Pelanggaran terhadap suatu definisi atau SOP yang ditetapkan oleh pemerintah terhadap hasil Swap PCR Test harus diberikan sangsi yang tegas. Misalnya jika suatu tempat kerja sesuka hati membuat aturannya sendiri tentang definisi sarat-sarat seseorang bebas dari Covid19. Kesalahan bukan pada vaksinnya, tetapi pada definisi seseorang bebas Covid19 dengan segala keterbatasan tekhnologi alat test yang tersedia.
Harap disadari bahwa mayoritas penduduk Indonesia masih ada di taraf ekonomi menengah ke bawah. Setahun terakhir kita telah melalui wabah Covid19 banyak terjadi PHK tanpa pesangon, pengurangan pegawai, pengurangan jam kerja yang berakibat ke pemotongan gaji. Bisa dibayangkan jika hanya gara gara belum ada definisi yang jelas tentang apa itu Positif Covid, banyak orang tidak bisa hadir di tempat kerja nya, yang memiliki konsekwensi tidak mendapatkan upah selama lebih dari sebulan.
Saya belum bahas biaya-biaya sampingan yang perlu dikeluarkan oleh masing-masing peserta vaksin misalnya untuk beberapa kali PCR Test (sekitar satu juta rupiah), Rapid Test Antibody, CT Scan Paru, dlsb yang dirasa diperlukan. Kita harapkan pemerintah sudah memperhitungkan dengan membuat program gratis misalnya PCR Test di Puskesmas terdekat. Puskesmas juga seharusnya sudah memiliki mekanisme untuk membedakan antara peserta vaksin Covid19 dengan pasien virus Covid19.
Buat saya pribadi, mungkin buat bapak Dahlan Iskhan dan mereka yang cukup terjamin hidupnya karantina mandiri bukan suatu masalah, kehilangan gaji/upah sebulan tidak masalah. Memiliki antibody terhadap virus Covid19 lebih penting. Bagi kebanyakan orang yang cari makan nya hari demi hari, ini begitu menakutkan. Mungkin lebih baik mati tidak diketahui telah Positif Covid19 daripada diketahui dan diobati tetapi kehilangan gaji/upah harian.
Jika memang pemerintah belum juga membuat suatu definisi yang jelas, yang berlandaskan kekuatan hukum tentang definisi positif dan negatif covid19, mungkin tiap individu dan komunitasnya perlu mendiskusikan ulang definisi positif dan negatif covid19, supaya tidak menimbulkan kerugian-kerugian akibat sikap paranoid dan kesesatan definisi.
Jika ketakutan ini belum terselesaikan dengan dibuatnya “kesepakatan SOP dan definisi yang jelas” maka akan sulit mengajak seluruh elemen masyarakat mengikuti vaksinasi Covid19 yang diselenggarakan oleh pemerintah. Dengan vaksinasi Covid19 berhasil diberlakukan ke semua orang, diharapkan wabah Covid19 cepat mereda.
Sempat saya ngobrol informal dengan seorang oknum dokter yang rutin menangani pasien Covid19 di ICU sebuah rumahsakit. Ketika saya angkat tema soal PCR Positif setelah Vaksin, jawabannya:
“Kalau sudah vaksin sebenarnya nga positif.”
“Mungkin ketika vaksin sudah masuk masa inkubasi virus.”
“Mungkin setelah vaksin baru tertular.”
“Kalau sudah vaksin SEBENARNYA PCR TIDAK POSITIF.”
