisa berjalan dengan baik, tetapi masalah lain seperti ekonomi dan infrastruktur yang belum merata membuat mereka tidak bisa beradaptasi dengan baik. Dari segi birokrasi dan peraturan yang dibuat oleh pemerintah pun terbilang belum efektif karena cepatnya arus wabah ini yang mengharuskan pemerintah untuk membuat kebijakan secara cepat.

Tidak heran apabila kebijakan yang diterapkan selalu dievaluasi secara terus-menerus karena perencanaan yang baik memiliki unsur waktu yang lumayan lama dan komprehensif ketika merancangnya. Sementara wabah COVID-19 ini, bergerak dengan cepat sehingga pemerintah tidak bisa menyesuaikan kebijakan dan transformasi wabah dengan baik.

3. Program Pemerintah yang Aktif

Demi memperbaiki situasi kesejahteraan masyarakat di era pandemi, pemerintah menggalakan beberapa program sosial sebagai tindakan inklusif bagi seluruh keluarga di Indonesia.

Nama bantuan sosial sudah bukan menjadi rahasia di era pandemi ini, tetapi sebagai harapan bagi mereka yang terkena dampak resesi ekonomi. Pemerintah dengan tepat membentuk program tersebut seperti bantuan sosial berupa tunai dan non-tunai, PKH, dan lain-lain. Di bidang pemberdayaan kemampuan masyarakat, ada suatu nama yang tak asing lagi seperti Prakerja.

Menurut situs Kemenkeu.go.id, program ini mengalami lonjakan yang sangat baik dalam statistik di era pandemi. Prakerja ialah sebuah program yang memiliki tujuan agar masyarakat bisa berdaya dan diberikan modal sesuai dengan pelatihan yang dipilih. Selain itu di bidang pendidikan, ada juga beasiswa Bidikmisi atau KIP yang melonjak secara drastis penggunanya sebelum pandemi. Aktifnya beberapa program sosial tersebut menandakan dua sisi, yaitu adanya kesejahteraan sosial yang menurun dan respons pemerintah yang semakin bertanggung jawab.

Namun, masyarakat yang mendapatkan bantuan seolah-olah tidak memiliki timbal balik dengan tindakan nyata yang perlu dilakukan. Seakan-akan mereka hanya menerima bantuannya saja, tetapi tidak memberikan kegigihan dalam tanggung jawabnya masing-masing.

Intervensionisme dan Kematangan Kebijakan sebagai Solusi

Perencanaan dan kebijakan sosial yang dilakukan pemerintah nampaknya masih belum tercapai secara optimal. Masalah COVID-19 ini ialah sebuah masalah kemanusiaan yang mewajibkan para aktor internal atau eksternal turut berpartisipasi dalam menanggulanginya.

Bantuan sosial dan kebijakan era pandemi ini terbilang memang merupakan langkah yang baik, tetapi masih menimbulkan kekurangan di sektor kematangan dan intervensionisme di dalamnya. Belajar dari pola masyarakat, kebijakan sebelumnya, dan inovasi merupakan langkah yang tepat bagi pemerintah untuk siap siaga dalam menghadapi wabah yang bersifat dinamis dan cepat.

Memanglah wajar apabila pemerintah mengalami kesulitan di awal masuknya COVID-19 ke Indonesia ini, tetapi tidak wajar apabila pemerintah tidak bisa berperan lebih baik lagi di masa ini. Adapun masalah yang masih menjadi penghambat tercapainya kebijakan yang optimal ialah peran masyarakat yang masih apatis dan denial. Dalam situasi urgensi ini masyarakat turut berperan dan memanfaatkan bantuan yang diberikan oleh pemerintah dengan baik, entah itu tunai, maupun pemberdayaan.

Masyarakat atau pegiat sosial juga harus sadar bahwa mereka memiliki peran yang krusial di dalam urgensi kemanusiaan ini. Kampanye atau bantuan sukarela tentunya akan membantu pemerintah dalam menanggulangi wabah virus corona.

Terlepas dari itu, ada beberapa cara seperti pemerintah yang memberikan modal bagi para pelaku UMKM untuk bisa membangkitkan nyawa usaha dari masyarakat kecil, masyarakat kelas atas yang melakukan pembelanjaan intensif agar memutar roda perekonomian di segala sektor, dan memanfaatkan era daring sebagai solusi untuk berdagang maupun membuat konten yang bisa menghasilkan uang.

Di akhir, terdapat sebuah kesimpulan bahwa program atau solusi yang baik itu meliputi unsur intervensionisme, kematangan dan evaluasi, bantuan pemerintah, serta memanfaatkan era digital sebagai inovasi atau invensi.

Kesimpulan

Ditemukannya virus COVID-19 ini merupakan sebuah bencana besar bagi seluruh mahkluk hidup di bumi ini. Beragam dampak telah menghasilkan seluruh manusia mengalami kesengsaraan dalam kehidupan fisik dan sosialnya. Baik negara sendiri ataupun kerja sama internasional telah dilakukan demi upaya menanggulangi masalah kesehatan yang memiliki dampak yang kompleks serta menyangkut kemanusiaan.

Dalam kebijakan dan perencanaan sosial yang dibuat oleh pemerintah pun sudah dilakukan, tetapi masih menimbulkan anomali dalam keberlangsungannya seperti korupsi dan kebijakan yang kurang tepat guna. Adapun beberapa dampak pada masyarakat seperti PHK, culture shock atau ketertinggalan, dan program pemerintah yang mulai aktif atau aktif kembali menjadi pelengkap pada era ini.

Lantas, melihat dari program yang bermasalah sebagai solusi di era pandemi ini ialah kurangnya respons atau timbal balik ke pemerintah. Masyarakat seakan-akan merasa disuapi, padahal hal ini merupakan masalah yang menyangkut segala aktor untuk menumpasnya.

Pemerintah juga harus belajar dari kebijakan yang kurang tepat untuk mengevaluasi dan mengedepankan kematangan program.

Terlepas dari itu semua, pandemi memang membawa banyak dampak yang buruk bagi seluruh umat manusia, tetapi di era urgensi ini meninggalkan pelajaran bagi manusia untuk berpikir cepat, memiliki inovasi, menghargai sesama manusia, dan menjaga sebuah lingkungan.

Virgiawan Khatami, Jakarta.