"Saya melihat dari presiden ke presiden tidak pernah membawa perubahan. Saya hanya mungkin bisa mengatakan presiden yang dulu seperti Gus Dur, itu mungkin orang yang moderat," kata Benny Wenda dari Oxford.
Kepada rekan-rekannya yang masih terus berjuang di luar negeri, Messet berujar agak sinis.
“Silakan saja mereka mau berjuang sampai akhir dunia kiamat. Silakan saja. Itu hak-hak mereka. Tapi saya pikir kalau berjuang dari sana dan orang Papua dalam negeri pikir bahwa sudah baik tinggal dengan Indonesia, apa guna mereka berjuang di sana,” ujarnya.
Otonomi Khusus
Franzalber Joku dan Nicholas Messet menyambut otonomi khusus yang diperluas untuk Provinsi Papua. Melalui UU Otsus Papua pemerintah pusat mendelegasikan kewenangan besar kepada pemerintah daerah. Dalam rangka status khusus itu pula, jabatan gubernur dan bupati/walikota sudah diberikan kepada putra-putri asli Papua.
Menurut Velix Wanggai, mantan staf khusus Presiden di era SBY, pendelegasian wewenang itu disertai kucuran dana otonomi khusus dalam jumlah sangat besar.
“Saat ini pemerintah mengalokasikan sekitar Rp7 triliun kepada Provinsi Papua dan Papua Barat. Selain dana otonomi khusus bagi Papua, pemerintah juga mengalokasikan dana infrastruktur sekitar Rp2,5 triliun kepada Papua,” kata Velix.
Titik berat dana otonomi khusus itu adalah untuk pembenahan pendidikan, pelayanan kesehatan dan ekonomi rakyat.
“Pemerintah menyadari bahwa akses jaringan infrastruktur harus didorong dan ditingkatkan karena aspek infrastuktur sering kali menyebabkan kemahalan harga,” tutur Velix Wanggai.
Selain dana otonomi khusus, Papua juga masih mendapat dana-dana lain termasuk dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Bila ditotal, dana pusat yang mengucur ke Papua sekitar Rp30 triliun setahun. Namun, apa yang terjadi dengan otonomi khusus di Papua setelah berjalan dalam tempo lebih dari 10 tahun terakhir?
“Orang Papua sendiri juga salah mempergunakan otonomi khusus itu, khususnya orang asli Papua,” kata Messet yang menjadi pilot pertama asal Papua ini.
